Diskominfoss Kuansing Perkuat Keterbukaan Informasi Publik Melalui Monitoring dan Evaluasi 2026

TELUK KUANTAN, LINTASTIMURMEDIA.COM – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dalam memperkuat keterbukaan informasi publik terus mendapat perhatian. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfoss) Kabupaten Kuantan Singingi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, pemerintah daerah terus mendorong agar pengelolaan informasi publik semakin transparan, tertib, akuntabel, serta mudah diakses masyarakat.

Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar di Ruang Asrul Ja’far, Kantor Bupati Kuantan Singingi, Teluk Kuantan, Rabu (23/9/2026) siang.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian penting dalam melihat sejauh mana pengelolaan informasi publik berjalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Selain menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara PPID Utama, perangkat daerah, badan publik, serta pihak Komisi Informasi Provinsi Riau.

Kegiatan dihadiri Plt. Bupati Kuantan Singingi H. Muklisin yang diwakili Asisten II Setda Kuantan Singingi, Drs. Napisman. Hadir pula Anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Hj. Hasnah Gazali, S.H., M.H.; Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Ridho Adriansyah, S.STP.; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi, Hevi Heri Antoni, M.Si.; serta Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi Riau, Didang Muhanna, S.Sos.

Selain jajaran tersebut, monitoring dan evaluasi juga diikuti sejumlah perwakilan badan publik dan instansi yang berada di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi. Di antaranya BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi, Bappedalitbang Kabupaten Kuantan Singingi, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, SMK Negeri 1 Teluk Kuantan, serta Pemerintah Desa Pisang Berebus.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah. Pengelolaan informasi publik membutuhkan keterlibatan seluruh badan publik, mulai dari tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah, satuan pendidikan, lembaga layanan publik hingga pemerintahan desa.

Keterbukaan Informasi Jadi Bagian Tata Kelola Pemerintahan

Dalam sambutannya, Asisten II Setda Kuantan Singingi, Drs. Napisman, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, masyarakat memiliki kebutuhan terhadap informasi pemerintahan yang jelas, benar, mudah diperoleh, serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penyelenggara pemerintahan harus terus membangun sistem pengelolaan informasi yang mampu memberikan pelayanan informasi secara efektif kepada masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus berkomitmen untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Informasi yang terbuka dan mudah diakses masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Napisman.

Ia menyampaikan bahwa keterbukaan informasi juga memiliki keterkaitan erat dengan kualitas pelayanan pemerintahan. Semakin baik informasi publik dikelola dan disampaikan, semakin terbuka pula ruang bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai kebijakan, program, kegiatan, serta pelayanan yang diselenggarakan pemerintah.

Dalam konteks tersebut, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pemerintahan yang membutuhkan akses terhadap informasi publik sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Napisman juga mengapresiasi langkah Dinas Kominfoss Kuansing selaku PPID Utama yang secara berkelanjutan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan secara konsisten agar seluruh perangkat daerah dan badan publik memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya keterbukaan informasi serta mekanisme pelayanan informasi kepada masyarakat.

KI Riau Dorong Peningkatan Kualitas PPID Kuansing

Sementara itu, Anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Hj. Hasnah Gazali, S.H., M.H., menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian KI Riau Awards, pengelolaan PPID Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun.

Perkembangan tersebut menjadi catatan penting sekaligus dorongan agar capaian yang telah diraih tidak berhenti pada hasil penilaian semata. Menurutnya, peningkatan kualitas keterbukaan informasi harus terus dilanjutkan melalui pembenahan sistem, peningkatan kapasitas pengelola informasi, serta penguatan pelayanan informasi publik.

“Berdasarkan penilaian KI Riau Awards dari tahun ke tahun, PPID Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini tentu harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga keterbukaan informasi publik benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Hasnah.

Ia berharap kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tidak hanya dipahami sebagai kegiatan penilaian terhadap badan publik. Lebih jauh, kegiatan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman seluruh badan publik mengenai kewajiban menyediakan, mengelola, mendokumentasikan, serta memberikan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Diskominfoss Perkuat Pembinaan PPID di Kuansing

Hal senada disampaikan Plt. Kepala Dinas Kominfoss Kuantan Singingi, Hevi Heri Antoni, M.Si. Ia menjelaskan bahwa Dinas Kominfoss selaku PPID Utama terus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut Hevi, pembinaan tidak hanya dilakukan pada tingkat organisasi perangkat daerah, tetapi juga diarahkan kepada kecamatan, desa, serta sejumlah satuan pendidikan yang menjadi bagian dari badan publik.

“Dinas Kominfoss selaku PPID Utama terus melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan ke seluruh OPD, kecamatan, beberapa desa serta beberapa SMK dan SMA di Kabupaten Kuantan Singingi. Ini kita lakukan agar pengelolaan informasi publik semakin baik, tertib dan mudah diakses masyarakat,” jelas Hevi.

Ia mengatakan, monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai upaya memastikan pengelolaan informasi publik berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan serta kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaannya, PPID Utama juga terus mendorong setiap badan publik agar memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan informasi. Hal tersebut mencakup proses penyediaan informasi, pendokumentasian, pemutakhiran data, pelayanan permohonan informasi, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat melalui kanal yang tersedia.

Hevi menambahkan bahwa peningkatan capaian PPID Kabupaten Kuantan Singingi tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh perangkat daerah serta badan publik dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi.

Karena itu, menurutnya, penguatan keterbukaan informasi harus dilakukan secara bersama-sama. PPID Utama memiliki peran dalam melakukan koordinasi, pembinaan dan evaluasi, sementara masing-masing badan publik memiliki tanggung jawab dalam memastikan informasi yang menjadi kewenangannya dapat dikelola dengan baik.

Informasi Publik Harus Mudah Diakses Masyarakat

Untuk diketahui, PPID Kabupaten Kuantan Singingi dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfoss) Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam menjalankan pelayanan informasi publik, PPID menyediakan berbagai kanal layanan informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Informasi publik tersebut antara lain meliputi informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi serta-merta, serta informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan layanan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung transparansi pemerintahan. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang memang menjadi hak publik melalui mekanisme yang telah disediakan.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang cepat, transparan dan terbuka, penguatan PPID menjadi bagian strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin responsif.

Keterbukaan informasi pada akhirnya bukan hanya persoalan menyediakan dokumen atau memenuhi indikator penilaian. Lebih dari itu, keterbukaan informasi merupakan bagian dari upaya membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat melalui akses informasi yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama Diskominfoss selaku PPID Utama kembali menegaskan pentingnya membangun sistem informasi publik yang semakin terbuka, tertib dan mudah diakses.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan informasi sekaligus mendorong seluruh badan publik di Kabupaten Kuantan Singingi untuk terus melakukan pembenahan. Dengan pengelolaan informasi yang semakin baik, transparansi pemerintahan diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi tumbuh sebagai bagian dari budaya pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi.