Rapat Paripurna DPRD Bengkalis Bahas Hasil Reses, Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Jadi Sorotan

BENGKALIS, LINTASTIMURMEDIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis menyampaikan hasil pelaksanaan reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, Selasa (22/9/2026).

Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bengkalis. Forum itu menjadi momentum penting untuk menyampaikan sekaligus merangkum berbagai aspirasi, masukan, kebutuhan, hingga keluhan masyarakat yang dihimpun langsung oleh para anggota DPRD dari daerah pemilihan masing-masing.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan. Sementara dari unsur Pemerintah Kabupaten Bengkalis, hadir Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, yang mewakili Bupati Bengkalis.

Dalam penyampaian pengantar rapat, H. Misno menjelaskan bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan kegiatan reses pada 15–20 Juli 2026 di daerah pemilihan masing-masing.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Melalui reses, anggota DPRD mendapatkan gambaran lebih konkret mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga berbagai kebutuhan sosial lainnya.

Pelaksanaan reses juga merupakan bagian dari tugas dan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap, menghimpun, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkalis Pasal 114 ayat (6), yang mengatur bahwa setiap anggota DPRD wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan reses kepada pimpinan DPRD.

Laporan hasil reses yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut kemudian menjadi rangkuman aspirasi masyarakat dari berbagai daerah pemilihan di Kabupaten Bengkalis. Masing-masing fraksi DPRD menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam merancang serta menetapkan program pembangunan daerah.

Dalam penyampaian laporan tersebut, berbagai persoalan muncul sebagai aspirasi utama masyarakat. Infrastruktur dasar, kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM, kepemudaan, hingga tata kelola keuangan daerah menjadi sejumlah isu yang mendapatkan perhatian dari anggota DPRD.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Erwan menyampaikan sejumlah catatan penting, salah satunya mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bengkalis.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah melakukan pembenahan terhadap kinerja dan tata kelola BUMD agar keberadaan badan usaha milik daerah tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan.

Penguatan tata kelola dinilai penting agar BUMD mampu meningkatkan daya saing, memperbaiki kinerja usaha, menghasilkan keuntungan, serta memberikan dividen yang optimal bagi daerah. Dengan demikian, BUMD tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga dapat menjadi salah satu instrumen pendukung penguatan kapasitas fiskal dan pembangunan daerah.

Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicara Ahmad Husein menyampaikan bahwa salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.

“Dalam bidang infrastruktur dan pelayanan dasar, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi terkait peningkatan dan pemeliharaan jalan, pembangunan serta perbaikan jembatan, drainase, penerangan jalan, akses air bersih, fasilitas sanitasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk pemerataan fasilitas kesehatan, sarana sekolah, tenaga pendidik, serta dukungan terhadap fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.

Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi perhatian penting. Jalan, jembatan, drainase, penerangan, air bersih, sanitasi, serta fasilitas permukiman tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan masyarakat, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, mobilitas warga, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi pelayanan dasar, masyarakat juga berharap agar peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dilakukan secara lebih merata. Ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, fasilitas kesehatan, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya menjadi bagian yang dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang layak.

Fraksi Gerindra melalui juru bicara Tantowi Saputra Pangaribuan menyampaikan bahwa hasil reses menunjukkan masih banyak aspirasi, usulan, dan keluhan masyarakat yang membutuhkan perhatian serta tindak lanjut pemerintah daerah.

Menurut Fraksi Gerindra, berbagai aspirasi tersebut menggambarkan kebutuhan masyarakat yang cukup beragam. Karena itu, diperlukan pemetaan dan skala prioritas agar program pembangunan yang disusun pemerintah daerah benar-benar memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Salah satu aspirasi yang turut disampaikan berasal dari kalangan muda, khususnya dalam bidang seni dan kreativitas. Menurutnya, masih diperlukan wadah yang memadai bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, minat, serta kreativitas melalui berbagai kegiatan positif.

Penguatan ruang kreativitas bagi generasi muda dinilai penting karena pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut pembangunan sumber daya manusia. Kegiatan seni, kreativitas, kepemudaan, dan pengembangan bakat dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk tumbuh sekaligus mengambil peran dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong agar pengelolaan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara lebih efisien dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja.

Penganggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan didukung dengan kriteria kinerja yang efektif dan efisien, serta kerangka strategi dan prioritas yang jelas. Dengan demikian, penggunaan APBD dapat diarahkan kepada program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat serta memberikan dampak terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Selanjutnya, Fraksi PKS melalui juru bicara Hj. Nurhasanah menyampaikan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan keagamaan.

“Dari segi pendidikan perlu adanya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan swasta dan keagamaan seperti rumah tahfiz Al-Qur’an, pondok pesantren, sekolah swasta dan madrasah ibtida’iyah sebagai tempat menambah ilmu agama bagi masyarakat. Kemudian diharapkan adanya pembinaan dan dukungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan bidang keagamaan seperti pembina didikan subuh, organisasi kepemudaan, remaja masjid serta lembaga-lembaga yang konsen mencetak dan membina generasi muda,” ujarnya.

Aspirasi tersebut menempatkan pendidikan dan pembinaan generasi muda sebagai bagian penting dalam pembangunan masyarakat. Selain pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan berbagai organisasi kemasyarakatan juga dinilai memiliki peran dalam membentuk karakter serta meningkatkan kapasitas generasi muda.

Karena itu, dukungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan, termasuk lembaga pendidikan swasta dan keagamaan, menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan masyarakat dalam pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Bengkalis.

Fraksi PKB melalui juru bicara Hardianto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan meningkatkan alokasi anggaran belanja modal dalam APBD untuk menindaklanjuti kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar perlu diarahkan terutama untuk mendukung pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan perekonomian daerah.

Belanja modal yang diarahkan secara tepat diharapkan mampu memperkuat kualitas infrastruktur sekaligus memberikan efek terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam membuka akses, memperlancar mobilitas, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung berbagai kegiatan produktif masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Bintang Demokrat Karya melalui Tairan menyampaikan perlunya peningkatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurutnya, penguatan UMKM dan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari peningkatan akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, bantuan peralatan, pemasaran produk, hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan bantuan modal, tetapi juga membutuhkan peningkatan kapasitas, akses pasar, kemampuan pengelolaan usaha, pendampingan, serta dukungan terhadap pemasaran produk agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi kreatif juga menjadi salah satu ruang yang dapat dikembangkan untuk menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha lokal.

Fraksi Amanat Perindo Persatuan melalui juru bicara Laurensius Tampubolon menyampaikan agar seluruh aspirasi yang telah dihimpun dari masyarakat tidak berhenti sebatas menjadi laporan hasil reses, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada periode mendatang.

“Fraksi Amanat Perindo Persatuan DPRD Kabupaten Bengkalis memberikan saran kepada pemerintah agar apa yang telah kami serap merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung untuk dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program kegiatan ke depan. Pertanyaan yang terus kami terima tentang masuk tidaknya usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat menjadi makanan harian buat kami, karena besarnya harapan masyarakat terhadap apa yang telah mereka sampaikan, dan ini sangat berpengaruh besar terhadap eksistensi lembaga kedewanan di mata masyarakat,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan adanya harapan masyarakat agar proses penyerapan aspirasi melalui reses memiliki kesinambungan dengan proses perencanaan pembangunan daerah.

Bagi masyarakat, penyampaian aspirasi bukan sekadar kesempatan untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi dalam menentukan arah pembangunan di wilayah masing-masing. Karena itu, tindak lanjut terhadap aspirasi menjadi bagian penting untuk menjaga hubungan antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah.

Hasil reses pada akhirnya tidak hanya menjadi dokumen administratif lembaga DPRD. Lebih dari itu, laporan tersebut merekam berbagai kebutuhan masyarakat yang ditemukan secara langsung di lapangan dan menjadi salah satu bahan dalam pembahasan pembangunan daerah.

Menanggapi penyampaian laporan hasil reses tersebut, H. Misno menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah melaksanakan kegiatan reses serta menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno juga mengharapkan dukungan dan kerja sama Bupati Bengkalis beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan berbagai aspirasi masyarakat tersebut.

Menurutnya, hasil reses perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah sehingga kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dapat semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Semoga aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dengan berakhirnya penyampaian laporan reses dalam rapat paripurna tersebut, berbagai aspirasi masyarakat dari sejumlah daerah pemilihan di Kabupaten Bengkalis secara resmi telah disampaikan dalam forum DPRD.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana aspirasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang terukur, memiliki prioritas yang jelas, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perencanaan pembangunan yang berlaku.

Sebab, ukuran keberhasilan penyerapan aspirasi pada akhirnya bukan hanya terletak pada seberapa banyak aspirasi yang berhasil dihimpun, tetapi juga pada sejauh mana aspirasi tersebut dapat diolah menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada akhir rapat, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno, menyerahkan secara simbolis Laporan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 kepada Bupati Bengkalis yang diwakili Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso.

Penyerahan laporan tersebut menjadi penanda bahwa rangkaian pelaksanaan reses dan penyampaian aspirasi masyarakat melalui DPRD Kabupaten Bengkalis telah memasuki tahapan selanjutnya, yakni menjadi bahan dalam proses pembahasan serta penyusunan program pembangunan daerah.

Aspirasi mengenai infrastruktur, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, penguatan BUMD, efisiensi APBD, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan UMKM kini menjadi bagian dari catatan pembangunan yang diharapkan dapat memperoleh perhatian sesuai skala prioritas dan kemampuan daerah.

Dengan demikian, reses DPRD Kabupaten Bengkalis bukan hanya menjadi ruang pertemuan antara wakil rakyat dan konstituen, melainkan juga menjadi salah satu jembatan penting dalam memastikan suara masyarakat tetap hadir dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.