Bupati Siak Afni Raih Grand Award BAZNAS RI 2026

JAKARTA, LINTASTIMURMEDIA.COM — Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, S.AP., M.Si., menerima penghargaan Grand Award BAZNAS RI Tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan pengelolaan zakat. Afni tercatat sebagai satu-satunya kepala daerah dari Provinsi Riau yang menerima penghargaan tersebut, bersama 14 kepala daerah lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia.

Penghargaan ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Siak dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), terutama dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Di tengah tantangan pembangunan dan kebutuhan memperluas jangkauan pelayanan sosial, pengelolaan zakat yang profesional dan tepat sasaran memiliki peran strategis. Tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan bagi umat Islam yang memenuhi ketentuan, zakat juga dapat menjadi salah satu instrumen sosial-ekonomi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, memperkuat kemandirian mustahik, dan mendorong pemerataan kesejahteraan.

Sebanyak 15 kepala daerah menerima penghargaan Grand Award BAZNAS RI 2026, yang terdiri atas lima gubernur, lima wali kota, dan lima bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Pada kategori Bupati Pendukung Zakat Terbaik, Bupati Siak menerima penghargaan bersama Bupati Gresik, Bupati Sumedang, Bupati Banyumas, dan Bupati Barru.

Penghargaan tersebut mencerminkan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pengelolaan zakat yang kuat. Dukungan itu dapat diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada penguatan kelembagaan, penyempurnaan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, serta integrasi program pemberdayaan sosial dan ekonomi dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan pengelolaan zakat tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun. Lebih dari itu, dampaknya juga perlu dilihat dari ketepatan penyaluran, transparansi pengelolaan, keberlanjutan program pemberdayaan, dan kemampuan penerima manfaat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Semangat tersebut sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat, yakni menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan ekonomi dan sosial. Karena itu, kolaborasi pemerintah daerah, BAZNAS, para muzaki, dunia usaha, serta masyarakat luas menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang amanah dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Saat menerima penghargaan di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026, Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan bahwa apresiasi tersebut bukan semata-mata pencapaian pemerintah daerah, melainkan hasil partisipasi para muzaki yang telah mempercayakan penunaian zakatnya melalui lembaga pengelola zakat.

"Penghargaan ini adalah milik seluruh muzaki yang telah membayarkan zakat. Kita juga terus mendorong agar para mustahik zakat dapat produktif dan mandiri, kiranya kelak bisa naik menjadi muzaki. Terima kasih untuk Komisioner dan jajaran BAZNAS Siak, serta seluruh muzaki, kiranya diberi keberkahan dunia akhirat," kata Afni.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya orientasi pemberdayaan dalam pengelolaan zakat. Mustahik tidak hanya dipandang sebagai penerima bantuan, tetapi juga perlu memperoleh kesempatan, pendampingan, dan dukungan yang memadai agar mampu membangun kemandirian ekonomi.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, perubahan status dari mustahik menjadi muzaki merupakan salah satu tujuan jangka panjang yang dapat diupayakan melalui program produktif yang tepat. Upaya tersebut membutuhkan perencanaan yang terukur, pendampingan berkelanjutan, serta evaluasi terhadap dampak program agar bantuan yang disalurkan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mandiri.

Bagi Kabupaten Siak, penghargaan Grand Award BAZNAS RI 2026 diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama untuk membangun tata kelola zakat yang profesional, transparan, akuntabel, dan berdampak luas. Pemerintah daerah bersama BAZNAS dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus memperluas partisipasi masyarakat sekaligus memastikan bahwa dana zakat disalurkan sesuai ketentuan syariat dan kebutuhan para penerima yang berhak.

Komitmen tersebut juga menempatkan zakat sebagai bagian dari gerakan sosial yang bertumpu pada kepedulian, gotong royong, dan tanggung jawab bersama. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat diharapkan dapat menjadi salah satu penopang program kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan peran instrumen pembangunan dan perlindungan sosial lainnya.

"Dari Siak untuk Indonesia. Menguatkan zakat, menumbuhkan kepedulian, dan bersama-sama mengentaskan kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat," kata Afni.

Afni Soroti Rencana Pembayaran Gaji ASN melalui Koperasi Merah Putih

Di sela momentum penerimaan penghargaan tersebut, Bupati Siak Afni Zulkifli juga menyampaikan perhatian terhadap rencana pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia meminta pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan, untuk mempertimbangkan kembali rencana kebijakan tersebut dengan memperhatikan dampaknya terhadap mekanisme penghimpunan zakat di daerah.

Menurut Afni, skema pembayaran gaji ASN melalui koperasi perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak mengganggu mekanisme penghimpunan zakat yang selama ini telah berjalan. Salah satu aspek yang menjadi perhatiannya adalah keberlanjutan sistem pemotongan zakat melalui mekanisme penggajian atau payroll, yang selama ini diterapkan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan BAZNAS.

Afni menjelaskan bahwa di Kabupaten Siak, pengumpulan zakat dari ASN melalui BAZNAS mencapai sekitar Rp12 miliar hingga Rp13 miliar. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa kontribusi ASN masih menjadi salah satu komponen penting dalam penghimpunan zakat daerah, meskipun sumber penerimaan zakat lainnya juga terus dikembangkan.

Ia menilai, perubahan mekanisme pembayaran gaji perlu disertai kejelasan mengenai bagaimana kewajiban zakat dapat tetap ditunaikan secara tertib, sesuai ketentuan agama, dan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagi pemerintah daerah, keberlanjutan sistem tersebut berkaitan erat dengan konsistensi penghimpunan dana zakat dan kemampuan lembaga pengelola dalam menjalankan program penyaluran kepada masyarakat yang berhak.

"Alhamdulillah kalau di Siak, dari target Rp26-28 miliar, mayoritasnya atau sekitar 55% tidak lagi bergantung dari zakat ASN. Namun demikian, pengalihan pembayaran gaji ASN melalui Kopdes dikhawatirkan berpotensi merusak tatanan yang sudah berjalan baik di daerah, terutama menyangkut pelayanan zakat dan penyalurannya sesuai kaidah Islam," kata Afni.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai mekanisme pembayaran gaji ASN tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga perlu memperhitungkan keberlanjutan layanan sosial dan keagamaan yang telah berjalan di daerah. Karena itu, setiap perubahan kebijakan memerlukan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga terkait agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan pembayaran gaji melalui koperasi dan mekanisme penunaian zakat merupakan dua aspek yang perlu dikaji berdasarkan ketentuan masing-masing. Kejelasan mengenai prosedur pembayaran, persetujuan ASN, mekanisme pemotongan, penyaluran dana, serta pembagian kewenangan antarlembaga menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan tetap tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAZNAS Dinilai Memiliki Peran Strategis dalam Penyaluran Zakat

Afni juga menekankan pentingnya peran BAZNAS dalam memastikan zakat disalurkan kepada golongan penerima yang berhak atau dikenal sebagai delapan asnaf. Menurutnya, jangkauan pelayanan zakat hingga ke dusun dan kampung membutuhkan pemahaman terhadap ketentuan fikih zakat, pendataan penerima manfaat, serta tata kelola penyaluran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

"Baznas adalah bagian strategis mendukung penyaluran untuk mustahik zakat sesuai ketentuan 8 asnaf. Penyalurannya sampai ke dusun dan kampung. Jika lewat Kopdes, maka siapa yang mau mengurus delapan asnaf ini? Apa mungkin manajer Kopdes paham soal aturan fiqih pembagian zakat sesuai kaidah Islam? Kami meminta Baznas RI menyampaikan hal ini pada para pihak terkait," katanya.

Pandangan tersebut menyoroti pentingnya kejelasan kelembagaan dalam pengelolaan zakat. Penyaluran dana zakat memerlukan proses yang tidak hanya berorientasi pada distribusi dana, tetapi juga memastikan bahwa penerima memenuhi kriteria yang ditentukan syariat, bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan, dan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam ajaran Islam, delapan golongan penerima zakat atau asnaf meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ketentuan tersebut menjadi landasan penting dalam penyaluran zakat agar dana yang dihimpun dapat diberikan sesuai peruntukannya.

Oleh sebab itu, apabila terdapat perubahan mekanisme administrasi keuangan yang bersinggungan dengan penghimpunan maupun penyaluran zakat, aspek tata kelola, kompetensi pengelola, kepatuhan terhadap ketentuan agama, dan pengawasan harus menjadi bagian dari pertimbangan. Koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat.

Afni berharap perhatian terhadap persoalan tersebut dapat disampaikan oleh BAZNAS RI kepada para pihak terkait agar rencana kebijakan yang dibahas tetap mempertimbangkan kondisi daerah dan keberlangsungan layanan zakat. Menurutnya, sistem yang telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat perlu menjadi bagian dari bahan evaluasi sebelum suatu perubahan diterapkan.

Penghimpunan Zakat Siak Didorong Terus Meningkat

Selain menyampaikan pandangannya mengenai rencana pembayaran gaji ASN melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Afni turut menyampaikan apresiasi atas bimbingan BAZNAS RI dalam pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai tuntunan dan syariat Islam.

Ia menyebutkan bahwa penghimpunan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Siak dilaporkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk menjaga konsistensi tata kelola, memperkuat kepercayaan para muzaki, dan memastikan dana yang dihimpun memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pengelolaan zakat, kepercayaan publik merupakan modal penting. Masyarakat perlu memperoleh keyakinan bahwa dana yang ditunaikan dikelola secara amanah, dicatat dengan baik, disalurkan sesuai ketentuan, dan memberikan dampak yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi program menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat kelembagaan zakat.

Pemerintah Kabupaten Siak juga berkomitmen mendorong perluasan penghimpunan zakat di berbagai unit perusahaan swasta yang menjalankan aktivitas usaha di wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memperluas partisipasi dunia usaha dalam mendukung pengelolaan zakat sekaligus memperkuat kontribusi sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Afni berpandangan bahwa partisipasi dalam penghimpunan zakat perlu dibangun melalui kesadaran, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta penguatan kerja sama dengan lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, potensi zakat dari berbagai sektor dapat dikelola secara lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih luas.

"Kami berkomitmen agar Baznas juga dapat menjadi pengumpul zakat di seluruh unit perusahaan swasta yang beraktivitas di Siak. Karena hakikatnya, di mana mendapat maka di situ membayar zakat," tutupnya.

Penghargaan Grand Award BAZNAS RI 2026 sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kembali kolaborasi antara pemerintah daerah, BAZNAS, ASN, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun pengelolaan zakat yang berkelanjutan. Bagi Kabupaten Siak, tantangan ke depan tidak hanya terletak pada peningkatan jumlah zakat yang dihimpun, tetapi juga pada perluasan jangkauan pelayanan, ketepatan penyaluran, serta penguatan program pemberdayaan yang mampu membantu mustahik menuju kemandirian.

Pada akhirnya, zakat bukan sekadar persoalan penghimpunan dana, melainkan juga amanah sosial dan keagamaan yang menuntut pengelolaan secara bertanggung jawab. Dengan sinergi yang terjaga, tata kelola yang transparan, serta penyaluran yang sesuai ketentuan, zakat diharapkan terus menjadi salah satu kekuatan dalam membangun kepedulian, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Siak maupun Indonesia secara luas.