INDODAX Bergabung dengan AFSI, Perkuat Literasi Kripto dan Keuangan Syariah

JAKARTA, LINTASTIMURMEDIA.COM — Upaya memperkuat literasi aset kripto di Indonesia memasuki babak baru. INDODAX resmi bergabung dengan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) pada 20 Oktober 2026. Langkah strategis ini membuka ruang dialog yang lebih luas antara industri aset digital dan ekosistem keuangan syariah, terutama dalam mendorong edukasi investasi, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko, serta memperkuat prinsip perlindungan konsumen di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial.

Keanggotaan PT Indodax Nasional Indonesia di AFSI menjadi bagian dari upaya memperluas komunikasi lintas sektor mengenai masa depan aset kripto dan perkembangan ekosistem keuangan digital di Tanah Air. Kolaborasi ini juga hadir di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang komprehensif mengenai karakteristik aset digital, mekanisme perdagangan, risiko investasi, serta pertimbangan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Di tengah transformasi digital sektor keuangan, literasi menjadi salah satu fondasi penting agar masyarakat tidak hanya mengenal inovasi teknologi, tetapi juga mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan finansial yang diambil. Oleh karena itu, penguatan edukasi mengenai aset kripto dinilai perlu berjalan beriringan dengan transparansi informasi, tata kelola industri, dan peningkatan kesadaran terhadap perlindungan konsumen.

AFSI merupakan asosiasi yang menjadi wadah kolaborasi bagi para pelaku dan pemangku kepentingan dalam ekosistem teknologi finansial syariah di Indonesia. Melalui keanggotaan tersebut, INDODAX berharap dapat memperluas pertukaran gagasan dengan berbagai pihak mengenai perkembangan teknologi keuangan, penguatan literasi investasi, serta peluang pengembangan ekosistem halal digital yang bertanggung jawab.

Bagi industri aset kripto, ruang dialog lintas sektor ini menjadi relevan karena perkembangan teknologi keuangan tidak hanya menghadirkan peluang inovasi, tetapi juga memunculkan tantangan baru. Tantangan tersebut mencakup pemahaman masyarakat terhadap risiko pasar, keamanan aset digital, transparansi informasi, hingga pertanyaan mengenai kesesuaian produk dan aktivitas investasi dengan prinsip syariah.

CEO INDODAX, William Sutanto, menilai keanggotaan perusahaan di AFSI dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara industri aset digital dan ekosistem keuangan syariah. Menurutnya, perkembangan industri perlu diiringi dengan pemahaman masyarakat yang semakin menyeluruh, sehingga inovasi tidak hanya dipandang dari sisi teknologi dan peluang ekonomi, tetapi juga melalui aspek risiko, tata kelola, dan tanggung jawab kepada konsumen.

“Perkembangan industri aset digital dan kripto perlu dibarengi dengan pemahaman yang semakin komprehensif, termasuk dari perspektif syariah. Melalui AFSI, kami berharap dapat berdialog dengan lebih banyak pemangku kepentingan mengenai manfaat, risiko, tata kelola, dan aspek perlindungan konsumen,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya membangun ekosistem aset digital yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan transaksi, tetapi juga pada kualitas pemahaman masyarakat. Dalam industri yang memiliki karakteristik volatilitas tinggi, keputusan investasi yang didasarkan pada informasi memadai menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi risiko kesalahan dalam mengambil keputusan finansial.

Perdebatan Aset Kripto dalam Perspektif Syariah Terus Berkembang

Pembahasan mengenai aset kripto di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi blockchain dan peluang investasi digital. Lebih dari itu, aset kripto juga menjadi objek pembahasan dari perspektif hukum, ekonomi, perlindungan konsumen, dan prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan karakteristik aset, mekanisme transaksi, tujuan penggunaan, serta tingkat risiko menjadi sejumlah aspek yang perlu dipahami dalam menilai kedudukan aset kripto. Karena itu, pembahasan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah membutuhkan penelaahan yang cermat dan tidak dapat disederhanakan hanya berdasarkan popularitas teknologi ataupun potensi keuntungan investasi.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelumnya menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan penerimaan Bitcoin dan aset kripto lainnya secara bersyarat sebagai harta bernilai, termasuk dalam konteks komoditas atau aset investasi, sepanjang memenuhi ketentuan dan prinsip syariah yang relevan.

Sementara itu, naskah sumber menyebutkan bahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) memutuskan Bitcoin dapat dikategorikan sebagai aset digital dan sah digunakan untuk transaksi, tetapi tidak dapat digunakan sebagai mata uang atau alat pembayaran di Indonesia.

Catatan redaksi: Rujukan mengenai keputusan Muktamar ke-35 NU tersebut perlu diverifikasi kembali melalui sumber resmi sebelum diterbitkan, terutama terkait waktu pelaksanaan muktamar dan ketepatan rumusan keputusan yang dimaksud. Hal ini penting agar pemberitaan tidak mencampuradukkan pandangan keagamaan, keputusan organisasi, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Beragam pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan aset kripto dari perspektif syariah perlu dilakukan secara proporsional, dengan memperhatikan konteks dan dasar penilaian masing-masing pihak. Status suatu aset sebagai objek investasi juga perlu dibedakan dari kedudukannya sebagai alat pembayaran, karena keduanya memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang tidak selalu sama.

Dalam konteks Indonesia, penggunaan aset kripto sebagai instrumen investasi harus dibedakan dari penggunaannya sebagai alat pembayaran. Masyarakat juga perlu memahami bahwa penilaian kesesuaian syariah terhadap suatu aset atau transaksi tidak otomatis menghilangkan risiko finansial yang melekat pada aktivitas investasi tersebut.

Dengan demikian, dialog antara industri aset kripto dan ekosistem keuangan syariah perlu diarahkan pada pertukaran informasi yang terbuka, pemahaman terhadap karakteristik produk, serta penjelasan yang memadai mengenai risiko dan batasan penggunaannya. Pendekatan ini penting agar masyarakat dapat membentuk penilaian secara lebih objektif tanpa mengabaikan aspek keagamaan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

Literasi Kripto Harus Menjelaskan Potensi dan Risiko Investasi

Sejalan dengan perkembangan industri aset digital, William Sutanto menekankan bahwa peningkatan literasi masyarakat perlu menjadi perhatian bersama. Edukasi, menurutnya, tidak cukup hanya memperkenalkan teknologi kripto atau menjelaskan peluang yang ditawarkan, tetapi juga harus memberikan pemahaman mengenai risiko yang dapat muncul dalam aktivitas perdagangan aset digital.

Masyarakat perlu memahami bahwa nilai aset kripto dapat mengalami perubahan harga secara tajam dalam waktu relatif singkat. Pergerakan pasar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi global, sentimen pasar, perkembangan teknologi, perubahan regulasi, hingga dinamika permintaan dan penawaran.

Selain volatilitas harga, investor juga perlu memahami risiko keamanan akun, penipuan berkedok investasi, penyalahgunaan identitas, serta berbagai bentuk kejahatan digital yang dapat mengancam kepemilikan aset. Tanpa pemahaman yang memadai, keputusan investasi berpotensi diambil hanya berdasarkan tren, rekomendasi yang belum terverifikasi, atau dorongan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat.

“Setiap inovasi memiliki karakteristik dan risiko yang perlu dijelaskan secara terbuka. Kami berharap kolaborasi ini dapat memperkuat literasi masyarakat sekaligus membuka ruang pertukaran perspektif bagi pengembangan industri yang lebih bertanggung jawab,” tambahnya.

Pesan tersebut menempatkan literasi sebagai bagian penting dalam membangun hubungan yang lebih sehat antara masyarakat dan industri aset digital. Pemahaman yang baik diharapkan dapat membantu calon investor mengenali karakteristik instrumen yang dipilih, mempertimbangkan kemampuan finansial, serta menghindari keputusan yang tidak sejalan dengan tujuan investasi mereka.

Dalam praktiknya, masyarakat perlu membedakan antara informasi edukatif, promosi produk, dan rekomendasi investasi. Ketiganya memiliki fungsi berbeda dan tidak semestinya diperlakukan sebagai dasar pengambilan keputusan yang sama.

Informasi mengenai potensi keuntungan, misalnya, perlu dipahami secara seimbang dengan kemungkinan kerugian. Begitu pula dengan perkembangan teknologi yang menjanjikan efisiensi dan inovasi, tetap perlu disertai penjelasan mengenai keterbatasan, risiko operasional, serta ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, penguatan literasi kripto tidak seharusnya hanya diukur dari meningkatnya jumlah orang yang mengenal atau menggunakan aset digital. Kualitas literasi juga perlu dilihat dari kemampuan masyarakat memahami risiko, memeriksa keabsahan informasi, mengenali potensi penipuan, dan mengambil keputusan secara rasional berdasarkan kondisi keuangan masing-masing.

Prinsip Do Your Own Research Menjadi Bekal Sebelum Berinvestasi

Dalam keterangannya, William juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip Do Your Own Research (DYOR) sebelum mengambil keputusan investasi aset kripto. Prinsip ini menekankan pentingnya melakukan riset secara mandiri, memeriksa informasi dari sumber yang dapat dipercaya, dan memahami karakteristik aset sebelum mengalokasikan dana.

Penerapan DYOR mencakup sejumlah langkah mendasar. Investor perlu mempelajari tujuan dan karakteristik aset yang akan dibeli, memahami mekanisme perdagangan, mengenali faktor yang memengaruhi pergerakan harga, serta mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang dapat terjadi.

Di samping itu, calon investor perlu menilai apakah suatu instrumen sesuai dengan profil risiko, kebutuhan keuangan, dan tujuan investasi mereka. Dana yang digunakan untuk berinvestasi sebaiknya tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok maupun kewajiban finansial yang harus dipenuhi.

Bagi masyarakat yang mempertimbangkan investasi berdasarkan prinsip syariah, proses riset juga perlu mencakup penelaahan terhadap dasar penilaian syariah, karakteristik aset, serta mekanisme transaksi yang digunakan. Apabila diperlukan, masyarakat dapat merujuk kepada otoritas atau ahli yang kompeten di bidang syariah untuk memperoleh penjelasan yang sesuai dengan konteks produk dan transaksi yang dipertimbangkan.

Prinsip DYOR juga mengharuskan masyarakat bersikap kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial. Klaim mengenai keuntungan pasti, janji imbal hasil yang tidak masuk akal, ataupun ajakan berinvestasi tanpa penjelasan risiko patut diwaspadai.

Meski demikian, riset mandiri bukan berarti investor harus mengambil keputusan tanpa bantuan informasi profesional. Edukasi dari sumber tepercaya, keterbukaan penyedia layanan, serta pemahaman terhadap ketentuan regulator tetap menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan menggabungkan riset mandiri, pemahaman risiko, dan sikap kritis terhadap informasi, masyarakat diharapkan dapat menghindari keputusan impulsif serta lebih siap menghadapi dinamika pasar aset digital.

INDODAX Academy Perluas Akses Edukasi Aset Digital

Sebagai platform perdagangan aset kripto, INDODAX mengembangkan program edukasi melalui INDODAX Academy. Program ini menyediakan materi pembelajaran mengenai aset kripto, keamanan akun, dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap industri aset digital.

Keberadaan program edukasi semacam ini memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi finansial yang semakin cepat. Masyarakat membutuhkan informasi yang mudah dipahami, tetapi tetap akurat dan seimbang, agar dapat mengenali cara kerja aset digital sekaligus memahami konsekuensi dari aktivitas perdagangan yang dilakukan.

Materi literasi yang efektif idealnya tidak hanya menjelaskan istilah teknis seperti blockchain, dompet digital, dan mekanisme transaksi. Edukasi juga perlu membahas cara menjaga keamanan akun, mengenali modus penipuan, memahami volatilitas harga, serta mengidentifikasi sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks perlindungan konsumen, pemahaman mengenai keamanan digital menjadi semakin relevan. Penggunaan kata sandi yang kuat, pengaktifan autentikasi berlapis apabila tersedia, perlindungan kode verifikasi, serta kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan merupakan sejumlah langkah yang dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan akun.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa keamanan platform dan keamanan perangkat pribadi merupakan dua aspek yang berbeda. Perlindungan yang disediakan penyedia layanan tetap perlu diimbangi dengan kebiasaan digital yang aman dari sisi pengguna.

Melalui keanggotaannya di AFSI, INDODAX berharap dapat memperluas perspektif dalam penyusunan materi edukasi dan membuka peluang pertukaran pengetahuan dengan para pemangku kepentingan di sektor keuangan syariah.

Kolaborasi lintas sektor tersebut berpotensi memperkaya pendekatan edukasi, terutama dalam menjelaskan hubungan antara inovasi teknologi, tanggung jawab finansial, perlindungan konsumen, dan pertimbangan syariah. Namun, bentuk program bersama, target edukasi, serta capaian konkret kolaborasi tetap perlu dijelaskan secara terbuka agar manfaatnya dapat dinilai oleh masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan edukasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya materi yang dipublikasikan atau luasnya jangkauan kampanye. Hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana informasi tersebut membantu masyarakat memahami produk secara utuh, mengenali potensi kerugian, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang.

Perlindungan Konsumen dan Transparansi Menjadi Tantangan Industri

Di tengah berkembangnya ekosistem aset digital, penguatan literasi perlu berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen dan tata kelola industri yang baik. Ketiganya saling berkaitan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi.

Investor yang memiliki pemahaman memadai akan lebih mampu menilai informasi yang diterima. Namun, kemampuan individu saja tidak cukup apabila informasi produk tidak disampaikan secara jelas, risiko tidak dijelaskan secara proporsional, atau mekanisme pengaduan konsumen sulit diakses.

Karena itu, penyedia layanan aset digital memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjelasan mengenai karakteristik aset, risiko perdagangan, biaya, keamanan, dan mekanisme penyelesaian pengaduan merupakan bagian penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih terinformasi.

Dari sisi masyarakat, kesadaran untuk membaca ketentuan layanan, memeriksa legalitas penyelenggara, serta memahami mekanisme transaksi perlu terus diperkuat. Masyarakat juga sebaiknya tidak menempatkan seluruh keputusan finansial pada satu sumber informasi atau mengikuti ajakan investasi hanya karena popularitas suatu aset.

Sementara itu, dialog antara industri kripto dan ekosistem keuangan syariah dapat menjadi ruang untuk membahas tantangan tersebut dari berbagai sudut pandang. Pertukaran pengetahuan yang konstruktif berpotensi mendorong lahirnya pendekatan edukasi yang lebih inklusif, relevan, dan mudah dipahami oleh kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda.

Meski demikian, keanggotaan dalam sebuah asosiasi tidak dengan sendirinya menjadi jaminan bahwa seluruh produk atau aktivitas investasi telah sesuai dengan prinsip syariah maupun bebas dari risiko. Penilaian terhadap produk, layanan, dan mekanisme transaksi tetap perlu dilakukan berdasarkan informasi yang relevan serta ketentuan yang berlaku.

Kejelasan mengenai batasan tersebut penting agar masyarakat tidak salah memahami tujuan kolaborasi. Literasi yang bertanggung jawab harus membantu publik membedakan antara partisipasi dalam ekosistem industri, status regulasi suatu layanan, dan penilaian kesesuaian syariah terhadap produk atau transaksi tertentu.

Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor akan memiliki nilai lebih apabila menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata, mulai dari peningkatan kualitas materi edukasi hingga kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat dan seimbang.

Kolaborasi INDODAX dan AFSI, Momentum Membangun Literasi yang Lebih Inklusif

Bergabungnya INDODAX dengan AFSI pada 20 Oktober 2026 membuka peluang untuk memperluas dialog antara industri aset kripto dan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Langkah ini berlangsung ketika kebutuhan terhadap edukasi aset digital semakin penting, seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap inovasi finansial dan beragam instrumen investasi.

Kolaborasi tersebut berpotensi menjadi ruang pertukaran perspektif mengenai perkembangan teknologi, karakteristik aset digital, pengelolaan risiko, serta perlindungan konsumen. Di sisi lain, pembahasan mengenai perspektif syariah membutuhkan ketelitian agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesimpulan yang terlalu sederhana terhadap persoalan yang memiliki dimensi keagamaan, ekonomi, dan hukum.

Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa dialog tersebut tidak berhenti pada keanggotaan organisasi atau pernyataan komitmen. Dampak yang lebih luas perlu dibangun melalui kegiatan edukasi yang terukur, materi yang mudah diakses, penjelasan risiko yang transparan, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan.

Masyarakat juga perlu ditempatkan sebagai penerima manfaat utama dari setiap upaya penguatan literasi. Informasi yang disampaikan harus membantu publik memahami peluang sekaligus keterbatasan aset kripto, tanpa menciptakan persepsi bahwa investasi digital merupakan jalan pintas menuju keuntungan finansial.

Pada akhirnya, perkembangan industri aset digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi atau pertumbuhan aktivitas perdagangan. Kualitas ekosistem juga bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun kepercayaan melalui edukasi, transparansi, tata kelola, dan perlindungan konsumen.

Kolaborasi INDODAX dan AFSI akan semakin bermakna apabila mampu menjembatani inovasi teknologi dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat, pemahaman risiko yang memadai, dan pertimbangan syariah yang bertanggung jawab. Dengan pendekatan tersebut, literasi kripto diharapkan tidak sekadar memperkenalkan aset digital, tetapi juga membekali masyarakat agar lebih kritis, cermat, dan bijaksana dalam mengambil keputusan finansial.