LAMR Riau Siapkan Hukum Acara Adat Melayu, Jaga Marwah Budaya

PEKANBARU, LINTASTIMURMEDIA.COM — Ketika perselisihan meruncing di tengah masyarakat, ke mana orang Melayu mencari suluh? Ke mana mereka berpaling untuk menemukan keadilan, meredakan pertikaian, dan memulihkan hubungan sosial yang retak? Di tengah perubahan zaman dan perkembangan sistem hukum modern, pertanyaan itu kembali menemukan relevansinya. Sebab, bagi masyarakat Melayu, adat bukan sekadar warisan leluhur, melainkan pedoman kehidupan yang mengandung nilai keadilan, kepatutan, kebersamaan, dan keharmonisan.

Kini, ketika hukum nasional terus berkembang dan dinamika sosial semakin kompleks, upaya menjaga keberlangsungan hukum adat menjadi pekerjaan penting. Adat tidak boleh berhenti sebagai cerita masa lalu, apalagi hanya hadir dalam petatah-petitih, seremoni kebudayaan, atau simbol identitas. Adat harus tetap hidup, dipahami, dijalankan, dan memiliki pedoman yang jelas agar mampu menjawab persoalan masyarakat tanpa kehilangan marwah serta nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu.

Semangat itulah yang mengemuka dalam Bengkel Hukum Acara Adat yang diselenggarakan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kebudayaan Nasional. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Pengakuan Living Law dalam KUHP Baru dan Pemetaan Keragaman Adat Melayu Riau.”

Bengkel ini menjadi ruang penting untuk mendiskusikan kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, sekaligus merumuskan langkah konkret agar keberadaan hukum adat Melayu Riau dapat dipahami secara lebih terstruktur, berkeadilan, dan selaras dengan ketentuan hukum nasional.

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri Marjohan, saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa bengkel ini bukan sekadar forum pertemuan untuk membicarakan persoalan hukum. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan ikhtiar kelembagaan untuk memperjelas kedudukan, memperkuat pemahaman, serta menjaga keberlanjutan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau.

Bagi LAMR, persoalan adat tidak cukup disikapi dengan romantisme sejarah atau kebanggaan terhadap identitas budaya. Diperlukan langkah nyata untuk memastikan nilai-nilai adat tetap relevan di tengah perubahan zaman, termasuk ketika masyarakat menghadapi perselisihan, persoalan sosial, dan berbagai persoalan hukum yang membutuhkan penyelesaian secara bijaksana.

Adat Melayu, Pusaka Bernyawa yang Menjaga Marwah

Dalam khazanah kehidupan Melayu, adat memiliki kedudukan yang mendalam. Adat bukan hanya kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, melainkan pedoman yang membentuk perilaku, menjaga ketertiban sosial, serta menuntun masyarakat dalam mengambil keputusan.

Falsafah “Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah” menjadi salah satu landasan penting dalam memahami hubungan antara adat dan nilai-nilai keislaman dalam tradisi Melayu. Falsafah tersebut mengandung pesan bahwa adat tidak boleh tercerabut dari tuntunan agama, nilai moral, rasa keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Di dalamnya tersimpan pandangan hidup yang menempatkan kehormatan, tanggung jawab, musyawarah, dan keharmonisan sebagai bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Karena itu, ketika terjadi perselisihan, penyelesaian yang diharapkan bukan semata-mata menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi juga mencari jalan keluar yang patut, memulihkan hubungan, serta menjaga keseimbangan kehidupan sosial.

Dalam konteks tersebut, adat dapat dipahami sebagai pusaka bernyawa. Ia diwariskan oleh leluhur, tetapi keberadaannya ditentukan pula oleh kemampuan generasi hari ini untuk memahami, memelihara, dan menerapkannya secara bertanggung jawab.

Bagi LAMR, menjaga adat berarti menjaga kesinambungan nilai-nilai luhur tersebut. Namun, pelestarian adat tidak cukup dilakukan melalui pengajaran budaya atau penyelenggaraan kegiatan seremonial. Diperlukan upaya untuk memperkuat pemahaman terhadap norma adat, kelembagaan yang menjalankannya, serta tata cara penyelesaian persoalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, adat tidak sekadar menjadi identitas yang dibanggakan, tetapi juga menjadi sumber kearifan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Living Law dan Tantangan Hukum Adat dalam KUHP Baru

Pembahasan mengenai living law menjadi semakin penting dalam kaitannya dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Konsep hukum yang hidup dalam masyarakat menempatkan perhatian pada norma-norma yang benar-benar tumbuh, dipraktikkan, dan diakui dalam kehidupan komunitas tertentu.

Meski demikian, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat bukan berarti seluruh kebiasaan dapat secara otomatis dijadikan dasar pemidanaan. Dalam kerangka hukum nasional, keberadaan dan penerapan hukum adat harus ditempatkan sesuai dengan persyaratan, batasan, serta mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Hukum adat juga perlu dipahami dalam berbagai dimensinya. Ada norma adat yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, ada mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau kelembagaan adat, dan ada pula persoalan mengenai kedudukan hukum adat dalam sistem hukum negara. Ketiganya memiliki hubungan, tetapi tidak dapat disamakan begitu saja.

Karena itu, pembahasan living law menuntut kecermatan dalam mengidentifikasi norma yang benar-benar hidup, komunitas yang mengakuinya, ruang lingkup penerapannya, serta hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum nasional.

Dalam konteks KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, pengaturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam diskursus hukum pidana Indonesia. Pengakuan tersebut tetap harus dibaca bersama ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan dan batas penerapannya.

Di sinilah tantangan yang perlu dijawab bersama: bagaimana mempertahankan akar budaya Melayu, sekaligus memastikan bahwa penerapan hukum adat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak mengabaikan hak asasi manusia, serta tetap menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum?

Pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab melalui pernyataan normatif. Diperlukan kajian yang mendalam, pemetaan keragaman adat, dialog antarpemangku kepentingan, serta perumusan pedoman yang mampu menjembatani kearifan lokal dengan sistem hukum nasional.

LAMR Dorong Pedoman Penyelesaian Perkara Adat yang Berkeadilan

Bagi LAMR, penguatan hukum adat harus berangkat dari kenyataan bahwa masyarakat Melayu Riau memiliki keragaman tradisi, norma, kelembagaan, dan praktik sosial. Keragaman tersebut merupakan kekayaan budaya yang perlu dipahami secara cermat agar tidak terjadi penyamarataan terhadap adat yang tumbuh di berbagai komunitas.

Pemetaan adat menjadi langkah penting untuk mengenali norma yang masih hidup, memahami konteks penerapannya, serta mengidentifikasi mekanisme penyelesaian persoalan yang selama ini dijalankan masyarakat.

Tanpa pemetaan yang memadai, upaya merumuskan hukum acara adat berisiko kehilangan pijakan sosialnya. Sebaliknya, dengan penelitian dan dokumentasi yang baik, kearifan lokal dapat dipahami secara lebih utuh, termasuk batas-batas penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan hubungannya dengan hukum negara.

Melalui Bengkel Hukum Acara Adat ini, LAMR berharap lahir pedoman penyelesaian perkara adat yang lebih tertib, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman tersebut diharapkan dapat membantu memperjelas tahapan penanganan perkara, mulai dari penerimaan dan pemeriksaan persoalan, pengumpulan serta penilaian keterangan, pelibatan pihak-pihak terkait, pengambilan keputusan, hingga upaya memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat perselisihan.

Perumusan tata cara tersebut bukan semata-mata untuk membentuk prosedur administratif. Lebih jauh, tujuannya adalah memastikan bahwa nilai-nilai musyawarah, keadilan, kepatutan, dan tanggung jawab benar-benar tercermin dalam proses penyelesaian persoalan adat.

Setiap pihak perlu memperoleh kesempatan yang patut untuk menyampaikan keterangan. Penyelesaian harus mempertimbangkan fakta dan konteks persoalan, menghindari tindakan sewenang-wenang, serta menghormati martabat setiap orang.

Di sisi lain, perlu ditegaskan bahwa penyelesaian melalui mekanisme adat tidak serta-merta menggantikan proses peradilan negara. Kedudukan masing-masing mekanisme harus dipahami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama ketika suatu persoalan menyangkut tindak pidana, hak-hak individu, atau kewenangan aparat penegak hukum.

Dengan pemahaman tersebut, hukum acara adat diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat ketertiban sosial dan menjaga nilai-nilai budaya, tanpa mengaburkan batas kewenangan maupun mengurangi perlindungan hukum bagi masyarakat.

Merumuskan Hukum Acara Adat Melayu Riau

Salah satu harapan besar dari kegiatan ini adalah tersusunnya draf Hukum Acara Adat Melayu Riau. Kehadiran draf tersebut diharapkan menjadi pijakan awal bagi perumusan pedoman yang lebih sistematis mengenai tata cara penyelesaian perkara adat, dengan tetap memperhatikan keragaman norma dan praktik yang hidup di tengah masyarakat.

Penyusunan draf tersebut tentu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Lembaga adat memiliki peran penting dalam menjelaskan nilai, tradisi, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun. Perguruan tinggi dapat memberikan dukungan melalui penelitian, analisis hukum, serta kajian akademik. Sementara itu, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diperlukan untuk membangun pemahaman mengenai hubungan antara mekanisme adat dan sistem hukum nasional.

Kolaborasi tersebut penting agar rumusan yang dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen formal, melainkan memiliki dasar akademik, legitimasi sosial, dan kejelasan dalam penerapannya.

Pedoman yang baik juga harus membuka ruang evaluasi. Adat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Oleh sebab itu, dokumentasi dan perumusan hukum acara adat perlu mempertimbangkan perubahan sosial, kebutuhan masyarakat, serta prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Dalam proses tersebut, pelestarian adat tidak berarti membekukan seluruh praktik masa lalu tanpa penilaian. Nilai-nilai luhur yang menjunjung kehormatan, keadilan, dan kemaslahatan perlu dipertahankan, sementara praktik yang tidak sejalan dengan hukum dan hak asasi manusia harus ditelaah secara kritis.

Dengan pendekatan demikian, hukum adat dapat tetap berakar pada tradisi sekaligus memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan zaman.

Harapan LAMR agar bengkel ini melahirkan rekomendasi konkret menjadi penting dalam konteks tersebut. Hasil diskusi perlu ditindaklanjuti melalui tahapan yang terukur, mulai dari inventarisasi norma adat, kajian akademik, penyusunan draf, konsultasi dengan masyarakat, hingga pembahasan bersama para pemangku kepentingan.

Langkah-langkah itu akan menentukan apakah gagasan penguatan hukum adat dapat berkembang menjadi kerja kelembagaan yang berkelanjutan.

Akademisi dan Tokoh Adat Bahas Masa Depan Hukum Adat

Sesi pertama Bengkel Hukum Acara Adat menghadirkan sejumlah narasumber dari lingkungan kelembagaan adat dan perguruan tinggi. Mereka adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil; Guru Besar Universitas Riau, Prof. Dr. Firdaus, S.H., M.H.; Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Dr. Endang Saputra, S.H., M.H.; serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Dr. H. Mohd. Yusuf DM, S.H., Ph.D.

Kehadiran unsur kelembagaan adat dan kalangan akademisi menjadi bagian penting dalam pembahasan tersebut. Penguatan hukum adat membutuhkan pertemuan antara pengetahuan yang tumbuh dari praktik masyarakat dengan pendekatan ilmiah yang mampu menguji, mendokumentasikan, dan merumuskan norma secara sistematis.

Dialog semacam ini juga membuka ruang untuk mengidentifikasi persoalan yang selama ini dihadapi dalam penyelesaian perkara adat, termasuk mengenai kewenangan kelembagaan, tata cara pemeriksaan, bentuk penyelesaian, serta hubungan antara keputusan atau kesepakatan adat dan ketentuan hukum nasional.

Dengan mempertemukan perspektif adat dan akademik, pembahasan diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang tidak hanya kuat dari sisi tradisi, tetapi juga cermat dari sisi hukum.

Lebih jauh, keterlibatan berbagai pihak menjadi pengingat bahwa masa depan hukum adat bukan hanya tanggung jawab satu lembaga. Pelestarian dan pengembangannya memerlukan kesadaran kolektif, dukungan penelitian, partisipasi masyarakat, serta komunikasi yang berkelanjutan antara lembaga adat dan institusi negara.

Menjaga Marwah Melayu, Menghidupkan Adat untuk Masa Depan

Pada akhirnya, yang hendak dijaga melalui penguatan hukum adat bukan semata-mata keberadaan seperangkat aturan di atas kertas. Yang lebih mendasar ialah memastikan adat tetap memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat, menjadi pedoman ketika persoalan muncul, dan menjadi salah satu jalan untuk merawat perdamaian.

Adat yang hidup bukanlah adat yang hanya disebut dalam pidato atau dikenang dalam perayaan kebudayaan. Adat yang hidup adalah adat yang dipahami maknanya, dijaga nilai luhurnya, dan diterapkan secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, penyusunan Hukum Acara Adat Melayu Riau dapat menjadi langkah penting untuk menghubungkan warisan leluhur dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Namun, keberhasilannya tidak hanya diukur dari tersusunnya sebuah dokumen. Ukuran yang lebih bermakna adalah sejauh mana pedoman tersebut mampu memperjelas tata cara penyelesaian perkara, memperkuat kepercayaan masyarakat, menjaga kehormatan setiap pihak, dan mendorong penyelesaian yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di tengah perubahan zaman, masyarakat Melayu menghadapi pilihan yang tidak sederhana: membiarkan adat perlahan menjauh dari kehidupan sehari-hari atau merawatnya agar tetap menjadi sumber kearifan yang relevan bagi generasi mendatang.

Upaya LAMR melalui Bengkel Hukum Acara Adat menunjukkan pentingnya ikhtiar untuk menjawab tantangan tersebut. Pengakuan terhadap living law harus disertai pemahaman yang utuh, penelitian yang cermat, dan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara tradisi, keadilan, serta kepastian hukum.

Sebab, marwah Melayu tidak cukup disimpan dalam petatah-petitih. Marwah itu harus tercermin dalam cara masyarakat memperlakukan sesama, menyelesaikan perselisihan, menghormati hak setiap orang, dan menjaga keharmonisan kehidupan bersama.

Adat bukan sekadar pusaka untuk dikenang, melainkan amanah untuk dihidupkan. Ia diwariskan oleh leluhur bukan agar generasi hari ini berhenti pada kebanggaan masa lalu, tetapi agar mampu mengambil nilai terbaiknya untuk menata kehidupan hari ini dan menyiapkan masa depan.

Jangan sampai adat Melayu hanya tinggal kenangan. Sebab, ketika nilai-nilai luhur kehilangan tempat dalam kehidupan masyarakat, yang terancam bukan hanya keberlangsungan sebuah tradisi, melainkan juga salah satu sumber kearifan yang selama ini membantu menjaga identitas, persaudaraan, dan marwah masyarakat Melayu Riau.

(RK1)