PLT Bupati Kuansing Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla

TELUK KUANTAN, LINTASTIMURMEDIA.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang sewaktu-waktu dapat terjadi di sejumlah wilayah. Kesiapsiagaan diperintahkan untuk ditingkatkan mulai dari jajaran perangkat daerah, kecamatan hingga pemerintahan desa.

Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Kuansing H. Muklisin menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah, camat hingga kepala desa agar meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi Karhutla.

Instruksi tersebut disampaikan H. Muklisin saat memimpin rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kuantan Singingi, yang berlangsung di Ruang Rapat PLT Bupati Kuansing, Selasa (15/9/2026) siang.

Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan seluruh unsur terkait menghadapi ancaman Karhutla, terutama melalui penguatan koordinasi, pemantauan wilayah dan respons cepat apabila ditemukan titik api maupun indikasi kebakaran.

Posko Karhutla Kecamatan dan Desa Diminta Diaktifkan

Dalam rapat itu, PLT Bupati Kuansing menegaskan pentingnya mengaktifkan Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di seluruh wilayah. Keberadaan posko dinilai penting sebagai pusat koordinasi sekaligus mempercepat langkah penanganan ketika ditemukan titik api atau potensi kebakaran.

Menurut H. Muklisin, kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan pada tingkat kabupaten. Sistem koordinasi harus berjalan hingga ke tingkat kecamatan dan desa karena aparatur serta masyarakat di wilayah tersebut memiliki peran penting dalam mendeteksi lebih awal potensi kebakaran.

Didampingi jajaran Forkopimda, H. Muklisin meminta seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder memperkuat komunikasi dan koordinasi, khususnya camat dan kepala desa yang berada paling dekat dengan masyarakat dan wilayah rawan.

Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan Karhutla bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Koordinasi harus ditingkatkan oleh seluruh stakeholder, terutama camat dan kepala desa. Masyarakat setempat juga harus dilibatkan, karena pencegahan Karhutla membutuhkan kerja sama kita semua,” tegas H. Muklisin.

Penekanan tersebut menunjukkan bahwa strategi pencegahan Karhutla harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pengawasan lingkungan, penyampaian imbauan kepada masyarakat, pemantauan potensi titik api hingga kesiapan personel apabila terjadi kebakaran.

Warga Diingatkan Tidak Membakar Sampah Sembarangan

Selain meminta penguatan koordinasi antarlembaga, PLT Bupati Kuansing juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan.

Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah preventif mengingat kondisi cuaca tertentu dapat meningkatkan risiko meluasnya api, terutama ketika sumber api berada di sekitar kawasan dengan vegetasi atau lahan yang mudah terbakar.

H. Muklisin mengingatkan bahwa kebakaran yang awalnya terlihat kecil dapat berkembang menjadi lebih besar apabila tidak segera dikendalikan.

“Api kecil bisa menjadi pemicu kebakaran yang lebih besar,” ujarnya.

Karena itu, kesadaran masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam upaya mencegah Karhutla. Pemerintah daerah berharap masyarakat turut menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran maupun aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya Karhutla.

Dinas Kesehatan Siapkan Antisipasi Dampak Kabut Asap

Tidak hanya berkonsentrasi pada aspek pencegahan dan penanganan kebakaran, Pemkab Kuansing juga mulai mengantisipasi kemungkinan dampak Karhutla terhadap kesehatan masyarakat.

PLT Bupati menginstruksikan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuansing untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipasi apabila terjadi penurunan kualitas udara akibat kabut asap.

Salah satu langkah yang diminta untuk dipersiapkan adalah pembagian masker kepada masyarakat apabila kondisi udara mulai terdampak asap akibat Karhutla.

Langkah tersebut diperlukan sebagai bagian dari kesiapan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari dampak lanjutan yang dapat muncul apabila kebakaran hutan dan lahan menghasilkan asap dalam jumlah besar.

Dengan demikian, penanganan Karhutla tidak hanya diarahkan pada bagaimana api dapat dicegah dan dipadamkan, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Kapolres Kuansing Dorong Sinergi hingga Tingkat Desa

Sementara itu, Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana, SH., SIK., MH., menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh unsur hingga tingkat kecamatan dan desa dalam menghadapi potensi Karhutla.

Kapolres meminta para camat membangun koordinasi yang erat dengan unsur TNI dan Polri di wilayah masing-masing, khususnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Menurutnya, keberadaan aparat di tingkat desa memiliki posisi strategis dalam melakukan pemantauan sekaligus menyampaikan informasi secara cepat apabila terdapat indikasi kebakaran.

“Camat harus berkolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Kita bersama-sama melakukan pencegahan, pemantauan dan penanganan apabila ditemukan potensi Karhutla,” kata Kapolres.

Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem deteksi dini sehingga potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun pola penanganan Karhutla yang tidak hanya reaktif ketika kebakaran terjadi, tetapi juga mengedepankan pencegahan dan kesiapsiagaan.

Green Policing dan Upaya Pemulihan Lingkungan

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kuansing juga menyampaikan adanya program Green Policing melalui Kapolda Riau sebagai salah satu bagian dari upaya pencegahan Karhutla sekaligus menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Menurutnya, penanganan Karhutla tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Kawasan yang terdampak juga perlu mendapatkan perhatian melalui upaya pemulihan lingkungan setelah kondisi memungkinkan.

“Setelah hujan dan kondisi memungkinkan, kawasan yang terdampak Karhutla juga perlu dilakukan penghijauan kembali,” ujarnya.

Upaya penghijauan kembali tersebut menjadi bagian dari langkah pemulihan kawasan terdampak sekaligus menjaga fungsi lingkungan agar tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan Karhutla tidak hanya berkaitan dengan persoalan pemadaman api, tetapi juga menyangkut pencegahan, perlindungan masyarakat, pemulihan kawasan terdampak serta keberlanjutan lingkungan.

Pemkab Kuansing Perkuat Kesiapsiagaan Bersama Forkopimda

Melalui rapat bersama Forkopimda tersebut, Pemkab Kuansing menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengaktifan posko di tingkat kecamatan dan desa, penguatan koordinasi antarlembaga, keterlibatan masyarakat, pemantauan wilayah, kesiapan penanganan serta antisipasi dampak kesehatan menjadi rangkaian langkah yang ditekankan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Kesiapsiagaan tersebut diharapkan dapat membangun sistem penanganan yang lebih cepat dan terkoordinasi apabila sewaktu-waktu ditemukan titik api di wilayah Kabupaten Kuansing.

Pada akhirnya, keberhasilan pencegahan Karhutla membutuhkan konsistensi seluruh pihak. Pemerintah daerah, TNI, Polri, perangkat kecamatan dan desa, serta masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menjaga wilayah dari ancaman kebakaran.

Rapat tersebut dihadiri PLT Bupati Kuansing H. Muklisin, didampingi Asisten I dr. Fahdiansyah, Sp.OG., Perwira Penghubung (Pabung) Mayor Inf. Legimin, Kajari Kuansing yang diwakili Kasi Pidum Rahmat Hidayat, SH., jajaran Forkopimda, sejumlah kepala perangkat daerah, seluruh camat serta stakeholder terkait lainnya.

Dengan penguatan koordinasi hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat, pemerintah daerah berharap upaya pencegahan dan penanganan Karhutla di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilakukan secara cepat, terpadu dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan di Bumi Lancang Kuning.