Diskominfo Meranti Gandeng APJII dan Polres, Siapkan CCTV dan Internet Gratis
Diskominfotiksan Meranti bersama APJII Riau dan Polres menyiapkan kolaborasi pengadaan CCTV serta internet gratis untuk memperkuat keamanan dan pelayanan publik.
KEPULAUAN MERANTI, LINTASTIMURMEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong percepatan transformasi digital daerah melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah menjalin kolaborasi bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Wilayah Riau dan Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti untuk mendukung pengadaan serta pemasangan kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV), sekaligus menghadirkan layanan akses internet gratis di sejumlah titik strategis.
Inisiatif kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi digital tidak hanya sebagai sarana pendukung administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat keamanan lingkungan, memperluas konektivitas informasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Rencana kerja sama itu dibahas dalam kegiatan Rabuan APJII Wilayah Riau yang diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Meranti, bertempat di Kultur Coffee and Eatery, Rabu (4/11/2026) pagi. Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, kepolisian, serta para penyelenggara jasa internet dalam merumuskan peluang sinergi pengembangan infrastruktur digital di wilayah Kepulauan Meranti.

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Kepulauan Meranti beserta jajaran, perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Kepulauan Meranti, pengurus dan anggota APJII Wilayah Riau, serta sejumlah penyelenggara jasa internet atau Internet Service Provider (ISP) yang menjalankan layanan jaringan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam forum tersebut, salah satu agenda utama yang mendapat perhatian bersama adalah rencana dukungan pengadaan dan pemasangan CCTV pada sejumlah lokasi prioritas. Kehadiran perangkat kamera pengawas ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemantauan lingkungan, membantu upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memberikan dukungan informasi visual bagi pihak terkait dalam memantau situasi di kawasan strategis.
Pemanfaatan CCTV juga dipandang sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi yang dapat mendukung langkah pencegahan gangguan keamanan, mempercepat identifikasi terhadap kondisi tertentu, serta membantu proses pemantauan apabila terjadi peristiwa yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Kepala Diskominfotiksan Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (Kabid Aptika), Aulia Rahman, S.Kom., M.Si., menjelaskan bahwa pihaknya siap mengambil peran dalam memfasilitasi kebutuhan infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung rencana program tersebut.
Menurutnya, pembahasan mengenai pengembangan sistem CCTV tidak semata-mata berkaitan dengan pengadaan perangkat keras dan pemasangannya di lapangan. Lebih dari itu, diperlukan kesiapan ekosistem pendukung yang terintegrasi, mulai dari ketersediaan jaringan internet, kapasitas penyimpanan data, sistem pengelolaan informasi, hingga keberlanjutan operasional dan pemeliharaan perangkat setelah terpasang.
"Diskominfotiksan melalui Bidang Aptika siap memfasilitasi kebutuhan teknis infrastruktur teknologi informasi, termasuk mengoordinasikan kebutuhan kapasitas penyimpanan atau storage yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan dan penyimpanan data CCTV," demikian disampaikan dalam pembahasan tersebut.

Aulia Rahman menjelaskan, sebelum program direalisasikan, diperlukan pemetaan lokasi prioritas dan survei teknis secara menyeluruh. Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap titik yang diusulkan memiliki dukungan infrastruktur jaringan internet yang memadai, sehingga perangkat CCTV dapat beroperasi secara optimal dan menghasilkan sistem pemantauan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.
Selain kesiapan jaringan, sejumlah aspek teknis lainnya juga harus menjadi perhatian, di antaranya kebutuhan kapasitas bandwidth, kemampuan perangkat kamera, kapasitas penyimpanan rekaman, ketersediaan perangkat pendukung, serta skema operasional dan pemeliharaan sistem dalam jangka panjang.
Hal ini menjadi penting mengingat keberhasilan penerapan teknologi pengawasan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya perangkat CCTV, tetapi juga bergantung pada kualitas konektivitas, stabilitas sistem, keamanan pengelolaan data, dan kesiapan pihak yang bertanggung jawab dalam mengoperasikannya.
Dalam rencana kolaborasi tersebut, anggota APJII yang memiliki jaringan layanan di Kabupaten Kepulauan Meranti akan mempertimbangkan kemampuan, cakupan jaringan, serta kapasitas infrastruktur masing-masing penyedia jasa internet. Dengan demikian, bentuk dukungan yang nantinya diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi teknis dan kemampuan layanan yang tersedia di lapangan.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun pola kerja sama yang realistis dan terukur, sekaligus mengoptimalkan potensi infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia di wilayah Kepulauan Meranti.
Tidak hanya berfokus pada penguatan sistem keamanan melalui CCTV, pertemuan tersebut juga membahas rencana penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat di sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan peningkatan konektivitas digital.
Program internet gratis ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya memperluas pemerataan akses informasi dan teknologi di tengah masyarakat. Melalui ketersediaan jaringan internet yang lebih mudah dijangkau, masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengakses informasi, memanfaatkan layanan digital, serta mendukung berbagai aktivitas pendidikan, sosial, ekonomi, dan pelayanan publik.
Keberadaan fasilitas internet gratis juga berpotensi menjadi sarana pendukung bagi masyarakat dalam mengikuti perkembangan informasi dan memanfaatkan berbagai layanan berbasis digital yang kini semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk mewujudkan rencana tersebut, diperlukan pemetaan lokasi secara tepat, identifikasi kebutuhan jaringan, serta perhitungan kapasitas infrastruktur yang sesuai dengan potensi jumlah pengguna. Perencanaan ini diperlukan agar layanan internet gratis tidak hanya tersedia secara simbolis, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan secara efektif, memiliki kualitas koneksi yang memadai, dan dapat dipertahankan keberlangsungannya.
Diskominfotiksan melalui Bidang Aptika juga akan mengoordinasikan kebutuhan penambahan kapasitas storage sebagai salah satu komponen pendukung, khususnya untuk menunjang pengelolaan dan penyimpanan data hasil pemantauan CCTV yang direncanakan. Ketersediaan kapasitas penyimpanan yang memadai menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan digital yang tertata dan dapat dikelola sesuai kebutuhan operasional.
Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., menyambut baik rencana kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan penyelenggara jasa internet tersebut.
Sinergi lintas sektor ini dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan dukungan infrastruktur digital yang memadai, sistem pemantauan lingkungan diharapkan dapat semakin terbantu, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam merespons berbagai kebutuhan keamanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati bahwa anggota APJII yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti akan menindaklanjuti rencana kolaborasi melalui kajian dan survei teknis terhadap sejumlah lokasi yang telah diusulkan.
Survei lapangan tersebut akan menjadi landasan awal untuk mengidentifikasi kesiapan jaringan internet, kebutuhan kapasitas bandwidth, ketersediaan perangkat, kondisi infrastruktur telekomunikasi, serta berbagai aspek teknis lainnya yang berkaitan dengan rencana pemasangan CCTV dan penyediaan akses internet gratis.
Hasil kajian tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan lanjutan guna merumuskan mekanisme kerja sama yang lebih terperinci, termasuk pembagian peran dan bentuk dukungan masing-masing pihak, kebutuhan teknis, serta tahapan pelaksanaan program.
Dengan adanya pembahasan lanjutan tersebut, setiap pihak diharapkan dapat memiliki pemahaman dan tanggung jawab yang jelas sehingga rencana kolaborasi dapat berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Pengadaan dan pemasangan CCTV maupun penyediaan fasilitas internet gratis direncanakan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil survei, kesiapan infrastruktur, kemampuan penyedia layanan, serta tingkat kebutuhan masyarakat di setiap lokasi yang menjadi sasaran program.
Pelaksanaan secara bertahap tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa setiap dukungan infrastruktur yang dibangun benar-benar memiliki manfaat dan dapat dioperasikan secara berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pengadaan perangkat dalam jangka pendek.
Melalui kolaborasi antara Diskominfotiksan, Polres Kepulauan Meranti, dan APJII Wilayah Riau, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap pemanfaatan teknologi informasi dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat.
Lebih dari sekadar menghadirkan perangkat CCTV dan jaringan internet gratis, inisiatif ini mencerminkan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan sektor penyedia layanan telekomunikasi dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat di era digital.
Ke depan, penguatan infrastruktur digital diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, memperluas akses informasi, mendukung efektivitas pelayanan publik, serta membuka peluang pemanfaatan teknologi yang lebih merata hingga ke berbagai wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sinergi Diskominfotiksan, Polres, dan APJII Wilayah Riau ini sekaligus menjadi bagian dari langkah membangun ekosistem digital daerah yang lebih kuat, aman, terkoneksi, dan berkelanjutan. Sebuah upaya kolaboratif yang menempatkan teknologi bukan sekadar sebagai fasilitas modern, melainkan sebagai instrumen pelayanan dan pembangunan yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.























