Tanggapan Calon Kuasa Hukum LSP soal Dugaan Penyadapan Ilegal: Pembuktian di Pengadilan Jadi Kunci

JAKARTA, LINTASTIMURMEDIA.COM – 7 November 2026 – Proses hukum terkait dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang tengah ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus menjadi perhatian publik. Pascapenetapan tiga orang tersangka pada 3 November 2026, perkara tersebut kini memasuki tahapan penyidikan yang akan menentukan arah dan perkembangan proses hukum selanjutnya.

Di tengah bergulirnya penanganan perkara tersebut, salah satu calon anggota tim penasihat hukum LSP, Afriadi Andika, S.H., M.H., menyampaikan sikap tegas bahwa pihaknya menghormati seluruh tahapan penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun, ia mengingatkan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai kesimpulan akhir mengenai kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana.

Sebagai calon anggota tim kuasa hukum LSP, Afriadi menegaskan kesiapan pihaknya untuk memberikan pendampingan dan pembelaan hukum secara maksimal terhadap LSP beserta timnya. Baginya, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum, mendapatkan pembelaan, serta diperlakukan secara adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Afriadi Andika, yang merupakan putra Minang dari suku Sikumbang, juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan hak-hak hukum setiap orang yang sedang berhadapan dengan proses pidana.

Hormati Proses Hukum, Tegakkan Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam keterangannya, Afriadi menyatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak bermaksud menghalangi proses penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri. Sebaliknya, ia memandang bahwa setiap laporan dan dugaan tindak pidana harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang sah, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Silakan diproses. Kami akan melakukan pembelaan kepada LSP dan timnya. Kalau memang perkara ini harus berlanjut, biarkan proses hukum berjalan. Nanti di pengadilan kami pastikan hak-hak pembelaan mereka akan kami perjuangkan."

Menurutnya, proses penyidikan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati. Namun, proses tersebut juga harus berjalan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, objektivitas, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berstatus tersangka.

"Apabila Bareskrim bertindak berdasarkan laporan dan bukti, proses itu harus dihormati. Namun, penetapan tersangka bukan akhir pembuktian. Pengadilan adalah tempat menguji seluruh alat bukti, keterangan saksi, serta argumentasi hukum kedua belah pihak," jelasnya.

Ia menambahkan, asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan demikian dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, setiap proses penegakan hukum harus menempatkan seluruh pihak secara proporsional. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan menjalankan penyidikan berdasarkan hukum, sementara pihak yang disangkakan melakukan tindak pidana tetap mempunyai hak untuk membantah tuduhan, mengajukan pembelaan, dan memperoleh proses peradilan yang adil.

Penegakan Hukum Harus Menyentuh Persoalan Besar: Narkoba, Korupsi, dan Kejahatan Lingkungan

Di luar perkara yang sedang menjadi perhatian tersebut, Afriadi juga menyampaikan pandangannya mengenai sejumlah persoalan hukum yang menurutnya membutuhkan perhatian lebih serius dari seluruh elemen bangsa.

Ia menilai bahwa pemberantasan narkotika, penindakan tindak pidana korupsi, serta penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup merupakan agenda penting yang tidak boleh kehilangan perhatian.

Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, keberlangsungan pembangunan, stabilitas sosial, hingga masa depan generasi mendatang.

"Bagi saya, kasus ini tidak terlalu menarik. Yang lebih penting mendapat perhatian serius adalah kasus narkoba, korupsi, kejahatan terhadap hutan dan lingkungan. Itu persoalan besar yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas."

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa orientasi penegakan hukum semestinya tidak hanya terpusat pada perkara-perkara yang menyita perhatian publik, tetapi juga harus menyentuh berbagai persoalan mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kepentingan masyarakat.

Pemberantasan narkoba, misalnya, berkaitan erat dengan perlindungan generasi muda dan masa depan bangsa. Demikian pula pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Sementara itu, kejahatan terhadap hutan dan lingkungan hidup bukan sekadar persoalan pelanggaran administratif atau kerusakan sumber daya alam. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem, keselamatan masyarakat, serta hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam konteks itu, ia berharap penegakan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten, tanpa pandang bulu, serta tidak kehilangan orientasi terhadap kepentingan publik yang lebih luas.

Isu Penyadapan dan Pentingnya Objektivitas dalam Penegakan Hukum

Afriadi juga menyampaikan pandangannya mengenai isu penyadapan yang menjadi pokok perhatian dalam perkara tersebut.

Menurutnya, persoalan penyadapan harus dilihat secara objektif dengan memperhatikan dasar hukum, kewenangan, prosedur, serta tujuan tindakan yang dilakukan. Sebab, dalam negara hukum, setiap tindakan yang berpotensi membatasi hak privasi seseorang harus memiliki landasan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia kemudian menyampaikan sebuah pernyataan yang menggambarkan pandangannya mengenai pentingnya menjaga integritas dan konsistensi dalam menjalani kehidupan.

"Mau seribu kali ponsel disadap, kalau kita berjalan di jalur yang benar, pada akhirnya yang memantau justru bisa kelelahan."

Pernyataan tersebut menjadi refleksi bahwa integritas pribadi dan konsistensi terhadap kebenaran merupakan prinsip yang harus tetap dijaga, terlepas dari berbagai tekanan maupun pengawasan yang mungkin dihadapi seseorang.

Meski demikian, persoalan penyadapan tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas. Tidak setiap tindakan penyadapan dapat dinilai dengan asumsi atau persepsi sepihak. Legalitas, kewenangan, prosedur, serta penggunaan hasil penyadapan harus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam perkara ini harus dilakukan melalui mekanisme peradilan yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Kemungkinan Motif dan Latar Belakang Harus Diuji Melalui Pembuktian

Lebih lanjut, pihaknya turut menyinggung adanya kemungkinan persepsi atau anggapan bahwa tindakan penyadapan tersebut dilakukan dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden maupun atas dasar kepentingan negara.

Namun, Afriadi menegaskan bahwa kemungkinan tersebut tidak boleh serta-merta diperlakukan sebagai fakta hukum sebelum melalui proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Motif, latar belakang, dan tujuan harus diuji secara objektif melalui proses hukum dan pembuktian di pengadilan. Pendapat pribadi tidak sama dengan fakta hukum."

Menurutnya, dalam setiap perkara pidana, penting untuk membedakan antara dugaan, persepsi, argumentasi, dan fakta hukum. Keempat hal tersebut memiliki kedudukan yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan dalam membangun kesimpulan terhadap suatu perkara.

Motif seseorang dalam melakukan suatu tindakan, termasuk alasan yang dikaitkan dengan kepentingan negara, harus diperiksa melalui fakta-fakta yang terungkap dalam proses hukum.

Hal tersebut penting agar penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh opini yang berkembang di ruang publik, tekanan persepsi, maupun penilaian yang belum memiliki dasar pembuktian memadai.

Dalam negara hukum, tujuan yang diklaim baik sekalipun tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban untuk mematuhi hukum. Sebaliknya, setiap dugaan pelanggaran juga harus dibuktikan secara sah sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, seluruh pihak perlu memberikan ruang kepada aparat penegak hukum dan lembaga peradilan untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Pengadilan Menjadi Ruang Pembuktian, Keadilan Harus Ditegakkan

Perkara dugaan penyadapan ilegal yang kini ditangani Bareskrim Polri masih berada dalam proses hukum. Oleh karena itu, seluruh dugaan, keterangan, argumentasi, maupun kemungkinan motif yang berkembang perlu ditempatkan secara proporsional dan diuji berdasarkan ketentuan hukum serta alat bukti yang sah.

Pernyataan calon anggota tim kuasa hukum LSP, Afriadi Andika, S.H., M.H., memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap proses penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak hukum setiap warga negara.

Sebab, negara hukum tidak hanya diukur dari ketegasan aparat dalam menindak dugaan pelanggaran, tetapi juga dari kemampuannya menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil, kesempatan membela diri, serta proses peradilan yang objektif.

Pada akhirnya, pengadilan merupakan forum yang berwenang menguji pembuktian dan menentukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum. Tidak boleh ada pihak yang terlebih dahulu dianggap bersalah hanya karena status hukum, opini, ataupun derasnya pemberitaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Keadilan bukan sekadar tentang siapa yang melaporkan dan siapa yang dilaporkan, siapa yang menyidik dan siapa yang disidik. Lebih dari itu, keadilan adalah tentang bagaimana hukum ditegakkan secara konsisten, tanpa diskriminasi, tanpa intervensi, serta dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebab, dalam negara hukum yang demokratis, proses hukum harus dihormati, pembuktian harus dikedepankan, dan keadilan tidak boleh dikalahkan oleh opini.