Registrasi Perlinsos Digital Meranti Capai 59,2 Persen, Peringkat Kelima Nasional

MERANTI, LINTASTIMURMEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat percepatan transformasi digital di sektor perlindungan sosial. Hingga 6 November 2026, capaian registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai 59,2 persen. Angka tersebut menempatkan Meranti pada peringkat kelima dari 22 kabupaten/kota yang memiliki cakupan Kartu Keluarga (KK) terdaftar di atas 50 persen berdasarkan Dashboard Perlinsos Digital Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pencapaian tersebut menjadi indikator positif atas komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung modernisasi sistem perlindungan sosial nasional. Melalui percepatan registrasi berbasis digital, pemerintah daerah berupaya memperkuat validitas dan akurasi data kependudukan sekaligus mendorong penyaluran berbagai program bantuan pemerintah agar semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Registrasi Perlindungan Sosial Digital Nasional. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut diikuti dari Ruang Rapat Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (6/11/2026) pagi.

Rapat koordinasi tingkat nasional itu dipimpin langsung oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait, bersama perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sudandri Jauzah. Ia didampingi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB) H. Rokhaizal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Asroruddin, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Rahayu Dwi Ningsing, serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang, Tabrani.

Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, menjelaskan bahwa agenda utama rapat koordinasi tersebut berfokus pada penyusunan dan penguatan langkah-langkah strategis untuk mempercepat integrasi serta registrasi perlindungan sosial berbasis digital di seluruh wilayah Indonesia.

Menurutnya, digitalisasi sistem perlindungan sosial merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola data yang lebih terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dukungan data yang semakin berkualitas, pemerintah diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam penetapan penerima manfaat program bantuan sosial.

"Langkah digitalisasi ini dinilai krusial guna memperkuat akurasi data penerima bantuan kemanusiaan serta memastikan program perlindungan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, cepat, dan transparan dari tingkat pusat hingga ke pelosok desa," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti siap menyelaraskan kebijakan dan program daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi, integrasi data, serta sinergi ant organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan registrasi Perlinsos Digital.

"Alhamdulillah, saat ini Pemkab Kepulauan Meranti berada di posisi kelima dari 22 kabupaten/kota dengan cakupan KK terdaftar di atas 50 persen, yakni 59,2 persen berdasarkan Dashboard Perlinsos Digital Kemensos per 6 November 2026," terangnya.

Capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses registrasi. Sebab, keberhasilan transformasi digital perlindungan sosial tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dan sistem teknologi, tetapi juga membutuhkan validitas administrasi kependudukan, koordinasi kelembagaan, serta keterlibatan aktif masyarakat hingga tingkat desa.

Lebih lanjut, Sudandri menyampaikan bahwa percepatan registrasi Perlinsos Digital membutuhkan keterlibatan dan pembagian peran yang terintegrasi antarlini pemerintahan. Bappedalitbang berperan dalam aspek perencanaan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan, Disdukcapil bertanggung jawab dalam pemutakhiran serta validasi data administrasi kependudukan, Dinas PMD mengawal tata kelola pemerintahan desa, sedangkan Dinsos P3APPKB menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.

Sinergi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk memastikan proses registrasi berjalan efektif, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Terlebih, karakteristik geografis Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan membutuhkan koordinasi dan strategi pelayanan yang adaptif agar masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau tetap memperoleh akses terhadap layanan administrasi dan perlindungan sosial.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan transformasi digital sistem perlindungan sosial nasional melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas data, serta optimalisasi peran masing-masing perangkat daerah.

Ke depan, upaya tersebut diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan persentase registrasi Perlinsos Digital, tetapi juga menghadirkan sistem pelayanan perlindungan sosial yang semakin inklusif, efektif, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap program perlindungan sosial pemerintah secara lebih mudah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.