Pemkab Rohil Perkuat Pengawasan Pajak dan Tata Kelola Keuangan Desa

BAGANSIAPIAPI, LINTASTIMURMEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus membenahi tata kelola administrasi dan keuangan pemerintahan di tingkat kepenghuluan. Langkah strategis tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, tertib, efektif, dan akuntabel, serta memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur kepenghuluan, khususnya dalam memahami sistem administrasi keuangan, mekanisme pencatatan transaksi, serta pemenuhan kewajiban perpajakan yang melekat pada setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Sosialisasi tersebut tidak sekadar menjadi agenda penyampaian materi teknis, tetapi juga merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan kepenghuluan. Melalui pemahaman yang lebih komprehensif, aparatur diharapkan mampu menjalankan setiap tahapan pengelolaan anggaran secara cermat, profesional, dan berpedoman pada regulasi yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, S.T., M.IP., yang hadir mewakili Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam. Kehadiran Sekretaris Daerah sekaligus mencerminkan perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Turut menghadiri kegiatan tersebut jajaran staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta Datuk dan Datin Penghulu se-Kabupaten Rokan Hilir. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan ini memperlihatkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang memiliki standar administrasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Hadir pula Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., Ak., M.Si., CFE, CFrA, CA, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau, YFR Hermiyana, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir, Basri.

Keterlibatan BPKP dan Direktorat Jenderal Pajak dalam kegiatan tersebut memiliki arti strategis, terutama dalam memperkuat pemahaman aparatur kepenghuluan mengenai aspek pengawasan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal diharapkan mampu menghadirkan pembinaan yang lebih terarah, sehingga berbagai potensi kekeliruan administrasi maupun ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat diminimalkan sejak awal.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, menekankan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab aparatur pemerintahan dalam mengelola keuangan kepenghuluan.

Menurutnya, setiap aparatur yang diberikan amanah mengelola anggaran harus memiliki pemahaman memadai terhadap ketentuan perpajakan. Hal tersebut penting agar setiap transaksi, belanja kegiatan, maupun pelaksanaan program pemerintahan dapat diproses dan dipertanggungjawabkan secara benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan perpajakan tidak semestinya dipandang hanya sebagai kewajiban administratif atau rutinitas dalam penyelesaian dokumen keuangan. Lebih dari itu, kepatuhan tersebut merupakan wujud kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab aparatur dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelolaan pajak yang tertib juga menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Oleh karena itu, seluruh aparatur kepenghuluan dituntut semakin cermat dalam memahami mekanisme pemotongan, pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak sesuai dengan jenis transaksi dan ketentuan yang berlaku.

Ketelitian dalam aspek perpajakan menjadi penting karena setiap tahapan pengelolaan anggaran memiliki konsekuensi administrasi dan pertanggungjawaban. Kesalahan dalam pencatatan maupun pelaksanaan kewajiban perpajakan berpotensi menimbulkan persoalan administrasi yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan di tingkat kepenghuluan.

Di sisi lain, optimalisasi pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2026 menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tertib administrasi keuangan. Aplikasi tersebut mendukung proses pengelolaan dan pencatatan keuangan desa, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Melalui pemanfaatan sistem digital tersebut, pengelolaan keuangan diharapkan semakin terstruktur, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Dengan demikian, proses administrasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian laporan, tetapi juga memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar perencanaan, bukti transaksi, serta pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, keberadaan aplikasi Siskeudes harus diimbangi dengan kompetensi sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Aparatur kepenghuluan perlu memahami fungsi dan mekanisme aplikasi secara menyeluruh agar pemanfaatan teknologi benar-benar memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, bukan sekadar memenuhi tuntutan administrasi.

Dalam konteks tersebut, peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan mendasar. Pemahaman terhadap regulasi, kecakapan mengoperasikan aplikasi, ketelitian dalam melakukan pencatatan, serta kedisiplinan menyusun laporan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat.

Pemkab Rokan Hilir melalui kegiatan sosialisasi ini berharap seluruh Datuk dan Datin Penghulu beserta aparatur pengelola keuangan dapat semakin meningkatkan pemahaman, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah pemerintahan. Setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penguatan koordinasi dan pembinaan secara berkelanjutan bersama BPKP, Direktorat Jenderal Pajak, serta perangkat daerah terkait diharapkan mampu menciptakan kesamaan pemahaman dalam penerapan regulasi. Pendampingan yang konsisten juga menjadi langkah preventif untuk mengidentifikasi dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi, sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran kepenghuluan.

Lebih jauh, tata kelola keuangan yang baik bukan hanya menyangkut kepentingan administratif pemerintah, melainkan juga berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat. Setiap anggaran yang dikelola secara bertanggung jawab harus mampu memberikan manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai program yang menyentuh kebutuhan warga.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan di tingkat kepenghuluan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Melalui penguatan pengawasan perpajakan dan optimalisasi pemanfaatan Siskeudes Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menegaskan pentingnya membangun budaya pemerintahan yang disiplin, berintegritas, dan bertanggung jawab hingga ke tingkat kepenghuluan.

Sebab, tata kelola keuangan yang transparan bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. Dari administrasi yang tertib, pengawasan yang kuat, serta aparatur yang profesional, diharapkan lahir penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan yang semakin kredibel dan mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

#Infotorial