Pemko Pekanbaru Sambut Positif Dapur SPPG Baru untuk Program MBG

PEKANBARU, LINTASTIMURMEDIA.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyambut positif beroperasinya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di Kota Pekanbaru, Rabu (14/10/2026). Penambahan fasilitas pelayanan gizi tersebut diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memperluas jangkauan pemenuhan gizi bagi masyarakat yang menjadi sasaran program pemerintah.

Salah satu dapur SPPG yang mulai beroperasi adalah SPPG Kota Pekanbaru Payung Sekaki Air Hitam 3. Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelayanan dan distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Berdasarkan informasi yang disampaikan, SPPG tersebut menyediakan menu MBG bagi sebanyak 1.011 penerima manfaat.

Beroperasinya dapur SPPG baru ini diharapkan tidak hanya menambah kapasitas pelayanan program MBG, tetapi juga mendukung upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat secara lebih terarah. Dalam pelaksanaannya, ketepatan sasaran, kelancaran distribusi, kualitas makanan, serta pengawasan yang berkelanjutan menjadi aspek penting agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, yang hadir mewakili Wali Kota Pekanbaru, menyampaikan bahwa pemerintah kota menyambut baik beroperasinya dapur SPPG tersebut. Menurutnya, penambahan fasilitas pelayanan gizi merupakan langkah positif untuk mendukung keberlangsungan program MBG, terutama dalam memperluas jangkauan pemenuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah.

"Program MBG sudah menyasar sekolah kita guna mendukung pemenuhan gizi anak-anak kita," jelasnya usai peresmian.

Abdul Jamal menegaskan bahwa program MBG memiliki arti penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Karena itu, keberadaan dapur SPPG yang semakin bertambah diharapkan mampu memperkuat pelayanan kepada penerima manfaat, seiring dengan upaya pemerintah memperluas jangkauan program di berbagai wilayah.

Meski demikian, ia mengakui bahwa distribusi program MBG di Kota Pekanbaru belum menjangkau seluruh sekolah. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan program dapat terus diperluas secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas pelayanan, kapasitas penyediaan makanan, serta mekanisme penyaluran kepada kelompok sasaran.

"Ada beberapa sekolah yang belum, kita berharap penyaluran bagi penerima manfaat berlangsung menyeluruh," ujarnya.

Harapan tersebut menunjukkan pentingnya pemerataan distribusi sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program MBG. Penambahan dapur SPPG perlu diikuti dengan perencanaan penyaluran yang terkoordinasi agar penerima manfaat yang telah menjadi sasaran program memperoleh pelayanan secara konsisten. Dengan demikian, perluasan jangkauan tidak hanya berorientasi pada bertambahnya jumlah fasilitas, tetapi juga pada efektivitas pelayanan dan keberlanjutan distribusi.

Abdul Jamal juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program MBG. Dukungan tersebut dinilai penting mengingat kelompok penerima manfaat tidak terbatas pada peserta didik di sekolah, tetapi juga mencakup balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok lanjut usia.

Cakupan penerima manfaat yang beragam tersebut memperlihatkan bahwa program MBG berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan gizi pada berbagai kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, koordinasi antarpihak, kesiapan layanan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi bagian penting dalam memastikan distribusi berjalan sesuai sasaran.

Pemerintah daerah bersama unsur terkait diharapkan terus memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. Selain memastikan kelancaran penyaluran, perhatian terhadap mutu makanan, kebersihan pengolahan, keamanan pangan, dan ketepatan distribusi juga menjadi unsur penting yang perlu dijaga agar pelayanan kepada penerima manfaat berlangsung secara bertanggung jawab.

Sementara itu, penambahan fasilitas pelayanan MBG juga berlangsung dalam skala Provinsi Riau. Sebanyak 87 dapur SPPG baru resmi beroperasi di berbagai kabupaten dan kota di Riau pada Rabu (14/10/2026). Puluhan fasilitas tersebut menjadi bagian dari penguatan infrastruktur pelayanan gizi untuk mendukung pelaksanaan program MBG di daerah.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional (BGN), Harjito, menjelaskan bahwa penambahan dapur SPPG dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program, terutama di tengah meningkatnya jumlah penerima manfaat.

"Penambahan dapur SPPG ini untuk menunjang program MBG, apalagi jumlah penerima manfaat terus bertambah," papar Harjito.

Menurut Harjito, peningkatan kapasitas pelayanan melalui penambahan dapur SPPG menjadi salah satu langkah untuk mendukung kebutuhan distribusi makanan bergizi yang terus berkembang. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat jangkauan pelayanan sekaligus mendukung pelaksanaan program sesuai kebutuhan penerima manfaat di masing-masing wilayah.

Harjito meresmikan langsung SPPG tersebut dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Kota Pekanbaru. Peresmian dapur SPPG baru itu merupakan bagian dari kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah, termasuk fasilitas pelayanan yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Peresmian serentak tersebut menandai perluasan kapasitas pelayanan program MBG di sejumlah kawasan Indonesia. Bagi daerah dengan tantangan geografis dan akses distribusi yang berbeda-beda, keberadaan fasilitas pelayanan gizi perlu ditunjang dengan pengelolaan yang sesuai kondisi setempat agar penyaluran dapat berjalan efektif dan menjangkau penerima manfaat secara tepat.

Harjito mengatakan, jumlah dapur SPPG baru yang diresmikan secara serentak mencapai 980 unit. Fasilitas tersebut tersebar di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Bali sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Besarnya jumlah fasilitas yang diresmikan secara bersamaan menunjukkan skala perluasan infrastruktur pelayanan yang tengah berlangsung. Namun, keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh bertambahnya jumlah dapur SPPG. Kualitas pengelolaan, konsistensi pelayanan, ketepatan sasaran, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga memiliki peran penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program.

Dalam kesempatan tersebut, Harjito mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program MBG, terutama yang berkaitan dengan tata kelola dan distribusi makanan kepada penerima manfaat.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program MBG, terutama dalam tata kelola distribusi MBG," ujarnya.

Ajakan tersebut menegaskan bahwa pengawasan publik merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat membantu mendorong transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat perhatian terhadap kualitas pelayanan dan ketepatan distribusi.

Dengan mulai beroperasinya SPPG Kota Pekanbaru Payung Sekaki Air Hitam 3 dan bertambahnya puluhan fasilitas serupa di Provinsi Riau, harapan terhadap pemerataan pelayanan MBG semakin menguat. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa penambahan kapasitas tersebut berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan yang konsisten, dan distribusi yang menjangkau kelompok sasaran secara bertahap.

Pada akhirnya, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari banyaknya dapur SPPG yang beroperasi atau besarnya jumlah penerima manfaat yang terdata. Lebih dari itu, keberhasilan program perlu tercermin dari kualitas makanan yang disalurkan, ketepatan penerima, keberlanjutan pelayanan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola SPPG, dan masyarakat menjadi elemen penting untuk menjaga agar program tersebut berjalan secara bertanggung jawab. Dengan pengelolaan yang baik dan pengawasan yang berkelanjutan, penambahan dapur SPPG di Pekanbaru dan berbagai daerah lainnya diharapkan dapat semakin memperkuat pelayanan gizi serta mendukung tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

(Kominfo7/RD2)