Perubahan KUA-PPAS 2026 Kuansing Disepakati

TELUK KUANTAN, LINTASTIMURMEDIA.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kuansing, Kamis (24/9/2026) siang, sebagai salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kuansing dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kuansing H. Muklisin. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kuansing H. Juprizal, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kuansing Satria Mandala Putra, S.Si.

Sebanyak 23 anggota DPRD Kuansing turut hadir dalam agenda tersebut. Hadir pula Pj. Sekretaris Daerah Kuansing Drs. Muradi, M.Si., sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Kuansing H. Muklisin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kuansing atas sinergi serta komunikasi yang terbangun selama proses pembahasan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Menurut Muklisin, penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS bukan sekadar tahapan administratif dalam proses penganggaran daerah. Kesepakatan tersebut mencerminkan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan anggaran yang diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat Kuantan Singingi.

“Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memastikan arah kebijakan anggaran tetap berpihak pada kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Kuantan Singingi,” ujar Muklisin.

Ia menjelaskan, perubahan KUA-PPAS merupakan bagian penting dari proses penyesuaian kebijakan anggaran daerah terhadap dinamika pelaksanaan pemerintahan dan perkembangan kebutuhan pembangunan. Melalui perubahan tersebut, arah penganggaran diharapkan dapat tetap menyesuaikan dengan kondisi serta prioritas daerah yang berkembang sepanjang tahun anggaran berjalan.

Karena itu, kesepakatan antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting untuk memastikan tahapan pembahasan Perubahan APBD Kuansing Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan secara terarah sesuai mekanisme yang berlaku.

Muklisin berharap Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026 yang telah ditandatangani dapat menjadi landasan bagi proses selanjutnya, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Semoga kesepakatan ini dapat menjadi landasan untuk mewujudkan pengelolaan APBD yang lebih efektif, transparan dan tepat sasaran, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, kebijakan anggaran pada akhirnya harus memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap tahapan pembahasan anggaran tidak hanya dilihat sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memastikan program pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal.

DPRD Kuansing Targetkan Pembahasan APBD Perubahan Rampung Akhir September

Sementara itu, Ketua DPRD Kuansing H. Juprizal menyatakan optimistis pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Juprizal, penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS merupakan salah satu tahapan penting sebelum proses pembahasan Perubahan APBD Kuansing dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Ia menegaskan, komunikasi dan koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran proses pembahasan anggaran.

“Kita optimistis pembahasan APBD Perubahan ini dapat terlaksana tepat waktu, yakni akhir September. Komunikasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah akan menghasilkan produk daerah yang baik pula,” ujar Juprizal.

Target penyelesaian pembahasan pada akhir September tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses penganggaran daerah yang perlu dilalui sebelum Perubahan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan DPRD Kuansing kini melanjutkan tahapan pembahasan menuju penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut sekaligus menjadi pijakan bersama bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menerjemahkan arah kebijakan anggaran ke dalam program dan kegiatan pembangunan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan daerah serta kepentingan masyarakat Kuantan Singingi.

Proses selanjutnya diharapkan dapat berjalan secara terbuka, terukur, dan sesuai ketentuan, sehingga Perubahan APBD Kuansing Tahun Anggaran 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung keberlanjutan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.