Revitalisasi 80 Sekolah di Rohil, Disdikbud Pastikan Transparansi

BAGANSIAPIAPI, LINTASTIMURMEDIA.COM – Sekitar 80 satuan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), menerima manfaat Program Revitalisasi Sekolah. Program prioritas nasional tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan representatif bagi peserta didik.

Di tengah pelaksanaan program tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir menegaskan batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Disdikbud berperan menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan sesuai ketentuan, bukan sebagai pihak yang mengelola ataupun mencairkan dana bantuan kepada sekolah penerima.

Penegasan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Rohil, Riwansyah, S.STP., dalam rapat koordinasi bersama para kepala sekolah dari 18 kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Disdikbud Rohil, kawasan Batu Enam, Bagansiapiapi, Rabu (14/10/2026).

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah, termasuk memperjelas pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan penerima bantuan.

Dalam arahannya, Riwansyah menjelaskan bahwa Program Revitalisasi Sekolah merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pembenahan dan penguatan infrastruktur satuan pendidikan di berbagai daerah.

Ia menerangkan, mekanisme penyaluran bantuan dilakukan secara langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing sekolah penerima. Dengan demikian, pengelolaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga tanggung jawab terhadap penggunaan dana berada pada masing-masing satuan pendidikan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Perlu diketahui, program revitalisasi ini langsung dari pemerintah pusat dan disalurkan kepada pihak sekolah. Sekolah menjadi pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan. Dinas Pendidikan tidak terlibat dalam pengelolaan maupun pencairan dana tersebut,” tegas Riwansyah.

Ia menambahkan, pemahaman yang benar mengenai alur penyaluran bantuan dan pembagian kewenangan merupakan hal mendasar untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. Terlebih, program yang menyangkut penggunaan anggaran negara harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan.

Terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan permintaan jatah maupun pungutan oleh pihak dinas dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah, Riwansyah secara tegas membantah tudingan tersebut.

Ia meminta masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum memperoleh keterangan yang jelas, berimbang, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menurutnya, keterbukaan informasi dan pemahaman terhadap mekanisme program menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik. Dengan adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana maupun pelaksanaan pekerjaan, diharapkan tidak muncul persepsi keliru yang dapat mengganggu jalannya program.

Kepala Sekolah Paparkan Pengalaman dan Progres Revitalisasi

Dalam forum koordinasi tersebut, sejumlah kepala sekolah penerima bantuan juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, perkembangan pekerjaan fisik, serta mekanisme penyaluran dana revitalisasi di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.

Keterangan yang disampaikan para kepala sekolah menjadi gambaran langsung mengenai pelaksanaan program di lapangan, sekaligus memberikan perspektif mengenai proses penyaluran bantuan dan tanggung jawab sekolah sebagai penerima sekaligus pelaksana kegiatan.

Kepala TK Attabi’in, misalnya, menyampaikan bahwa dana bantuan revitalisasi diterima secara langsung oleh pihak sekolah dalam jumlah utuh. Ia juga mengungkapkan bahwa progres pekerjaan fisik di satuan pendidikan yang dipimpinnya telah mencapai sekitar 95 persen.

Berdasarkan pengalaman yang disampaikannya dalam rapat tersebut, pihak sekolah tidak mengalami adanya pungutan dari Disdikbud Rohil selama proses pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah.

Sementara itu, Saringah, Kepala SDN 016 Serusa, Kecamatan Sinaboi, turut menyampaikan apresiasi terhadap arahan dan pendampingan yang diberikan Disdikbud Rohil. Menurutnya, mekanisme penyaluran bantuan berlangsung secara transparan dan tidak disertai pungutan oleh pihak kabupaten.

Ia menilai koordinasi antara dinas dan pihak sekolah menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program, terutama dalam memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Keterangan senada juga disampaikan Kepala SMPN 4 Kubu Babussalam. Dalam forum tersebut, ia membantah adanya pungutan sebagaimana isu yang berkembang di media sosial. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan dana bantuan serta pelaksanaan pekerjaan revitalisasi dilakukan secara langsung oleh pihak sekolah sebagai penerima program.

Berbagai keterangan tersebut menjadi bagian dari informasi yang disampaikan dalam rapat koordinasi. Meski demikian, pelaksanaan program tetap memerlukan pengawasan yang konsisten, dokumentasi kegiatan yang tertib, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan agar tujuan bantuan benar-benar tercapai.

Revitalisasi Sekolah Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Rohil

Lebih lanjut, Riwansyah menyampaikan apresiasi atas terlaksananya Program Revitalisasi Sekolah yang memberikan kesempatan kepada puluhan satuan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan pembenahan fasilitas dan infrastruktur pendidikan.

Menurutnya, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang keberlangsungan proses belajar mengajar. Lingkungan sekolah yang layak dan nyaman diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi peserta didik.

Revitalisasi tidak semata-mata dipandang sebagai pembangunan atau perbaikan fisik gedung sekolah, tetapi juga sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam memperkuat fondasi pendidikan daerah. Fasilitas pendidikan yang baik diharapkan dapat memberikan ruang belajar yang lebih berkualitas bagi generasi muda, tanpa terkendala kondisi infrastruktur yang tidak memadai.

Dalam konteks tersebut, Disdikbud Rohil menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan sesuai batas kewenangan yang dimiliki. Sementara itu, sekolah penerima bantuan berkewajiban mengelola dana, melaksanakan pekerjaan, serta mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan berdasarkan mekanisme dan ketentuan program.

Sinergi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan menjadi faktor penting agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai sasaran. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, ketepatan pelaksanaan pekerjaan, serta kualitas hasil pembangunan harus menjadi perhatian bersama.

Pada akhirnya, keberhasilan Program Revitalisasi Sekolah tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan maupun selesainya pekerjaan fisik, tetapi juga dari sejauh mana fasilitas yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi proses pendidikan.

Melalui koordinasi dan pengawasan yang berkesinambungan, Program Revitalisasi Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat terlaksana secara tertib, transparan, dan akuntabel. Lebih dari itu, program ini diharapkan menjadi investasi nyata bagi masa depan pendidikan daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, serta masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

#Infotorial