Video Bupati Siak Viral, Wapres Kirim Tim ke Wilayah 3T

PEKANBARU, LINTASTIMURMEDIA.COM — Video Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si saat mengunjungi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kampung Teluk Lanus dan Dusun Mungkal, Kabupaten Siak, Riau, viral di sejumlah platform media sosial.

Video yang memperlihatkan secara langsung kondisi masyarakat dan berbagai keterbatasan akses di wilayah 3T tersebut mendapat perhatian luas dari publik. Tayangan itu disebut telah ditonton jutaan orang dan direpost oleh 8.489 akun hingga kemudian menyebar secara nasional.

Perhatian publik terhadap kondisi wilayah 3T Siak tersebut ternyata juga sampai ke tingkat pemerintah pusat. Viral video Bupati Siak itu mendapat perhatian Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.

Tidak berselang lama setelah video tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, pihak Sekretariat Wakil Presiden menghubungi staf Bupati Siak. Komunikasi tersebut sekaligus menyampaikan rencana pemerintah pusat untuk meninjau secara langsung kondisi wilayah 3T yang berada di Kabupaten Siak.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Bupati Siak Afni Zulkifli membenarkan adanya komunikasi dari Sekretariat Wakil Presiden.

Menurut Afni, tim khusus dari Sekretariat Wakil Presiden dijadwalkan turun langsung ke wilayah 3T Siak untuk melihat kondisi masyarakat dan berbagai persoalan yang disampaikan dalam video tersebut.

Tim khusus tersebut disebut berjumlah delapan orang dan akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi akses transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan dasar masyarakat.

"Entah bagaimana caranya, tahu-tahu satu hari setelah video itu viral, staf saya dihubungi pihak Sekretariat Wakil Presiden. Mereka menyatakan video itu mendapat atensi dari Bapak Wakil Presiden dan meminta segera turun tim melihat kondisi di wilayah 3T Siak. Ini saya dapat info tim sudah di Pekanbaru, kami janjian ketemu di Bandara karena saya harus ke Jakarta berjuang soal DBH Migas Siak," ungkap Afni, Ahad (04/10/2026).

Respons cepat tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Siak. Sebab, persoalan wilayah 3T selama ini bukan hanya berkaitan dengan jarak geografis, tetapi juga menyangkut ketersediaan akses dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Bagi masyarakat di kawasan seperti Teluk Lanus dan Dusun Mungkal, perjalanan menuju wilayah mereka bukan perkara sederhana. Akses transportasi yang terbatas membuat mobilitas masyarakat maupun pelayanan pemerintah membutuhkan waktu, biaya, serta persiapan yang tidak sedikit.

Afni mengungkapkan, komunikasi antara pemerintah daerah dengan tim khusus dari Sekretariat Wakil Presiden bahkan masih berlangsung hingga Sabtu malam. Tim tersebut menanyakan secara detail mengenai akses menuju lokasi, termasuk pilihan transportasi yang dapat digunakan serta ketersediaan tempat untuk menginap.

"Semalam masih berkomunikasi. Mereka menanyakan bagaimana menuju lokasi. Kami jawab, ke sana hanya bisa dilalui kapal. Itupun status kapalnya kami sewa untuk akses satu-satunya rakyat 3T dan juga tidak setiap hari ada, hanya tiga kali seminggu," jelas Afni.

Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan salah satu persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat wilayah 3T Kabupaten Siak. Transportasi menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, namun akses menuju kawasan tersebut masih sangat terbatas.

Tidak hanya persoalan kapal sebagai sarana transportasi utama, keterbatasan juga terlihat dari belum tersedianya fasilitas penginapan yang memadai di kawasan tersebut. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi siapa pun yang hendak melakukan kunjungan maupun pelayanan secara langsung ke wilayah 3T.

Afni menyambut positif respons pemerintah pusat yang memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut. Ia berharap kunjungan tim khusus dari Sekretariat Wakil Presiden tidak berhenti pada peninjauan administratif maupun laporan di atas kertas, tetapi benar-benar menghadirkan gambaran kondisi masyarakat sebagaimana adanya di lapangan.

Menurutnya, melihat secara langsung kondisi wilayah 3T akan memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan hanya menerima laporan dari meja birokrasi.

"Syukur-syukur dengan kedatangan tim ini bisa melihat langsung kondisi wilayah 3T dan memberikan solusi konkret. Misalnya bantu pengadaan kapal, pelayanan pendidikan bus sekolah, dan lain-lain," harap Afni.

Persoalan MBG Jadi Sorotan

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Wakil Presiden dalam video tersebut, jelas Afni, adalah belum beroperasinya layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah 3T.

Program MBG menjadi salah satu layanan yang diharapkan dapat menjangkau seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang berada di wilayah dengan tantangan geografis dan akses pelayanan publik yang lebih berat.

Namun, di wilayah 3T Siak, Afni menyebut dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebenarnya telah tersedia. Persoalannya, fasilitas tersebut belum kunjung beroperasi untuk memberikan layanan kepada anak-anak di wilayah tersebut.

"Di video saya sampaikan permintaan anak-anak. MBG memang belum ada yang buka di wilayah 3T. Baru ada dapurnya saja, tapi tidak buka-buka. Belum ada dapur MBG yang buka di wilayah 3T ini," ungkap Afni.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai kesenjangan pelayanan dasar yang masih dirasakan masyarakat di wilayah terpencil. Infrastruktur pelayanan mungkin telah direncanakan atau bahkan sebagian telah tersedia, namun tantangan geografis dan akses membuat implementasinya membutuhkan perhatian lebih serius.

Karena itu, kehadiran tim pemerintah pusat diharapkan dapat melihat persoalan tersebut secara utuh. Bukan hanya memastikan apakah fasilitas tersedia, tetapi juga melihat apakah fasilitas tersebut benar-benar dapat berfungsi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Akses Enam Jam Menuju Wilayah 3T Siak

Selain persoalan MBG, Bupati Siak juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang masih dihadapi masyarakat wilayah 3T, mulai dari akses jalan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan hingga sektor pertanian.

Khusus menuju Teluk Lanus dan wilayah di sekitarnya, tantangan geografis menjadi salah satu persoalan utama. Perjalanan menuju Dusun Mungkal, misalnya, dapat ditempuh menggunakan kapal dengan waktu perjalanan yang mencapai sekitar enam jam.

Durasi perjalanan tersebut menggambarkan betapa kompleksnya tantangan aksesibilitas yang dihadapi masyarakat. Ketika transportasi menjadi satu-satunya penghubung, maka mobilitas untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, distribusi kebutuhan pokok maupun aktivitas ekonomi masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan sarana transportasi air.

Dalam konteks pembangunan daerah, kondisi tersebut menjadi persoalan penting karena pembangunan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan memperoleh hak dan pelayanan dasar yang layak.

Bupati ke Jakarta Perjuangkan DBH Migas Siak

Di tengah rencana kunjungan tim khusus Wakil Presiden ke wilayah 3T Siak, Bupati Afni justru harus bertolak ke Jakarta bersama Ketua DPRD Siak dan Badan Anggaran DPRD Siak.

Keberangkatan tersebut berkaitan dengan agenda memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembahasan proyeksi Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi untuk tahun anggaran 2027.

Afni menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat mendampingi tim khusus Wakil Presiden secara langsung karena pada waktu yang sama harus mengikuti agenda di Jakarta.

"Saya tidak bisa menerima mereka hari ini karena saya berangkat ke Jakarta bersama Ketua DPRD dan Banggar DPRD Siak. Besok kami diterima Bapak Dirjen perimbangan keuangan untuk mempertanyakan proyeksi APBN 2027 yang menurunkan DBH Migas. Kami mau mempertanyakan apa dasar perhitungannya. Pusat harus transparan pada daerah," ujar Afni.

Menurut Afni, berdasarkan proyeksi yang mereka terima, DBH migas Siak pada 2027 berpotensi mengalami pemangkasan sekitar 70 persen.

Besarnya potensi penurunan tersebut, menurut Afni, membutuhkan penjelasan secara utuh dan transparan dari pemerintah pusat, khususnya terkait dasar perhitungan dan formula yang digunakan dalam menentukan besaran DBH bagi daerah.

Persoalan DBH migas menjadi penting bagi Kabupaten Siak karena berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah menghadapi tantangan untuk memastikan pembangunan dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan 3T yang membutuhkan dukungan infrastruktur dan pelayanan lebih besar akibat kondisi geografisnya.

Karena harus menjalankan agenda di Jakarta, Afni memastikan kunjungan tim khusus Wakil Presiden ke wilayah 3T Siak tetap mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Siak.

Ia menyampaikan bahwa Wakil Bupati Siak Syamsurizal akan menerima dan mendampingi tim tersebut selama berada di lapangan.

"Saya sampaikan tim ini nanti akan diterima oleh Bapak Wakil Bupati dan jajaran. Saya juga minta Pak Wakil Bupati menunjukkan bagaimana kondisi riil di lapangan wilayah 3T," ujarnya.

Kaya Sumber Daya, Namun Masih Ada Wilayah Tanpa Jalan Darat

Bagi Afni, persoalan wilayah 3T Siak perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Kabupaten Siak dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam strategis, termasuk minyak, industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit.

Namun, kekayaan sumber daya tersebut belum otomatis membuat seluruh masyarakat menikmati akses pembangunan yang sama.

Masih terdapat wilayah yang hingga kini belum memiliki akses jalan darat. Kondisi tersebut menjadi ironi tersendiri dalam pembangunan daerah, ketika daerah memiliki sumber daya alam yang besar tetapi sebagian masyarakatnya masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh akses transportasi dan pelayanan dasar.

"Di Siak ini meskipun kami kaya sebagai penghasil minyak, sumber industri kehutanan, lalu juga sawit, masih ada wilayah 3T yang sampai hari ini belum memiliki akses jalan darat," katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa pembangunan tidak semestinya hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, maupun besarnya potensi sumber daya alam. Pembangunan juga harus dilihat dari sejauh mana masyarakat di wilayah paling jauh dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata.

Bagi masyarakat Teluk Lanus dan Dusun Mungkal, akses jalan, transportasi, pendidikan, kesehatan, pangan bergizi dan pelayanan publik bukan sekadar bagian dari statistik pembangunan. Semua itu merupakan kebutuhan mendasar yang menentukan kualitas kehidupan sehari-hari.

Karena itu, kunjungan tim khusus Wakil Presiden diharapkan menjadi momentum untuk mempertemukan laporan pemerintah daerah dengan realitas yang benar-benar dihadapi masyarakat.

Kehadiran pemerintah pusat di lapangan juga diharapkan dapat membuka ruang untuk menemukan solusi yang lebih konkret, terukur dan sesuai dengan kondisi geografis wilayah 3T Siak.

Afni menegaskan, perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah 3T harus diterjemahkan menjadi langkah nyata. Sebab, masyarakat di kawasan tersebut tidak hanya membutuhkan perhatian, tetapi juga kepastian bahwa persoalan yang mereka hadapi mendapatkan jalan keluar.

Bupati perempuan pertama di Siak itu berharap kunjungan tim pemerintah pusat dapat menghasilkan tindak lanjut yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Kita sama-sama berharap turunnya tim ini bukan cuma seremoni, tetapi betul-betul memberikan solusi untuk persoalan yang ada di wilayah 3T Siak," tegas Afni.

Harapan tersebut menjadi penting karena kunjungan ke wilayah terpencil seharusnya tidak berhenti pada dokumentasi dan laporan perjalanan. Lebih jauh dari itu, kunjungan lapangan harus mampu menjadi pintu masuk untuk memahami persoalan secara langsung, menyusun kebutuhan berdasarkan kondisi nyata, serta menghadirkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Viralnya video Bupati Siak pada akhirnya membuka perhatian yang lebih luas terhadap wajah pembangunan di wilayah 3T. Dari sebuah video yang beredar di media sosial, persoalan yang sebelumnya jauh dari sorotan publik kini mendapat perhatian hingga ke tingkat pemerintah pusat.

Kini, masyarakat menunggu apakah perhatian tersebut akan berlanjut menjadi kebijakan dan solusi konkret—mulai dari akses transportasi, pendidikan, kesehatan, pelayanan MBG, hingga pembangunan infrastruktur yang dapat membuka keterisolasian wilayah.

Sebab, bagi masyarakat di wilayah 3T Siak, pembangunan bukan sekadar tentang seberapa jauh pemerintah mampu datang berkunjung. Pembangunan akan benar-benar bermakna ketika kehadiran negara dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di wilayah yang paling jauh sekalipun.