Wabup Muzamil Minta Wilayah 3T Kepulauan Meranti Diprioritaskan dalam Program MBG

PEKANBARU, LINTASTIMURMEDIA.COM – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., mendorong pemerintah agar memberikan perhatian dan prioritas khusus kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pemerataan program nasional tersebut harus mempertimbangkan karakteristik geografis, keterbatasan infrastruktur, serta tantangan distribusi pangan yang dihadapi daerah kepulauan, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Muzamil menegaskan, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup hanya diukur dari percepatan pembangunan dan penambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lebih dari itu, kesiapan infrastruktur, ketersediaan bahan pangan, kualitas pelayanan, serta keberlanjutan operasional harus menjadi bagian penting dalam perencanaan agar manfaat program benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak yang berada di pulau-pulau terluar.

Hal tersebut disampaikan Muzamil saat menghadiri Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yang berlangsung di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti, Ifwandi, S.P.

Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, A.P., M.Si., itu menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan MBG sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan teknis dan administratif dalam percepatan program di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Dalam kesempatan tersebut, Muzamil memaparkan sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah dalam pelaksanaan MBG di Kepulauan Meranti. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur, akses air bersih, ketersediaan jaringan listrik, jaringan komunikasi, pasokan bahan pangan, hingga keterbatasan tenaga profesional yang dibutuhkan untuk menunjang operasional pelayanan pemenuhan gizi.

Menurutnya, karakteristik wilayah kepulauan tidak dapat disamakan dengan daerah daratan yang relatif memiliki akses transportasi dan distribusi logistik lebih mudah. Kondisi geografis Meranti yang terdiri atas pulau-pulau dengan keterjangkauan transportasi yang berbeda-beda membutuhkan pendekatan kebijakan tersendiri agar pelaksanaan MBG dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkesinambungan.

Persoalan tersebut, lanjutnya, harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan dan penempatan SPPG. Percepatan pembangunan fasilitas pelayanan gizi perlu diiringi dengan kajian kesiapan wilayah, sehingga setiap unit yang dibentuk benar-benar mampu memenuhi standar operasional, menjaga kualitas makanan, serta memberikan pelayanan secara konsisten.

“Meranti memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan. Tantangannya cukup kompleks, mulai dari infrastruktur, air bersih, elektrifikasi, jaringan komunikasi hingga ketersediaan bahan baku. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan MBG benar-benar optimal,” ujar Muzamil.

Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Riau bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membuka ruang koordinasi khusus dengan pemerintah kabupaten/kota. Forum tersebut dinilai penting sebagai wadah pembahasan persoalan faktual di lapangan, sekaligus merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah sebelum dilakukan perluasan operasional SPPG.

Muzamil berpandangan, keberhasilan program strategis nasional harus dibangun melalui perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, serta evaluasi berkelanjutan. Jangan sampai percepatan pembentukan fasilitas pelayanan justru tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya dan dukungan infrastruktur yang memadai.

Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap standar operasional harus ditempatkan sebagai prioritas utama dibandingkan sekadar mengejar target kuantitas. Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk mendeteksi potensi persoalan sejak dini, sehingga tidak terjadi permasalahan berulang yang dapat berujung pada penghentian sementara maupun terganggunya operasional SPPG.

“Kami berharap ada forum khusus untuk membahas persoalan daerah secara mendalam dan mencari solusi bersama. Jangan sampai jumlah dapur terus bertambah, tetapi dalam pelaksanaannya justru bermasalah,” tegasnya.

Selain persoalan infrastruktur, Muzamil turut menyoroti aspek distribusi bahan pangan menuju Kepulauan Meranti yang membutuhkan perhatian tersendiri. Jalur transportasi antarpulau dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah berpotensi memengaruhi biaya logistik, waktu pengiriman, serta kualitas bahan pangan, terutama komoditas yang mudah mengalami penurunan mutu seperti telur, sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dijawab melalui kajian pola pengadaan dan distribusi pangan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis kepulauan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan optimalisasi potensi pangan lokal sebagai salah satu strategi untuk memperkuat ketersediaan bahan baku, menjaga kesegaran komoditas, sekaligus memberikan ruang bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal untuk terlibat dalam rantai pasok MBG.

Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat melalui pemberdayaan sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta usaha mikro dan kecil di daerah.

Pada sisi lain, Muzamil juga meminta agar rencana penerapan sistem pelayanan makanan secara prasmanan atau buffet dikaji secara komprehensif sebelum diterapkan secara luas. Menurutnya, sistem tersebut membutuhkan pengaturan teknis yang matang, terutama pada sekolah-sekolah dengan jumlah peserta didik yang cukup besar.

Aspek pengaturan antrean, durasi makan, kebersihan lingkungan, standar higiene sanitasi, hingga mekanisme pengembalian peralatan makan harus diperhitungkan secara cermat. Jangan sampai sistem pelayanan yang diterapkan justru menyita waktu istirahat siswa atau mengganggu efektivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Karena itu, setiap model pelayanan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah, jumlah penerima manfaat, ketersediaan fasilitas, serta kemampuan tenaga pelaksana di lapangan. Standar pelayanan harus tetap terjaga tanpa mengabaikan kenyamanan, keamanan pangan, dan kebutuhan peserta didik.

Dalam pandangannya, pemerataan akses terhadap pemenuhan gizi merupakan bagian penting dari tujuan pembangunan sumber daya manusia. Anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat program pemerintah, sehingga faktor jarak, keterbatasan transportasi, maupun kondisi geografis tidak boleh menjadi penghalang dalam memperoleh pelayanan.

Atas dasar itu, Muzamil secara khusus menegaskan pentingnya menempatkan wilayah 3T, terutama pulau-pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai salah satu prioritas dalam perluasan jangkauan Program Makan Bergizi Gratis.

“Kami sepakat apabila wilayah 3T menjadi prioritas. Anak-anak di pulau-pulau terluar sangat membutuhkan program ini, baik untuk mendukung pemenuhan gizi maupun pendidikan mereka,” ungkapnya.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap penerapan sanksi bagi SPPG yang terbukti tidak memenuhi ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Namun, pelaksanaannya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, evaluasi objektif, serta rekomendasi dari pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Muzamil, pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh langsung aspek kualitas makanan, keamanan pangan, kebersihan fasilitas, tata kelola operasional, serta ketepatan pelayanan kepada para penerima manfaat. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah daerah, Satuan Tugas (Satgas) MBG, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), dan perangkat teknis terkait menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, A.P., M.Si., dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah Provinsi Riau.

Ia juga mendorong penguatan tata kelola, pengawasan, inspeksi, serta evaluasi terhadap operasional SPPG agar seluruh fasilitas pelayanan memiliki standar pelaksanaan yang terukur. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BGN, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas sekaligus memperluas jangkauan program.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Riau, Ranto, S.P., M.A.P., memaparkan sejumlah kebijakan terbaru Badan Gizi Nasional, termasuk rencana uji coba model pelayanan MBG di SD Islam Unggul As-Syakirien, Pekanbaru.

Selain itu, ia menjelaskan sejumlah ketentuan teknis yang harus menjadi perhatian pengelola SPPG, mulai dari penerapan higiene dan sanitasi, pelabelan makanan, batas waktu konsumsi, hingga ketentuan operasional pelayanan. Berbagai aspek tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan, kelayakan, dan kualitas gizi.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa Badan Gizi Nasional telah membuka kembali moratorium pengembangan SPPG dan memberikan tambahan alokasi sebanyak 87 SPPG untuk Provinsi Riau. Arah pengembangan tersebut antara lain ditujukan untuk memperluas jangkauan pelayanan ke wilayah prioritas, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan dengan prevalensi stunting yang tinggi.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemerataan akses pelayanan gizi sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan jangkauan layanan. Namun, bagi daerah kepulauan seperti Kepulauan Meranti, implementasinya tetap membutuhkan perencanaan yang mempertimbangkan kondisi geografis, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan distribusi logistik.

Menanggapi arah kebijakan tersebut, Muzamil berharap pengembangan tambahan SPPG di Provinsi Riau benar-benar memberikan ruang bagi daerah kepulauan untuk memperoleh alokasi sesuai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Ia menilai, pemerataan pembangunan fasilitas pelayanan gizi harus memperhatikan kondisi riil wilayah, bukan semata-mata berdasarkan kemudahan akses maupun pertimbangan jumlah penduduk.

Bagi Kepulauan Meranti, keberadaan SPPG yang tersebar secara proporsional hingga wilayah terluar akan menjadi bagian penting dalam memastikan anak-anak memperoleh akses makanan bergizi secara berkelanjutan. Dukungan terhadap infrastruktur dasar, ketersediaan tenaga pelaksana, serta sistem pengadaan pangan lokal juga perlu berjalan beriringan agar program dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Muzamil kembali menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan upaya pencegahan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan rantai pasok pangan lokal.

“Kami sangat mendukung MBG karena manfaatnya besar, mulai dari pemenuhan gizi, penanganan stunting hingga membuka kesempatan kerja. Namun, seluruh kendala harus dibahas dan dicarikan solusi bersama agar program ini benar-benar berkualitas dan menjangkau masyarakat hingga pulau-pulau terluar,” tutupnya.

Ia berharap, melalui koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Badan Gizi Nasional, berbagai tantangan pelaksanaan MBG di wilayah kepulauan dapat ditangani secara bertahap dan terukur.

Dengan pendekatan yang adaptif, pengawasan yang konsisten, serta kebijakan yang berpihak pada pemerataan akses, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya berkembang dari sisi jumlah pelayanan, tetapi juga mampu menjangkau anak-anak di wilayah 3T secara adil, berkualitas, dan berkelanjutan.

Bagi Kepulauan Meranti, pemerataan MBG bukan sekadar persoalan menghadirkan dapur pelayanan di berbagai pulau. Lebih dari itu, program ini merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang lokasi tempat tinggal dan keterbatasan geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh asupan gizi yang layak sebagai fondasi tumbuh kembang dan masa depan generasi bangsa.