Kybernologi vs Kaburlogi: Kritik Etika Pemerintahan Indonesia

RIAU, LINTASTIMURMEDIA.COM — Ada masa ketika kebenaran harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat di tengah riuhnya narasi, sementara sesuatu yang keliru justru dapat terlihat benar karena dikemas melalui pencitraan dan pengondisian opini publik. Kita tampaknya sedang menghadapi situasi semacam itu. Di tengah dinamika politik dan pemerintahan Indonesia, kata kabur seolah menemukan ruangnya sendiri: kaburnya tanggung jawab, kaburnya batas etika, kaburnya akuntabilitas, hingga kaburnya orientasi kekuasaan dari tujuan utamanya, yakni melayani kepentingan rakyat.

Hampir setiap hari, ruang publik disuguhi berbagai persoalan yang mengusik kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Dugaan korupsi yang terus menjadi perhatian, pelarian narapidana maupun buronan hukum, serta persoalan pertanggungjawaban pejabat publik memperlihatkan betapa pentingnya kejelasan hukum, ketegasan institusi, dan integritas kepemimpinan. Dalam situasi tertentu, persoalan tersebut bahkan memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pemerintahan masih benar-benar berjalan untuk kepentingan masyarakat, atau justru semakin sibuk mempertahankan kepentingan kekuasaan itu sendiri?

Persoalan ini bukan semata-mata mengenai pelanggaran hukum atau kekeliruan administratif. Ada persoalan yang jauh lebih mendalam, yakni menyangkut arah moral pemerintahan, watak kepemimpinan, serta kemampuan para pemegang kekuasaan membedakan kepentingan publik dari ambisi pribadi dan kelompok. Ketika batas-batas itu mulai kabur, negara berisiko kehilangan kemudi, sementara rakyat harus menanggung akibat dari pelayaran yang tidak lagi memiliki arah yang jelas.

Padahal, antitesis terhadap cara pandang pemerintahan yang menjauh dari kepentingan rakyat sesungguhnya telah lama ditawarkan melalui sebuah kerangka pemikiran yang penting dalam perkembangan ilmu pemerintahan Indonesia. Kerangka tersebut bernama Kybernologi, gagasan yang dikembangkan oleh almarhum Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha, seorang pakar ilmu pemerintahan yang pemikirannya patut terus dibaca, dikaji, dan dipertemukan dengan realitas penyelenggaraan negara hari ini.

Mengenang Prof. Taliziduhu Ndraha: Ketika Kekuasaan Seharusnya Melayani

Ingatan saya tentang Kybernologi selalu membawa saya kembali ke sekitar 2008, ketika saya kembali menempuh proses pembelajaran di kelas pascasarjana. Salah satu perkuliahan yang paling saya nantikan adalah kelas Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha. Sosok yang kerap dijuluki sebagai Pendekar Ilmu Pemerintahan itu bukan sekadar menyampaikan teori, melainkan mengajak kami menyelami makna pemerintahan melalui pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kekuasaan, tanggung jawab, dan kedudukan rakyat dalam kehidupan bernegara.

Dalam salah satu pertemuan, beliau pernah menyampaikan keprihatinan sekaligus kekecewaannya terhadap arah praktik pemerintahan, khususnya setelah pelaksanaan otonomi daerah. Tatap matanya menerawang jauh, dengan senyum tipis yang menyiratkan kegelisahan. Kemudian, dengan tenang, beliau mengungkapkan sesuatu yang hingga kini masih membekas dalam ingatan saya.

“Esensinya, dengan diimplementasikannya Otonomi Daerah (Otda), seharusnya seorang pejabat daerah maupun birokrat menjadi ‘Nayaka’ (Pelayan Masyarakat), bukan menempatkan diri sebagai ‘Pangreh Praja’ (Penguasa). Namun sekarang, kok malah kebalikannya.”

Kalimat tersebut sederhana, tetapi menyimpan kritik yang sangat mendasar. Otonomi daerah, yang semestinya menjadi instrumen untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, memperluas partisipasi publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan, justru berisiko kehilangan orientasi apabila pejabat daerah menempatkan dirinya sebagai penguasa yang harus dilayani.

Kami yang berada di ruangan itu hanya bisa tersenyum kecut. Tidak ada luapan emosi yang berlebihan selama perkuliahan berlangsung lebih dari dua jam. Namun, justru melalui tutur kata yang tenang dan argumentasi yang tertata, kritik beliau terasa menohok. Setiap penjelasan berangkat dari pemikiran yang matang, disampaikan dengan ketegasan intelektual, dan diarahkan pada persoalan mendasar tentang bagaimana seharusnya pemerintahan dijalankan.

Pada masa itu, saya dan beberapa kawan sempat mempertanyakan mengapa konsep Kybernologi yang beliau bangun terkesan begitu idealistis, bahkan terasa muluk-muluk ketika dibandingkan dengan kenyataan birokrasi dan praktik kekuasaan yang kami amati. Di antara idealisme akademik dan realitas lapangan, terdapat jurang yang tampaknya tidak mudah dijembatani.

Beliau menjawab dengan tenang. Ada satu kalimat yang masih saya ingat hingga sekarang: “Saya tidak terlalu suka dengan politik.”

Pernyataan itu terasa mengherankan pada saat tersebut. Bagaimana mungkin seorang ilmuwan yang menekuni persoalan pemerintahan dan kekuasaan justru menyampaikan ketidaksukaannya terhadap politik?

Namun, seiring perjalanan waktu, saya semakin memahami bahwa pernyataan itu tidak harus dimaknai sebagai penolakan terhadap politik sebagai bagian dari kehidupan bernegara. Ia dapat dibaca sebagai kegelisahan terhadap perilaku politik yang kehilangan orientasi etis, ketika perebutan kekuasaan lebih diutamakan daripada pengabdian, kepentingan kelompok mengalahkan kepentingan umum, dan jabatan diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai amanah.

Politik, pada hakikatnya, tidak semestinya dipisahkan dari etika. Kekuasaan membutuhkan tanggung jawab, keputusan publik membutuhkan pertimbangan moral, dan kepemimpinan membutuhkan keberanian untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Tanpa landasan tersebut, politik mudah terperosok menjadi sekadar permainan pengaruh, transaksi kepentingan, dan upaya mempertahankan kekuasaan.

Bagi saya, buku-buku, penelitian, dan karya intelektual Prof. Taliziduhu Ndraha merupakan bagian penting dari upaya membangun kompas moral bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pemikirannya mengingatkan bahwa pemerintahan tidak cukup dinilai dari kemampuannya mengeluarkan kebijakan, membangun infrastruktur, atau menjalankan administrasi. Pemerintahan juga harus dinilai dari cara memperlakukan rakyat, memenuhi hak-hak warga negara, dan mempertanggungjawabkan setiap kewenangan yang diberikan kepadanya.

Mendedah Kybernologi: Mengubah Penguasa Menjadi Pelayan Rakyat

Dalam karya Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru (2003), Prof. Taliziduhu Ndraha mengembangkan pemikiran mengenai pemerintahan dengan bertolak dari akar istilah Yunani yang berkaitan dengan tindakan mengemudikan atau menakhodai. Secara konseptual, gagasan ini menghadirkan pemerintahan bukan semata-mata sebagai mesin administratif yang menjalankan perintah dan mengeksekusi kewenangan, melainkan sebagai proses mengarahkan kehidupan bersama agar masyarakat dapat mencapai tujuan yang disepakati.

Ibarat sebuah kapal yang berlayar menghadapi perubahan cuaca, pemerintahan dituntut memiliki kemampuan membaca keadaan, menentukan arah, mengantisipasi risiko, serta memastikan keselamatan seluruh penumpang. Kemampuan mengemudikan kapal tidak diukur dari seberapa keras nakhoda memerintah, melainkan dari kecakapannya menjaga keseimbangan, mengambil keputusan, dan membawa kapal menuju pelabuhan tujuan.

Demikian pula pemerintahan. Keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin, melainkan oleh kemampuannya menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, perubahan paradigma birokrasi dari Pangreh Praja menuju Pamong Praja atau Nayaka menjadi sangat penting. Perubahan ini bukan sekadar pergantian istilah, melainkan transformasi cara pandang terhadap kedudukan pejabat, fungsi birokrasi, dan hubungan antara negara dengan warga negara.

Pangreh Praja merepresentasikan corak pemerintahan yang menempatkan penguasa sebagai pusat kendali, sementara rakyat cenderung diposisikan sebagai objek yang harus mengikuti kehendak kekuasaan. Corak semacam ini memiliki keterkaitan historis dengan tradisi pemerintahan yang hierarkis dan paternalistik, termasuk warisan administrasi kolonial.

Sebaliknya, gagasan Nayaka atau Pamong Praja menekankan fungsi pengayoman, pelayanan, dan pembinaan masyarakat. Pejabat publik bukanlah pemilik kekuasaan yang berhak menuntut penghormatan tanpa batas, melainkan pemegang amanah yang wajib memastikan hak-hak masyarakat terlindungi dan kebutuhan publik mendapatkan perhatian.

Di sinilah letak substansi penting Kybernologi: pemerintahan seharusnya hadir bukan untuk menundukkan rakyat, tetapi untuk memfasilitasi kehidupan bersama. Negara tidak boleh menjadikan masyarakat sekadar penerima perintah, melainkan harus mengakui warga negara sebagai subjek yang memiliki hak, suara, martabat, dan kapasitas untuk menentukan masa depannya.

Prinsip tersebut sejalan dengan semangat negara hukum dan demokrasi konstitusional. Kekuasaan harus dibatasi oleh hukum, keputusan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, dan penyelenggaraan pemerintahan harus terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Tanpa prinsip-prinsip itu, pelayanan publik berisiko berubah menjadi instrumen patronase, sedangkan jabatan dapat disalahgunakan untuk melayani kepentingan tertentu.

Sayangnya, dalam membaca realitas politik Indonesia, kita menemukan sejumlah gejala yang berlawanan dengan semangat tersebut. Di sinilah istilah Kaburlogi saya gunakan sebagai kritik konseptual terhadap praktik pemerintahan yang mengaburkan tanggung jawab, melemahkan etika, dan menjauh dari orientasi pelayanan publik.

Kaburlogi bukanlah istilah baku dalam disiplin ilmu pemerintahan, melainkan istilah kritis untuk menggambarkan situasi ketika arah kepemimpinan kehilangan kejelasan, pertanggungjawaban menjadi samar, dan kekuasaan lebih sibuk memelihara kepentingannya daripada menyelesaikan persoalan masyarakat.

Jika Kybernologi menuntut kemudi yang jelas, Kaburlogi menggambarkan keadaan ketika kemudi pemerintahan seolah-olah dibiarkan bergerak tanpa arah moral yang tegas. Jika Kybernologi menempatkan rakyat sebagai tujuan pelayanan, Kaburlogi mencerminkan kecenderungan menjadikan rakyat sekadar alasan pembenaran bagi keputusan yang belum tentu berpihak kepada kepentingan umum.

Kaburlogi dalam Praktik Pemerintahan: Tiga Persoalan yang Patut Dikritisi

Banyak pejabat, birokrat, dan pemimpin pemerintahan tentu telah mengenal berbagai konsep tentang tata kelola pemerintahan yang baik selama menempuh pendidikan atau menjalankan tugasnya. Namun, persoalan mendasarnya bukan semata-mata apakah teori tersebut pernah dibaca atau dipelajari, melainkan sejauh mana nilai-nilai di dalamnya benar-benar diterapkan dalam perilaku, kebijakan, dan keputusan publik.

Pengetahuan tentang pemerintahan yang baik tidak otomatis melahirkan pemerintahan yang baik. Diperlukan integritas, keteladanan, sistem pengawasan, penegakan hukum, serta kesediaan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan. Tanpa itu semua, pengetahuan akademik hanya akan berhenti sebagai catatan di atas kertas, sementara praktik kekuasaan berjalan ke arah yang berbeda.

Dalam konteks tersebut, setidaknya terdapat tiga persoalan yang patut menjadi bahan refleksi bersama.

1. Eskalasi Dinasti Politik dan Kebangkitan Feodalisme Baru

Salah satu tantangan demokrasi Indonesia adalah kecenderungan konsentrasi kekuasaan melalui jejaring keluarga dan kelompok yang memiliki akses kuat terhadap sumber daya politik. Dinasti politik menjadi persoalan ketika hubungan kekerabatan tidak lagi sekadar bagian dari hak politik warga negara, melainkan berkelindan dengan penyalahgunaan fasilitas, konflik kepentingan, ketimpangan akses pencalonan, atau upaya mempertahankan pengaruh melalui sumber daya negara.

Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik sesuai ketentuan hukum. Karena itu, hubungan keluarga seorang pejabat dengan kandidat lain tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Yang harus diuji adalah apakah proses politik berlangsung secara adil, transparan, kompetitif, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Namun, ketika kekuasaan publik diperlakukan seolah-olah sebagai warisan keluarga, demokrasi berisiko menyusut menjadi arena yang hanya memberi keuntungan kepada kelompok tertentu. Jabatan yang seharusnya diperoleh melalui kompetisi politik yang sehat dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang diwariskan, sementara kesempatan bagi warga negara lainnya menjadi semakin terbatas.

Fenomena ini patut dikritisi karena bertentangan dengan semangat pemerintahan yang melayani. Negara bukan perusahaan keluarga, jabatan publik bukan harta warisan, dan kewenangan pemerintahan bukan hak turun-temurun yang dapat dipindahtangankan berdasarkan hubungan darah.

Apabila kecenderungan tersebut tidak diimbangi oleh transparansi, pengawasan yang efektif, serta penegakan aturan mengenai konflik kepentingan, demokrasi dapat kehilangan substansinya. Pemilihan umum mungkin tetap berlangsung, tetapi kualitas kompetisi dan kesetaraan kesempatan politik berisiko melemah.

Dalam perspektif Kybernologi, seorang pemimpin seharusnya mengemudikan pemerintahan demi kepentingan seluruh masyarakat, bukan mengarahkan kapal negara untuk memperluas pengaruh keluarga atau kelompoknya. Kepemimpinan yang berintegritas justru ditandai oleh kesediaan membatasi kepentingan pribadi agar tidak mencampuri kepentingan publik.

2. Kaburnya Etika, Integritas, dan Akuntabilitas Publik

Persoalan kedua adalah melemahnya batas antara kewenangan yang sah dan kepentingan yang tidak semestinya. Dalam penyelenggaraan negara, hukum dan prosedur merupakan fondasi penting, tetapi keduanya harus berjalan bersama etika, integritas, dan tanggung jawab moral.

Sebuah keputusan belum tentu layak hanya karena dibungkus dengan bahasa administratif yang rapi. Kebijakan publik juga harus diuji dari segi manfaat, keadilan, keterbukaan, kepatutan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Ketika proses pengambilan keputusan tidak transparan, konflik kepentingan tidak ditangani secara memadai, atau pertanggungjawaban pejabat sulit diakses oleh publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terkikis. Dugaan penyalahgunaan anggaran, manipulasi kebijakan, dan pengabaian aspirasi warga harus ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif, bukan ditutupi dengan pencitraan atau pernyataan yang mengaburkan substansi persoalan.

Di sinilah pentingnya akuntabilitas publik. Setiap pejabat yang menggunakan kewenangan dan sumber daya negara harus mampu menjelaskan alasan, proses, tujuan, serta hasil dari keputusan yang diambilnya. Transparansi bukan kemurahan hati seorang pemimpin, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintahan dalam negara demokratis.

Kritik masyarakat pun tidak semestinya diperlakukan sebagai ancaman terhadap wibawa pemerintah. Kritik merupakan salah satu mekanisme koreksi agar kebijakan tidak menyimpang dari tujuan awalnya. Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang bebas dari kritik, melainkan pemerintahan yang mampu mendengar, menilai, dan memperbaiki kekeliruan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum.

Apabila etika dikesampingkan dan pertanggungjawaban diperlakukan sebagai formalitas, Kaburlogi memperoleh ruang untuk tumbuh. Kebenaran dapat tertutup oleh narasi, persoalan substantif tenggelam dalam perdebatan pencitraan, dan kepentingan publik tersisih oleh kalkulasi politik jangka pendek.

Dalam situasi seperti itu, Kybernologi perlu dihadirkan kembali sebagai pengingat bahwa pemerintahan tidak cukup hanya berjalan secara administratif. Pemerintahan juga harus memiliki arah moral yang jelas, yakni melindungi hak warga negara, menggunakan anggaran secara bertanggung jawab, serta memastikan bahwa kekuasaan tidak berubah menjadi alat untuk menguntungkan segelintir orang.

3. Perahu Negara yang Bocor dan Bahaya Oligarki Kekuasaan

Persoalan ketiga adalah risiko ketika kewenangan publik digunakan untuk memperkuat kepentingan kelompok tertentu, sementara kebutuhan masyarakat justru terabaikan. Dalam kondisi demikian, kapal pemerintahan mungkin masih terlihat berlayar, tetapi kebocoran di dalamnya perlahan mengancam keselamatan seluruh penumpang.

Korupsi, konflik kepentingan, lemahnya pengawasan, dan penyalahgunaan kewenangan merupakan sejumlah persoalan yang dapat merusak kualitas tata kelola pemerintahan. Ketika sumber daya publik tidak digunakan sesuai tujuan, dampaknya tidak berhenti pada kerugian keuangan negara. Masyarakat juga dapat kehilangan kesempatan memperoleh layanan yang layak, pembangunan yang berkualitas, dan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan mereka.

Otonomi daerah, yang dirancang untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat, pada dasarnya membuka peluang bagi pelayanan yang lebih responsif. Pemerintah daerah diharapkan mampu memahami persoalan lokal, menyusun prioritas pembangunan, dan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, desentralisasi kewenangan juga membutuhkan pengawasan yang kuat, transparansi anggaran, partisipasi publik, dan institusi yang berintegritas. Tanpa pengamanan tersebut, kewenangan yang semakin dekat dengan masyarakat dapat pula disalahgunakan oleh aktor-aktor lokal yang memiliki pengaruh besar.

Dalam sejumlah keadaan, muncul kekhawatiran bahwa otonomi daerah justru menjadi ruang bagi terbentuknya pusat-pusat kekuasaan lokal yang sulit diawasi. Fenomena ini sering digambarkan melalui istilah “raja-raja kecil”, yakni pemegang kekuasaan yang cenderung menempatkan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kebutuhan masyarakat luas.

Tentu saja, tidak tepat menyamaratakan seluruh kepala daerah atau penyelenggara pemerintahan sebagai bagian dari persoalan tersebut. Banyak pula aparatur dan pemimpin daerah yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Justru karena itu, kritik terhadap praktik kekuasaan harus diarahkan pada perilaku, kebijakan, dan mekanisme yang dapat diuji, bukan pada generalisasi terhadap semua pejabat.

Yang harus menjadi perhatian ialah bagaimana memastikan bahwa setiap kewenangan disertai tanggung jawab, setiap anggaran dapat diperiksa, dan setiap keputusan dapat diuji melalui mekanisme hukum maupun pengawasan demokratis.

Oligarki menjadi ancaman ketika akses terhadap kekuasaan dan sumber daya publik terkonsentrasi pada segelintir kelompok, sementara ruang partisipasi masyarakat menyempit. Jika keadaan tersebut dibiarkan, pemerintahan berisiko kehilangan fungsinya sebagai pelayan rakyat dan berubah menjadi mekanisme untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu.

Dalam metafora Kybernologi, pemimpin yang baik tidak boleh membiarkan kapal negara bocor demi keuntungan pribadi. Ia harus berani mengidentifikasi kerusakan, membuka persoalan kepada mekanisme pengawasan, memperbaiki sistem, dan memastikan seluruh penumpang memiliki kesempatan mencapai tujuan bersama dengan selamat.

Kompas Pemikiran Sang Pendekar dan Realitas Indonesia

Prof. Taliziduhu Ndraha, saya membayangkan karya-karya Anda telah dibaca, dipelajari, bahkan mungkin diberi garis penanda oleh banyak mahasiswa, akademisi, birokrat, pejabat, dan pemimpin pemerintahan di negeri ini. Gagasan tentang pemerintahan, pelayanan, dan tanggung jawab publik yang Anda bangun semestinya menjadi bekal penting bagi siapa pun yang ingin memahami makna sesungguhnya dari kekuasaan.

Namun, persoalan terbesar bukan terletak pada seberapa banyak halaman buku yang telah dibaca, melainkan seberapa jauh pemikiran tersebut menjelma menjadi sikap dan tindakan. Sebuah konsep dapat dikutip berulang kali dalam pidato, seminar, dan dokumen perencanaan, tetapi tetap kehilangan maknanya apabila tidak diwujudkan dalam kebijakan yang adil, pelayanan yang manusiawi, dan perilaku kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Di sinilah ironi yang patut direnungkan. Kita dapat memiliki perangkat hukum yang lengkap, lembaga pemerintahan yang berlapis, program pembangunan yang beragam, serta aparatur yang menguasai berbagai teori administrasi. Namun, seluruh perangkat tersebut akan kehilangan daya guna apabila orientasi moral penyelenggara negara tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pemerintahan yang baik bukan sekadar persoalan teknis mengenai bagaimana sebuah program disusun dan dilaksanakan. Ia juga menyangkut pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa kekuasaan dijalankan, siapa yang memperoleh manfaat dari kebijakan, siapa yang menanggung risikonya, dan kepada siapa pejabat mempertanggungjawabkan tindakannya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya menjadi bagian dari evaluasi setiap kebijakan publik. Keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan, besarnya anggaran yang terserap, atau megahnya bangunan yang diresmikan. Ukuran yang lebih substansial adalah apakah masyarakat memperoleh manfaat nyata, apakah hak-hak warga terlindungi, apakah kesenjangan dapat dikurangi, dan apakah kepercayaan publik terhadap institusi negara semakin kuat.

Kybernologi menawarkan pengingat bahwa kemudi pemerintahan harus selalu diarahkan pada tujuan bersama. Pemimpin tidak boleh kehilangan kepekaan terhadap keadaan masyarakat, sementara birokrasi tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif yang mengabaikan substansi pelayanan.

Lebih jauh, gagasan tersebut perlu diterjemahkan menjadi praktik yang konkret. Penguatan integritas harus berjalan bersama pembenahan sistem pengawasan. Transparansi anggaran harus disertai akses informasi yang memadai. Partisipasi publik harus memberi ruang bagi masyarakat untuk memengaruhi kebijakan, bukan hanya hadir sebagai pelengkap acara seremonial. Sementara itu, penegakan hukum harus dijalankan secara adil dan konsisten, tanpa membedakan kedudukan atau kedekatan seseorang dengan pusat kekuasaan.

Dengan demikian, Kybernologi tidak berhenti sebagai warisan intelektual seorang ilmuwan, tetapi dapat terus menjadi sumber refleksi bagi perbaikan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Menagih Kemudi: Mengembalikan Pemerintahan kepada Tujuan Kemerdekaan

Di tengah berbagai tantangan etika dan tata kelola pemerintahan, pemikiran Prof. Taliziduhu Ndraha perlu terus dihidupkan sebagai bahan kajian sekaligus alat otokritik. Menghidupkan pemikiran seorang tokoh bukan berarti menganggap seluruh gagasannya kebal dari perdebatan, melainkan menjadikan karya intelektualnya sebagai landasan untuk menguji kenyataan, memperbaiki kelemahan, dan mencari jalan keluar bagi persoalan yang dihadapi masyarakat.

Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang memahami bahwa kekuasaan adalah amanah yang dibatasi oleh hukum dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Kita membutuhkan birokrasi yang tidak merasa lebih tinggi daripada masyarakat, melainkan menyadari bahwa kewenangan administratif diberikan agar pelayanan dapat berlangsung secara adil, efektif, dan manusiawi.

Kita juga membutuhkan demokrasi yang tidak berhenti pada prosedur pemilihan, tetapi mampu menjamin persaingan yang sehat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memberi kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kehidupan bersama.

Dalam konteks itu, perubahan dari Pangreh Praja menuju Nayaka harus dipahami sebagai agenda pembenahan yang berkelanjutan. Ia menuntut perubahan budaya organisasi, keteladanan pemimpin, profesionalisme aparatur, serta sistem yang memungkinkan penyimpangan terdeteksi dan ditindaklanjuti. Seruan moral saja tidak cukup apabila tidak didukung mekanisme kelembagaan yang kuat.

Demikian pula, upaya melawan Kaburlogi tidak boleh berhenti pada kritik retoris. Kritik harus diikuti keberanian membuka data, memperjelas pertanggungjawaban, mengawasi penggunaan anggaran, memperkuat lembaga pengawas, serta memberi perlindungan terhadap partisipasi masyarakat. Tanpa langkah-langkah tersebut, tuntutan akan pemerintahan yang bersih mudah berubah menjadi slogan yang kehilangan daya dorong.

Pada akhirnya, Kybernologi mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran penting: pemerintahan yang sah tidak cukup hanya memiliki kewenangan formal, stempel jabatan, dan perangkat administrasi. Pemerintahan juga harus memiliki arah, integritas, kecakapan, dan komitmen untuk membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

Negara ibarat sebuah kapal besar yang mengangkut harapan jutaan manusia. Di dalamnya terdapat rakyat dengan kebutuhan, cita-cita, dan masa depan yang tidak selalu sama. Tugas pemimpin bukan memanfaatkan kapal itu untuk kepentingan dirinya, melainkan memastikan pelayaran berlangsung dengan arah yang jelas, aturan yang adil, dan keselamatan yang menjadi perhatian bersama.

Pemimpin yang bertanggung jawab tidak akan sengaja melubangi lambung kapal demi keuntungan pribadi atau kelompoknya. Ia justru akan berusaha menemukan kebocoran, memperbaikinya, dan memastikan seluruh awak bekerja sesuai tugas masing-masing. Ia juga tidak akan menganggap kritik sebagai gangguan, sebab kritik yang berlandaskan fakta dapat menjadi peringatan dini sebelum kapal menghadapi bahaya yang lebih besar.

Karena itu, pemikiran Prof. Taliziduhu Ndraha seharusnya tetap hidup dalam ruang akademik, birokrasi, dan kesadaran publik. Bukan sekadar untuk mengenang seorang Pendekar Ilmu Pemerintahan, melainkan untuk mengingatkan bahwa jabatan publik selalu membawa konsekuensi moral dan tanggung jawab yang tidak dapat dihindari.

Indonesia tidak kekurangan cita-cita besar. Yang terus dibutuhkan adalah konsistensi untuk memastikan bahwa cita-cita tersebut diwujudkan melalui pemerintahan yang jujur, terbuka, berintegritas, dan berpihak kepada rakyat.

Kita membutuhkan para pemimpin yang bersedia berdiri di anjungan sebagai Nayaka, membaca perubahan cuaca dengan jernih, mendengar suara para penumpang, dan mengarahkan kapal menuju pelabuhan cita-cita kemerdekaan. Kita tidak membutuhkan kemudi yang digerakkan oleh ambisi pribadi, apalagi pelayaran yang sengaja dibelokkan demi melanggengkan kekuasaan.

Sebab, pada akhirnya, sejarah tidak hanya akan mencatat siapa yang pernah berkuasa, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu digunakan dan kehidupan seperti apa yang ditinggalkannya bagi rakyat.

Kybernologi harus tetap menjadi kompas. Kaburlogi harus menjadi peringatan. Dan kemudi pemerintahan harus dikembalikan kepada tujuan utamanya: mengabdi kepada rakyat, menegakkan keadilan, serta mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang lebih bermartabat.

Semoga pemikiran tentang mengemudikan kehidupan bersama di tengah pelayaran yang penuh perubahan cuaca tetap menempel dalam sanubari para pemimpin, pejabat, birokrat, dan calon pemimpin negeri ini. Sebab, keberhasilan pemerintahan bukan ditentukan oleh seberapa lama seseorang memegang kemudi, melainkan oleh seberapa bertanggung jawab ia mengarahkan kapal dan seberapa banyak rakyat yang benar-benar merasakan manfaat dari pelayaran tersebut.

Semoga.