Koalisi Masyarakat Sipil Riau Dorong Pembentukan Kaukus Parlemen Hijau

ROKAN HILIR, LINTASTIMURMEDIA.COM — Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Riau terus memperkuat upaya mendorong kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui rangkaian audiensi bersama fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Pada Selasa, 20 Oktober 2026, KMS Riau kembali menyambangi Gedung DPRD Provinsi Riau untuk berdialog langsung dengan Fraksi Partai Demokrat.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis masyarakat sipil dalam mendorong percepatan pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) Riau, sebuah wadah kolaborasi yang diharapkan mampu memperkuat peran legislatif dalam memperjuangkan kebijakan perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak persoalan ekologis.

Audiensi ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi antara organisasi masyarakat sipil dan wakil rakyat. Lebih dari itu, pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk menyelaraskan aspirasi publik dengan agenda legislasi daerah, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan hidup yang membutuhkan perhatian serius dan langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan.

Rombongan KMS Riau dipimpin oleh Ir. H.A. Z Fachri Yasin, M.Agr.Econ, bersama sejumlah aktivis, akademisi, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang selama ini menaruh perhatian terhadap isu lingkungan, tata kelola pemerintahan, kehutanan, perkebunan, serta keadilan sosial di Provinsi Riau.

Turut hadir dalam rombongan tersebut Hasan Supriyanto dari Riau Research Center, Sukarno dari LPESM, Mahendra dari WALHI Riau, Sri Wahyuni atau Ayu dari Yayasan Bunga Bangsa, Tarmidzi dari FITRA Riau, serta Johny S. Mundung dan Jois dari Yayasan Inisiatif Bumi Swarnadwipa.

Kedatangan rombongan disambut oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Riau, Dodi Saputra, S.H., yang didampingi Tenaga Ahli Fraksi, Farhan.

Suasana pertemuan berlangsung dalam semangat dialog dan keterbukaan. Berbagai gagasan disampaikan untuk memperkuat hubungan antara masyarakat sipil dan lembaga legislatif, sekaligus mendorong agar kebijakan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, keselamatan masyarakat, serta keadilan bagi kelompok yang rentan terdampak perubahan lingkungan.

Fraksi Demokrat Sambut Inisiatif Pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Riau

Dalam audiensi tersebut, KMS Riau secara khusus mendorong percepatan pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) Riau. Inisiatif ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas fraksi di DPRD Provinsi Riau untuk memperkuat komitmen politik, mengawal pembentukan regulasi yang berpihak pada lingkungan, serta memastikan bahwa persoalan ekologis mendapatkan perhatian dalam proses pengambilan kebijakan daerah.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Riau, Dodi Saputra, menyambut baik inisiatif yang disampaikan oleh KMS Riau. Ia memandang persoalan lingkungan hidup sebagai isu penting yang membutuhkan perhatian bersama, terlebih Riau memiliki kawasan gambut, wilayah perkebunan kelapa sawit berskala besar, serta berbagai bentang alam yang perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Sebagai politisi muda yang berasal dari Kabupaten Rokan Hilir, Dodi juga memahami pentingnya perhatian terhadap persoalan lingkungan di daerah yang memiliki karakteristik wilayah gambut dan aktivitas perkebunan yang luas. Pengelolaan kawasan tersebut memerlukan kebijakan yang tepat agar kepentingan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan ekosistem dan keselamatan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Dodi menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi aktif dalam mendorong pembentukan KPHD Riau. Ia juga menyampaikan komitmen untuk mengutus anggota Fraksi Demokrat dalam deklarasi Kaukus Parlemen Hijau sebagai bentuk partisipasi fraksi dalam upaya memperkuat agenda perlindungan lingkungan hidup di tingkat daerah.

Komitmen tersebut menjadi salah satu poin penting dalam audiensi, mengingat pembentukan kaukus parlemen diharapkan dapat memperluas ruang komunikasi antara anggota legislatif, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Selain mendukung pembentukan kaukus, Dodi menyatakan akan mendorong pembahasan produk hukum daerah atau peraturan daerah (Perda) yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dari risiko bencana ekologis.

Dorongan terhadap regulasi tersebut dinilai penting agar kebijakan pembangunan di Provinsi Riau memiliki landasan hukum yang memadai dalam mengantisipasi persoalan lingkungan, memperkuat pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, serta mendorong pengelolaan wilayah yang lebih bertanggung jawab.

Melalui regulasi yang tepat, pemerintah daerah dan lembaga legislatif diharapkan dapat memperkuat langkah pencegahan terhadap kerusakan lingkungan, sekaligus memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam setiap proses perumusan kebijakan.

Bagi KMS Riau, dukungan dari Fraksi Demokrat merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi politik yang konstruktif. Pembentukan Kaukus Parlemen Hijau tidak hanya diharapkan menghasilkan komitmen formal, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi penguatan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup.

Akademisi: Kaukus Parlemen Hijau Harus Menjadi Jembatan Aspirasi Masyarakat

Pimpinan rombongan KMS Riau, Ir. H.A. Z Fachri Yasin, M.Agr.Econ, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Fraksi Demokrat dalam menerima aspirasi dan masukan dari kalangan masyarakat sipil.

Menurutnya, komunikasi yang terbangun antara organisasi masyarakat sipil dan lembaga legislatif memiliki arti penting dalam memperkuat proses demokrasi, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan hidup, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Kehadiran Kaukus Parlemen Hijau Daerah diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang lebih terstruktur antara aktivis lingkungan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan para pembuat kebijakan di DPRD Provinsi Riau.

Dengan adanya wadah tersebut, berbagai persoalan lingkungan yang berkembang di tengah masyarakat diharapkan dapat disampaikan melalui mekanisme dialog yang lebih efektif, kemudian ditindaklanjuti melalui fungsi dan kewenangan lembaga legislatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kaukus Parlemen Hijau juga diharapkan mampu memperkuat pertukaran informasi dan gagasan antara masyarakat sipil dan wakil rakyat. Dengan demikian, proses penyusunan kebijakan tidak hanya bertumpu pada pertimbangan administratif, tetapi turut memperhatikan kondisi faktual di lapangan, kebutuhan masyarakat, serta dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

Dalam konteks pembangunan Provinsi Riau, pendekatan tersebut menjadi relevan karena pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan ekosistem, dan perlindungan hak masyarakat.

Oleh karena itu, pembentukan KPHD Riau diharapkan tidak berhenti pada deklarasi atau pembentukan kelembagaan semata. Lebih jauh, kaukus tersebut perlu memiliki agenda kerja yang jelas, ruang koordinasi yang terbuka, serta mekanisme tindak lanjut terhadap berbagai persoalan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat.

FITRA Riau: KPHD Harus Menjadi Wadah Aspirasi Masyarakat

Dalam sesi penyampaian pandangan, Tarmidzi dari FITRA Riau menegaskan pentingnya menjadikan Kaukus Parlemen Hijau Daerah sebagai wadah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kehutanan, perkebunan, dan lingkungan hidup.

Menurut pandangan yang disampaikan dalam audiensi tersebut, persoalan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari tata kelola pemerintahan dan proses pengambilan keputusan publik. Kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam perlu dirumuskan secara transparan, akuntabel, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

Kaukus Parlemen Hijau diharapkan dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, termasuk persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan, aktivitas perkebunan, perlindungan lingkungan, dan dampak pembangunan terhadap kehidupan sosial-ekonomi warga.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Melalui komunikasi yang terbangun secara berkelanjutan, aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan regulasi maupun pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Selain itu, keberadaan KPHD Riau diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara persoalan yang ditemukan di lapangan dan proses pembentukan kebijakan di tingkat provinsi.

Dengan demikian, berbagai masukan dari masyarakat tidak hanya berhenti sebagai catatan dalam forum diskusi, tetapi dapat dikawal melalui mekanisme kelembagaan yang sesuai dengan kewenangan DPRD dan pemerintah daerah.

Ranperda Strategis Menjadi Perhatian, dari Perhutanan Sosial hingga Tanah Ulayat

Sementara itu, Johny S. Mundung dari Yayasan Inisiatif Bumi Swarnadwipa, yang dalam pertemuan tersebut berperan sebagai dinamisator, memaparkan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis yang menjadi perhatian dalam agenda legislasi DPRD Provinsi Riau.

Beberapa Ranperda yang disoroti meliputi Ranperda Perhutanan Sosial, Ranperda Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ranperda Mangrove, hingga Ranperda Tanah Ulayat.

Berbagai rancangan regulasi tersebut dinilai memiliki arti penting bagi penguatan tata kelola sumber daya alam, perlindungan ekosistem, serta pengakuan terhadap kepentingan masyarakat yang kehidupannya berkaitan erat dengan wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya.

Ranperda Perhutanan Sosial, misalnya, berkaitan dengan upaya memperkuat akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat diharapkan dapat membuka ruang bagi peningkatan kesejahteraan sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Sementara itu, regulasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup memiliki arti penting dalam memperkuat arah kebijakan perlindungan ekosistem, pengendalian dampak kegiatan pembangunan, dan peningkatan kualitas tata kelola lingkungan di tingkat daerah.

Perhatian terhadap Ranperda Mangrove juga menjadi relevan bagi upaya menjaga ekosistem pesisir. Kawasan mangrove memiliki fungsi ekologis penting, termasuk sebagai habitat berbagai biota, penyangga wilayah pesisir, dan bagian dari sistem alami yang mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Adapun Ranperda Tanah Ulayat berkaitan dengan pentingnya memberikan perhatian terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat atas wilayah yang memiliki nilai sosial, budaya, ekonomi, dan historis bagi komunitas mereka.

Dalam konteks ini, penyusunan regulasi daerah diharapkan tidak hanya memperhatikan aspek administratif dan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat, mekanisme pengakuan hak sesuai peraturan perundang-undangan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat adat.

KMS Riau mendorong agar pembahasan berbagai Ranperda tersebut dilakukan secara cermat, partisipatif, dan transparan. Keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, kelompok masyarakat terdampak, serta pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar substansi regulasi dapat menjawab persoalan nyata yang berkembang di lapangan.

Meski demikian, status, substansi, dan tahapan pembahasan setiap Ranperda tetap perlu dipastikan berdasarkan dokumen resmi DPRD Provinsi Riau. Langkah tersebut penting agar pengawalan legislasi berjalan berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

GEDSI Dinilai Penting dalam Penyusunan Kebijakan Lingkungan

Aspek lain yang mendapat perhatian dalam audiensi tersebut adalah pentingnya penerapan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), yakni kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial, dalam penyusunan regulasi yang berwawasan lingkungan.

Sri Wahyuni atau Ayu dari Yayasan Bunga Bangsa menekankan bahwa kebijakan lingkungan hidup harus disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan pengalaman berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Menurut perspektif GEDSI, keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya diukur dari tersusunnya regulasi atau terlaksananya program pembangunan. Kebijakan juga perlu memastikan bahwa kelompok masyarakat yang berbeda memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi, dan merasakan manfaat pembangunan.

Dalam isu lingkungan hidup, penerapan prinsip tersebut menjadi penting karena dampak perubahan lingkungan dan bencana ekologis dapat dirasakan secara berbeda oleh setiap kelompok masyarakat, bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, akses terhadap sumber daya, serta kemampuan untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan.

Oleh sebab itu, penyusunan kebijakan hijau di Provinsi Riau diharapkan dapat memberikan ruang partisipasi yang bermakna bagi perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.

Pendekatan inklusif juga perlu diterapkan dalam proses konsultasi publik, penyampaian informasi, perencanaan program, hingga pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Dengan cara tersebut, regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas dan tidak meninggalkan kelompok tertentu.

Bagi KMS Riau, prinsip GEDSI merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola lingkungan yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan perspektif kesetaraan dan inklusi sosial, kebijakan perlindungan lingkungan diharapkan tidak hanya menjaga keberlanjutan ekosistem, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kolaborasi Masyarakat Sipil dan DPRD Jadi Kunci Penguatan Kebijakan Hijau

Rangkaian audiensi KMS Riau dengan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Riau mencerminkan upaya membangun komunikasi antara masyarakat sipil dan lembaga legislatif dalam memperjuangkan agenda perlindungan lingkungan hidup.

Pertemuan dengan Fraksi Demokrat menjadi salah satu bagian dari proses tersebut. Dukungan yang disampaikan dalam audiensi diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lebih lanjut, pembahasan agenda deklarasi, serta penguatan komitmen anggota legislatif terhadap pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah Riau.

Keberadaan kaukus ini diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi lintas fraksi yang mempertemukan kepentingan perlindungan lingkungan dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD.

Dalam pelaksanaannya, efektivitas kaukus akan sangat ditentukan oleh kejelasan agenda kerja, keterbukaan terhadap masukan publik, serta kemampuan membangun komunikasi berkelanjutan dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat terdampak.

Selain itu, pengawalan terhadap regulasi lingkungan perlu dilakukan dengan mengedepankan transparansi, kepastian hukum, partisipasi masyarakat, dan pertimbangan ilmiah. Pendekatan tersebut penting agar setiap kebijakan yang dirumuskan memiliki landasan yang kuat serta dapat diterapkan sesuai kewenangan dan kebutuhan daerah.

Bagi Provinsi Riau, penguatan kebijakan hijau memiliki arti strategis dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam perlu disertai dengan upaya perlindungan ekosistem, pengendalian risiko bencana ekologis, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.

Dengan demikian, agenda pembentukan Kaukus Parlemen Hijau Daerah Riau diharapkan tidak hanya menjadi wacana kelembagaan, tetapi berkembang menjadi ruang kerja bersama untuk mengawal kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Audiensi KMS Riau dengan Fraksi Demokrat menjadi bagian dari upaya memperluas dialog tersebut. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa gagasan yang telah disampaikan memperoleh tindak lanjut yang jelas melalui proses politik dan legislasi yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sebab, menjaga lingkungan bukan semata-mata tentang melindungi hutan, gambut, mangrove, dan sumber daya alam. Lebih dari itu, menjaga lingkungan berarti melindungi ruang hidup masyarakat, merawat hak generasi mendatang, serta memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan alam.