SEMMI Riau Apresiasi Kejati, Kawal Dugaan Korupsi APBKep Balam Jaya Rp631 Juta

PEKANBARU, LINTASTIMURMEDIA.COM – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Pengurus Wilayah Riau menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Kali ini, perhatian mahasiswa tertuju pada dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) Balam Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2023.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui langkah mediasi dan koordinasi langsung dengan Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati Riau). Pertemuan itu dilakukan untuk memperoleh kejelasan informasi sekaligus memastikan perkembangan penanganan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan APBKep Balam Jaya yang sebelumnya menjadi perhatian mahasiswa dan masyarakat.

Mediasi tersebut menjadi momentum penting bagi SEMMI PW Riau untuk menyampaikan aspirasi, mengonfirmasi perkembangan penanganan perkara, serta mendorong aparat penegak hukum agar memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyimpangan anggaran yang bersumber dari keuangan negara tersebut.

Pertemuan itu diterima langsung oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) sekaligus Humas Kejaksaan Tinggi Riau, Zikrullah, S.H., M.H. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan SEMMI PW Riau menyampaikan sejumlah informasi dan mempertanyakan secara langsung sejauh mana perkembangan penanganan dugaan penyimpangan pengelolaan APBKep Balam Jaya Tahun Anggaran 2023.

Persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena terdapat dugaan pengeluaran kas sebesar Rp631.234.025 yang berdasarkan informasi hasil audit Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir disebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan yang menjadi perhatian tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tingkat kepenghuluan. Sebab, setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara semestinya dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan mediasi tersebut, Zikrullah, S.H., M.H., selaku Kasi Penkum sekaligus Humas Kejati Riau, menyampaikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi APBKep Balam Jaya Tahun Anggaran 2023 telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Ia juga menyampaikan bahwa perkembangan penanganan perkara tersebut akan terus dikawal secara transparan dan tidak ada informasi yang ditutupi. Pihak Kejati Riau turut menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada mahasiswa Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) PW Riau yang telah berperan aktif memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Penjelasan mengenai pelimpahan penanganan perkara kepada Kejari Rokan Hilir menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut. Bagi SEMMI PW Riau, informasi ini merupakan perkembangan yang patut diapresiasi, tetapi sekaligus harus menjadi dasar untuk melanjutkan pengawasan secara konsisten.

Mahasiswa berharap pelimpahan penanganan perkara tersebut tidak berhenti sebatas koordinasi administratif antarlembaga penegak hukum. Lebih dari itu, harus terdapat tindak lanjut yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

SEMMI PW Riau menilai bahwa keterlibatan mahasiswa dalam menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional masyarakat sipil dalam mendukung pemberantasan korupsi. Fungsi kontrol sosial yang dijalankan mahasiswa bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan bahwa setiap dugaan penyimpangan keuangan negara memperoleh perhatian dan penanganan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, keterbukaan informasi serta komitmen pengawalan yang disampaikan pihak Kejati Riau diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan berintegritas.

Adi Syahputra menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejati Riau, khususnya kepada Zikrullah, S.H., M.H., yang telah menerima kehadiran mahasiswa dan memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan penyimpangan APBKep Balam Jaya tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejati Riau, khususnya Bapak Zikrullah, S.H., M.H., selaku Kasi Penkum sekaligus Humas Kejati Riau, yang telah menerima kehadiran kami dan memberikan ruang komunikasi. Kami mengapresiasi penjelasan bahwa penanganan perkara ini telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir untuk ditindaklanjuti. Ini merupakan informasi penting bagi kami dalam mengawal persoalan tersebut. Namun, kami berharap pelimpahan ini benar-benar diikuti dengan langkah konkret, bukan sekadar perpindahan penanganan antarinstansi tanpa adanya kejelasan perkembangan," tegas Adi Syahputra.

Lebih lanjut, Adi menegaskan bahwa SEMMI PW Riau tidak akan berhenti mengawal perkara tersebut hingga memperoleh kejelasan dan kepastian hukum. Menurutnya, dugaan pengeluaran kas sebesar Rp631 juta lebih bukan persoalan kecil yang dapat dipandang sebelah mata. Terlebih, anggaran kepenghuluan merupakan bagian dari keuangan negara yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan hukum.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap persoalan yang menyangkut uang rakyat mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Kami meminta Kejari Rokan Hilir untuk menindaklanjuti penanganan perkara ini secara menyeluruh, termasuk menelusuri penggunaan anggaran, memeriksa dokumen pertanggungjawaban, serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan APBKep Balam Jaya Tahun Anggaran 2023. Apabila ditemukan bukti dan unsur tindak pidana, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," lanjutnya.

SEMMI PW Riau juga menegaskan bahwa pengawalan terhadap dugaan korupsi APBKep Balam Jaya tidak akan berakhir hanya karena telah dilaksanakan mediasi bersama Kejati Riau. Sebaliknya, informasi mengenai pelimpahan penanganan perkara kepada Kejari Rokan Hilir justru menjadi pijakan bagi mahasiswa untuk melanjutkan fungsi pengawasan serta meminta perkembangan penanganan secara berkala.

Bagi mahasiswa, komitmen transparansi yang disampaikan pihak Kejati Riau harus diwujudkan melalui keterbukaan informasi yang proporsional, tanpa mengabaikan ketentuan mengenai kerahasiaan proses penyelidikan maupun penyidikan. Masyarakat tidak cukup hanya menerima pernyataan bahwa suatu perkara sedang dikawal. Publik juga membutuhkan kepastian bahwa setiap dugaan penyimpangan keuangan negara ditangani secara serius, berdasarkan alat bukti, prosedur hukum, dan prinsip keadilan.

Dalam konteks tersebut, SEMMI PW Riau meminta Kejaksaan Negeri Rokan Hilir memberikan perhatian khusus terhadap dugaan penyimpangan APBKep Balam Jaya Tahun Anggaran 2023. Proses penelusuran harus dilaksanakan secara objektif, profesional, dan independen, tanpa intervensi dari pihak mana pun serta tidak memberikan ruang bagi praktik tebang pilih dalam penegakan hukum.

Mahasiswa juga berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri secara komprehensif alur penggunaan anggaran, kesesuaian antara realisasi belanja dengan dokumen administrasi, kelengkapan bukti pertanggungjawaban, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan kepenghuluan tersebut.

Langkah pemeriksaan yang menyeluruh menjadi penting agar penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada besaran angka yang dipersoalkan, tetapi juga mampu mengungkap secara terang bagaimana anggaran tersebut dikelola, digunakan, dan dipertanggungjawabkan.

SEMMI PW Riau memandang bahwa dugaan penyimpangan APBKep Balam Jaya bukan semata-mata persoalan angka ratusan juta rupiah. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat kepenghuluan. Setiap anggaran yang bersumber dari keuangan negara wajib memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketika muncul dugaan adanya pengeluaran kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka penjelasan dan klarifikasi yang menyeluruh menjadi kebutuhan penting. Hal tersebut bukan hanya untuk menjawab pertanyaan publik, tetapi juga untuk memastikan tidak ada hak masyarakat yang terabaikan akibat lemahnya pengelolaan keuangan.

Adi Syahputra kembali menegaskan bahwa mahasiswa tidak pernah meminta aparat penegak hukum untuk memaksakan seseorang menjadi tersangka. Pihaknya justru mendorong agar seluruh fakta, dokumen, dan keterangan pihak-pihak terkait diperiksa secara menyeluruh sehingga setiap keputusan hukum benar-benar didasarkan pada bukti yang sah.

"Kami tidak sedang meminta aparat penegak hukum untuk memaksakan seseorang menjadi tersangka. Kami meminta agar seluruh fakta, dokumen, dan pihak-pihak yang berkaitan diperiksa secara profesional. Jika ditemukan unsur pidana dan pihak yang bertanggung jawab, maka proseslah sesuai hukum. Jangan sampai dugaan penyimpangan uang rakyat kehilangan kepastian hanya karena tidak adanya pengawalan dan perhatian yang berkelanjutan," tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi SEMMI PW Riau dalam mengawal persoalan ini, yakni mendorong penegakan hukum yang adil tanpa mendahului hasil pemeriksaan aparat berwenang. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dihormati, sementara proses penegakan hukum harus berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di akhir pertemuan, SEMMI PW Riau kembali menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan penanganan dugaan tindak pidana korupsi APBKep Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023. Pengawalan tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan Kejati Riau serta meminta perkembangan tindak lanjut kepada Kejari Rokan Hilir sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Bagi SEMMI PW Riau, pelimpahan penanganan perkara bukanlah akhir dari perjuangan mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Sebaliknya, hal tersebut merupakan awal dari pengawalan yang lebih terarah untuk memastikan adanya kejelasan proses, pertanggungjawaban, dan kepastian hukum.

Mahasiswa berharap penanganan perkara ini dapat menjadi cerminan komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Transparansi tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan, tetapi harus tercermin dalam profesionalitas penanganan perkara. Akuntabilitas tidak boleh berhenti pada dokumen administratif, melainkan harus mampu menjelaskan setiap penggunaan anggaran publik secara terang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, uang negara adalah amanah rakyat. Setiap dugaan penyalahgunaan harus ditelusuri secara objektif, setiap fakta harus diuji berdasarkan hukum, dan setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan.

SEMMI PW Riau memastikan akan tetap berdiri pada garis perjuangan mahasiswa: mengawal kepentingan publik, mengawasi penggunaan uang negara, dan mendorong tegaknya supremasi hukum tanpa pandang bulu.

SERIKAT MAHASISWA MUSLIMIN INDONESIA (SEMMI)
PENGURUS WILAYAH RIAU

HIDUP MAHASISWA!