Bupati Asmar Dorong Pengelolaan Aset Meranti Sesuai SOP

MERANTI, LINTASTIMURMEDIA.COM – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mendorong pengelolaan aset daerah agar dilaksanakan secara tertib, profesional, transparan, dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penataan aset pemerintah, termasuk barang yang sudah rusak, tidak lagi memiliki nilai guna, maupun dokumen yang tidak dapat dimanfaatkan, dinilai perlu dilakukan melalui mekanisme administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Asmar saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, Dulatif, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (8/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan KPKNL Dumai, khususnya dalam mendukung penataan, pengelolaan, serta penyelesaian persoalan aset daerah melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama KPKNL Dumai yang selama ini telah membantu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan aset pemerintah, terutama melalui mekanisme pelayanan lelang.

Menurut Asmar, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelayanan kekayaan negara dan lelang perlu terus diperkuat. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya mendukung kelancaran proses administrasi, tetapi juga memastikan setiap tahapan pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang berkaitan dengan aset pemerintah harus mengedepankan profesionalisme, kepatuhan terhadap regulasi, serta kejelasan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pengelolaan aset tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui prosedur yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mengharapkan kerja sama yang baik secara profesional. Apa yang harus kita lakukan, sesuai SOP saja,” ujar Asmar.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, penataan aset merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel. Keberadaan aset daerah harus memiliki status administrasi yang jelas, sementara barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan perlu ditangani berdasarkan mekanisme yang tepat.

Asmar menjelaskan, barang milik pemerintah yang mengalami kerusakan atau tidak lagi memiliki nilai manfaat perlu ditelaah terlebih dahulu sesuai ketentuan. Apabila barang tersebut memenuhi persyaratan untuk dilelang, prosesnya harus dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku. Sementara itu, barang yang tidak dapat dilelang dan memenuhi persyaratan untuk dimusnahkan harus ditangani melalui prosedur resmi, termasuk penyusunan berita acara sebagai bagian dari dokumentasi administrasi.

Hal yang sama juga berlaku terhadap dokumen pemerintah yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Penyelesaiannya harus dilakukan secara cermat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai administrasi, pengelolaan arsip, dan prosedur pemusnahan dokumen yang berlaku.

“Kalau memang barang yang tidak bisa kita lelang dan sesuai ketentuan dapat dimusnahkan, kita buat berita acara pemusnahan. Begitu juga dokumen yang sudah tidak dapat digunakan lagi, kita selesaikan sesuai prosedur,” katanya.

Menurut Asmar, ketertiban administrasi menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan pengelolaan aset pemerintah berjalan sebagaimana mestinya. Setiap barang yang dilelang, dipindahtangankan, atau dimusnahkan harus memiliki dasar dan dokumen pendukung yang memadai sehingga prosesnya dapat ditelusuri apabila diperlukan pemeriksaan atau evaluasi.

Pengelolaan aset yang tertib juga membantu pemerintah daerah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi barang milik daerah, termasuk aset yang masih dapat digunakan, aset yang membutuhkan penanganan khusus, serta aset yang perlu diselesaikan melalui mekanisme penghapusan sesuai ketentuan.

Dengan penanganan yang tepat, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi penumpukan barang yang sudah tidak produktif, meningkatkan ketertiban pencatatan aset, sekaligus memastikan setiap keputusan terkait barang milik daerah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Karena itu, Bupati Asmar menyambut baik keberlanjutan sinergi dengan KPKNL Dumai. Ia berharap koordinasi antarlembaga dapat terus ditingkatkan, terutama dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penataan aset.

Asmar juga menekankan bahwa seluruh proses harus berjalan berdasarkan aturan, bukan semata-mata untuk mempercepat penyelesaian administrasi. Kepatuhan terhadap SOP menjadi landasan agar setiap keputusan memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Yang penting kita bekerja secara profesional dan sesuai SOP. Mudah-mudahan kerja sama ini berjalan sukses,” kata Asmar.

KPKNL Dumai Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

Sementara itu, Kepala KPKNL Dumai, Dulatif, mengatakan bahwa kunjungannya ke Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan bagian dari agenda silaturahmi sekaligus koordinasi dengan pemerintah daerah yang termasuk dalam wilayah kerja kantornya.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah. Melalui komunikasi yang baik, berbagai kebutuhan koordinasi terkait tugas dan fungsi KPKNL diharapkan dapat ditindaklanjuti secara lebih efektif.

“Ini sebenarnya saya baru sempat bersilaturahmi ke wilayah kerja kami. Wilayah kerja kami ada lima kabupaten/kota, salah satunya Kepulauan Meranti,” ujar Dulatif.

Dulatif menerangkan, KPKNL Dumai memiliki sejumlah tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pelayanan lelang, serta pengurusan piutang negara. Pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks pengelolaan aset daerah, koordinasi diperlukan untuk memastikan proses yang membutuhkan pelayanan lelang maupun penilaian dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang tepat. Demikian pula terhadap barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan, penyelesaiannya perlu mengacu pada ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan status serta karakteristik barang tersebut.

Menurut Dulatif, komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan akan membantu kedua pihak memahami kebutuhan masing-masing, sekaligus mempermudah koordinasi dalam penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama.

Ia berharap hubungan kerja antara KPKNL Dumai dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti semakin solid, sehingga berbagai agenda terkait pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara terarah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan.

“Ke depan masih banyak pekerjaan yang perlu kita selesaikan bersama. Kami berharap dukungan dan kolaborasi ini terus berjalan,” katanya.

Dulatif juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas pengelolaan aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan, termasuk mekanisme lelang dan penanganan barang yang memenuhi ketentuan untuk dilakukan pemusnahan.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan pemahaman mengenai langkah yang perlu ditempuh dalam menyelesaikan persoalan aset. Setiap jenis barang memerlukan penanganan sesuai kondisi, status administrasi, serta ketentuan yang mengaturnya. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan KPKNL menjadi salah satu unsur pendukung dalam memastikan proses berjalan sesuai prosedur.

Dalam pertemuan itu, turut disampaikan informasi mengenai hasil pelaksanaan lelang pada Juni lalu yang menghasilkan nilai sekitar Rp600 juta. Capaian tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai pelaksanaan lelang dan penanganan aset pemerintah daerah.

Meski demikian, pengelolaan aset tidak hanya berkaitan dengan hasil lelang yang diperoleh. Ketertiban inventarisasi, kejelasan status barang, kelengkapan dokumen, serta kepatuhan terhadap prosedur tetap menjadi aspek penting untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui koordinasi yang berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan KPKNL Dumai diharapkan dapat terus memperkuat tata kelola aset, sehingga proses penilaian, lelang, maupun penanganan barang yang tidak lagi dapat dimanfaatkan berjalan sesuai ketentuan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti serta pejabat pelelang KPKNL Dumai, yakni Hasintongan Pardede, Jannes Hasiholan, dan Olivia Sitanggang.

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan KPKNL Dumai diharapkan menjadi bagian dari penguatan tata kelola aset pemerintah yang profesional, transparan, tertib administrasi, dan akuntabel. Dengan berpegang pada regulasi dan SOP, penanganan aset daerah diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan kepastian administrasi bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pelayanan publik.