Kinerja Sekda Rohil Fauzi Efrizal Disorot Muhammad Fadli

ROKAN HILIR, LINTASTIMURMEDIA.COM — Roda pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, hingga kini masih menjadi sorotan serius di tengah masyarakat. Kondisi tersebut mencuat seiring adanya berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian dan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mempercepat pembangunan daerah serta menyelesaikan sejumlah persoalan administrasi dan keuangan pemerintahan.

Sorotan tersebut salah satunya disampaikan Muhammad Fadli. Ia mempertanyakan efektivitas kinerja jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, khususnya terkait peran Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hilir, H. Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si., yang telah menduduki jabatan tersebut secara definitif sejak Januari 2023.

Menurut Muhammad Fadli, masa pengabdian selama kurang lebih tiga tahun delapan bulan seharusnya dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), mempercepat pelaksanaan program pembangunan, sekaligus memastikan berbagai persoalan pemerintahan dapat ditangani secara terukur dan berkelanjutan.

Namun, kata Fadli, kondisi yang terlihat saat ini justru masih memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana efektivitas koordinasi pemerintahan daerah dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang.

“Dalam masa tiga tahun delapan bulan menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir, H. Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si., kini hanya bisa menghadapi sorotan tajam di kalangan publik terkait efektivitas kinerjanya. Begitu juga dengan koordinasi pemerintahan daerah yang dinilai masih menjadi persoalan,” ujar Fadli.

Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Rohil Jadi Sorotan

Fadli menilai, keberadaan Sekda sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan roda birokrasi berjalan efektif. Sekda juga mempunyai peran penting dalam membantu kepala daerah mengoordinasikan perangkat daerah agar program pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai target.

Karena itu, menurut Fadli, masa jabatan yang telah berlangsung cukup panjang semestinya dapat menunjukkan adanya capaian nyata dalam tata kelola pemerintahan, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan daerah.

“Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa H. Fauzi Efrizal menduduki jabatan sebagai Sekda Rohil secara definitif sejak Januari 2023 lalu. Namun, masa jabatan yang cukup panjang tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian prestasi maupun perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata M. Fadli.

Menurutnya, masyarakat tentu berharap keberadaan pemerintahan daerah tidak hanya terlihat dari rutinitas birokrasi, tetapi juga mampu menghadirkan kebijakan yang cepat, tepat, transparan, dan memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

Fadli juga menyinggung persoalan pembangunan infrastruktur yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius. Optimalisasi pembangunan daerah, kata dia, harus dibarengi dengan kemampuan pemerintah dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program secara konsisten.

Selain pembangunan infrastruktur, persoalan tunda bayar kegiatan juga dinilai menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Ia menilai penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antara kepala daerah, Sekda, perangkat daerah, serta unsur terkait lainnya sehingga tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Kritik Publik Dinilai Harus Menjadi Evaluasi Pemerintah

Lebih lanjut, M. Fadli mengatakan kritik terhadap kondisi pemerintahan daerah Rokan Hilir bukanlah sesuatu yang muncul tanpa alasan. Menurutnya, berbagai kritik dan perhatian masyarakat seharusnya dapat ditempatkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Kritik terhadap roda kepemerintahan daerah yang tengah menghadapi berbagai persoalan seperti ini bukanlah pertama kalinya disampaikan. Bahkan, pernah terjadi aksi unjuk rasa dari masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi sekaligus bukti bahwa ada perhatian publik yang serius terhadap arah pembangunan Rokan Hilir ke depan,” ujar Fadli.

Ia menilai, penyelenggaraan pemerintahan daerah pada prinsipnya harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan manajerial dan koordinasi yang kuat untuk memastikan setiap program prioritas dapat direalisasikan secara efektif.

Dalam konteks tersebut, Fadli meminta agar Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja aparatur dan pejabat yang memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan daerah.

Menurutnya, evaluasi bukan dimaknai semata-mata sebagai bentuk kritik terhadap individu tertentu, melainkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih responsif terhadap persoalan masyarakat.

Bupati Rohil Diminta Evaluasi Kinerja Pejabat

Fadli kemudian meminta Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Rokan Hilir, untuk melihat kembali efektivitas kinerja jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, terutama pejabat yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan jalannya birokrasi pemerintahan.

“Sudah sepantasnya Kepala Daerah, Bupati Rokan Hilir, kembali menata dan melakukan evaluasi terhadap pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dinilai belum mampu bekerja secara maksimal. Evaluasi tersebut penting dilakukan demi memastikan roda pemerintahan berjalan lebih baik dan kepentingan masyarakat dapat menjadi prioritas,” pungkas M. Fadli.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Fadli pada Sabtu, 12 September 2026, melalui pesan WhatsApp.

Catatan redaksi: Pernyataan mengenai dugaan lemahnya kinerja, kondisi pemerintahan, pembangunan infrastruktur, maupun persoalan tunda bayar dalam berita ini merupakan pendapat dan penilaian Muhammad Fadli sebagai narasumber. Redaksi tidak menyimpulkan adanya pelanggaran atau ketidakmampuan pihak tertentu tanpa adanya data, bukti, dan klarifikasi dari pihak yang disebutkan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir maupun Sekda Rokan Hilir H. Fauzi Efrizal belum memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait pernyataan tersebut. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka sesuai prinsip-prinsip jurnalistik.