Pemkab Rohil Ajukan Ranperda Penanggulangan Bencana, Perkuat Perlindungan Masyarakat

BAGANSIAPIAPI, LINTASTIMURMEDIA.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir, Senin (19/10/2026) malam.

Penyampaian Ranperda tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Regulasi ini diharapkan mampu mendorong sistem penanganan bencana yang lebih terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Rokan Hilir itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Rohil, Maston, didampingi unsur pimpinan DPRD lainnya. Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Rohil dari berbagai fraksi dan komisi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam agenda tersebut, Bupati Rokan Hilir diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, ST, S.IP. Kehadiran Sekda sekaligus mewakili pemerintah daerah untuk menyampaikan pidato sambutan resmi Bupati dan menyerahkan nota pengantar Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada pimpinan DPRD Rohil.

Penyampaian nota pengantar tersebut merupakan bagian dari tahapan awal pembahasan rancangan regulasi di lembaga legislatif. Melalui mekanisme ini, pihak eksekutif menyampaikan landasan pemikiran, urgensi pembentukan peraturan daerah, serta arah kebijakan yang diharapkan menjadi acuan bersama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif di Kabupaten Rokan Hilir.

Pemkab Rohil Tekankan Pentingnya Regulasi Penanggulangan Bencana

Dalam pidato tertulis Bupati Rokan Hilir yang dibacakan oleh Sekda H. Sarman Syahroni, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Rohil yang telah menjadwalkan pelaksanaan rapat paripurna tersebut.

Menurut pemerintah daerah, agenda ini mencerminkan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, khususnya dalam memperkuat perlindungan masyarakat terhadap ancaman bencana.

“Pemkab Rohil menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Rohil yang telah menjadwalkan rapat paripurna tersebut. Hal ini dinilai sebagai bukti komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan perlindungan masyarakat,” ujar Sekda Rohil, Sarman Syahroni, saat membacakan sambutan Bupati.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Rokan Hilir memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik geografis dan lingkungan yang menghadirkan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sejumlah potensi kerawanan yang menjadi perhatian meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir yang terjadi secara berulang, serta abrasi di kawasan pesisir.

Berbagai potensi tersebut memerlukan perhatian serius dan penanganan yang tidak hanya berfokus pada upaya penanggulangan ketika bencana terjadi, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan, mitigasi risiko, peningkatan kesiapsiagaan, serta pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan setelah bencana.

Dalam konteks tersebut, keberadaan regulasi daerah dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperjelas arah kebijakan, pembagian peran, dan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

Pemerintah daerah memandang bahwa penanganan bencana tidak dapat dilaksanakan secara parsial atau hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perangkat daerah teknis, dunia usaha, hingga masyarakat, agar seluruh upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif dan saling mendukung.

Ranperda Atur Tahapan Penanggulangan Bencana secara Menyeluruh

Lebih lanjut, Sekda Rohil menjelaskan bahwa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dirancang untuk menjadi pedoman sekaligus landasan hukum bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh.

Regulasi tersebut mencakup rangkaian penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat ketika bencana terjadi, hingga pascabencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada tahap prabencana, perhatian diarahkan pada upaya mitigasi, pengurangan risiko, peningkatan kesiapsiagaan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan menghadapi potensi ancaman bencana. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun budaya sadar bencana sekaligus mengurangi kemungkinan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian material.

Sementara itu, pada tahap tanggap darurat, koordinasi yang cepat dan tepat menjadi faktor penting dalam memastikan penanganan berjalan efektif. Kejelasan mekanisme kerja, pembagian tanggung jawab, serta keterpaduan antarlembaga diharapkan dapat mendukung proses penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan masyarakat terdampak sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun pada tahap pascabencana, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan untuk memulihkan kehidupan masyarakat, memperbaiki fasilitas yang rusak, serta membangun kembali sarana dan prasarana yang terdampak. Pemulihan tersebut diharapkan tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap potensi bencana pada masa mendatang.

“Ranperda ini disusun untuk memberikan pedoman dan payung hukum yang jelas bagi pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat. Regulasi ini mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana, yang meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan, saat tanggap darurat, hingga tahapan pascabencana, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.

Dengan cakupan pengaturan tersebut, Ranperda ini diharapkan mampu menjadi instrumen kebijakan yang memperkuat keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rokan Hilir.

Kendati demikian, efektivitas regulasi nantinya akan sangat ditentukan oleh kualitas pembahasan substansi, kejelasan pengaturan dalam setiap pasal, kesiapan kelembagaan, serta dukungan sumber daya dan pelaksanaan yang konsisten setelah peraturan daerah ditetapkan.

Pemkab Berharap Pembahasan Ranperda Berjalan Optimal

Pada bagian akhir sambutannya, Sekda Rohil berharap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat segera ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama antara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Rohil dan Tim Asistensi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Pembahasan tersebut diharapkan dapat berlangsung secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, kondisi geografis, potensi ancaman bencana, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan yang nantinya ditetapkan.

Selain itu, pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif menjadi ruang penting untuk menyelaraskan substansi regulasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara efektif.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap proses legislasi tersebut dapat menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) yang tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini, kita berharap sistem penanganan kebencanaan di Rokan Hilir semakin kuat, responsif, dan dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi segenap masyarakat,” tegas Sarman Syahroni saat membacakan sambutan Bupati.

Harapan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana membutuhkan pendekatan yang terencana dan berkesinambungan. Dengan dukungan regulasi yang kuat, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun ketahanan terhadap bencana.

DPRD Rohil Siap Menindaklanjuti Ranperda Sesuai Mekanisme Legislasi

Sementara itu, pimpinan rapat paripurna, Maston, menyambut baik penyampaian nota pengantar Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

DPRD Rohil menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti rancangan regulasi tersebut melalui mekanisme pembahasan yang berlaku di lembaga legislatif. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap substansi yang diatur dapat dikaji secara cermat, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam proses pembahasan selanjutnya, masukan, tanggapan, dan catatan dari masing-masing fraksi di DPRD diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan materi Ranperda. Pandangan umum fraksi juga menjadi ruang bagi anggota dewan untuk menyampaikan evaluasi, usulan, dan perhatian terhadap berbagai aspek yang dinilai perlu diperkuat dalam rancangan peraturan tersebut.

Selain itu, penjelasan teknis dari pihak eksekutif dan perangkat daerah terkait diperlukan untuk memperdalam substansi pengaturan. Pembahasan pasal demi pasal bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Proses pembahasan tersebut juga menjadi kesempatan bagi DPRD dan Pemkab Rohil untuk menelaah aspek kelembagaan, koordinasi, perencanaan, serta pelaksanaan penanggulangan bencana agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun hambatan dalam implementasi kebijakan.

Setelah seluruh tahapan pembahasan diselesaikan sesuai ketentuan, Ranperda tersebut diharapkan dapat memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Rokan Hilir sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

Melalui mekanisme legislasi yang cermat dan partisipatif, produk hukum yang dihasilkan diharapkan memiliki kualitas yang baik, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

Membangun Rokan Hilir yang Tangguh dan Siap Menghadapi Bencana

Penyampaian Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam rapat paripurna DPRD Rohil menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi kebijakan daerah dalam menghadapi tantangan kebencanaan.

Keberadaan regulasi yang komprehensif diharapkan dapat mendorong pergeseran pendekatan penanggulangan bencana dari yang semata-mata bersifat responsif menjadi lebih menitikberatkan pada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari terbentuknya peraturan daerah, tetapi juga dari sejauh mana ketentuan yang ditetapkan mampu diterjemahkan menjadi program konkret, meningkatkan kesiapan petugas dan masyarakat, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta mengurangi risiko dan dampak bencana.

Oleh karena itu, sinergi antara Pemkab Rohil, DPRD, Forkopimda, perangkat daerah teknis, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang tangguh.

Masyarakat juga diharapkan dapat mengambil peran aktif melalui peningkatan kesadaran terhadap risiko bencana, kepatuhan terhadap langkah-langkah mitigasi, serta partisipasi dalam kegiatan kesiapsiagaan dan upaya perlindungan lingkungan.

Pada akhirnya, regulasi penanggulangan bencana bukan sekadar dokumen hukum, melainkan instrumen perlindungan publik yang harus mampu menghadirkan rasa aman, meningkatkan ketahanan masyarakat, dan memastikan bahwa penanganan bencana dilaksanakan secara terarah serta bertanggung jawab.

“Dengan terselenggaranya rapat paripurna ini, diharapkan kerja sama harmonis antara Pemkab dan DPRD Rohil dapat melahirkan Perda Penanggulangan Bencana yang tangguh demi mewujudkan Rokan Hilir yang aman dan siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang,” pungkasnya.

Melalui pembahasan Ranperda tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Sebab, pada hakikatnya, kesiapsiagaan menghadapi bencana bukan hanya tentang bagaimana bertindak ketika musibah terjadi, melainkan juga tentang bagaimana melindungi kehidupan, mengurangi risiko, dan memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk bangkit menghadapi setiap tantangan pada masa mendatang.