Bupati Siak Soroti Nasib Guru Pelosok, Minta PGRI Perjuangkan PPPK

SIAK, LINTASTIMURMEDIA.COM — Persoalan kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan guru di daerah kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Siak. Sorotan tersebut terutama ditujukan terhadap para tenaga pendidik yang tetap mengabdi di wilayah terpencil dan pelosok kampung, meski menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalankan tugas pendidikan.

Bupati Siak Afni Zulkifli meminta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) membawa berbagai persoalan yang dihadapi guru di daerah ke tingkat pemerintah pusat. Salah satu isu yang dinilai membutuhkan perhatian serius adalah kepastian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, termasuk harapan agar mereka memperoleh kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu.

Selain persoalan PPPK Paruh Waktu, Afni juga menyoroti masa depan guru Non-ASN yang hingga kini masih membutuhkan kepastian mengenai status dan keberlanjutan pengabdian mereka sebagai tenaga pendidik.

Pesan tersebut disampaikan Afni dalam acara Malam Ramah Tamah Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (PORSENIJAR) PGRI Tingkat Provinsi Riau yang berlangsung di Balairung Datuk Empat Suku, Kompleks Rumah Rakyat, Kabupaten Siak, Selasa (22/9/2026) malam.

Bagi Afni, PORSENIJAR PGRI tidak semata-mata menjadi momentum silaturahmi, kebersamaan, serta mempererat solidaritas di antara para guru. Lebih dari itu, kegiatan tersebut dinilai dapat menjadi ruang untuk menyampaikan dan menyerap berbagai persoalan yang masih dihadapi tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya, terutama guru yang bertugas jauh dari pusat pemerintahan dan berada di pelosok kampung.

Menurut Afni, suara para guru dari daerah terpencil harus memperoleh ruang yang lebih luas agar dapat didengar hingga tingkat pemerintah pusat. Ia berharap berbagai aspirasi tersebut tidak berhenti pada pembahasan di tingkat kabupaten atau provinsi, melainkan dapat diteruskan melalui organisasi profesi seperti PGRI kepada pengambil kebijakan di tingkat nasional.

“Kami menyampaikan hak-hak para guru, untuk kesejahteraan mereka, melalui PGRI untuk bersama-sama memperjuangkan di pusat,” ujar Afni.

Salah satu persoalan yang secara khusus disoroti Afni adalah kepastian status bagi guru yang saat ini berstatus PPPK Paruh Waktu. Ia menyampaikan harapan agar para guru tersebut memperoleh kepastian mengenai masa depan status kepegawaiannya, termasuk peluang untuk dapat beralih menjadi PPPK penuh waktu.

Kepastian status tersebut dinilai penting karena guru tidak hanya membutuhkan kepastian dalam menjalankan tugas, tetapi juga membutuhkan kejelasan mengenai masa depan pengabdian, kesejahteraan, serta perlindungan dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga pendidik.

Di sisi lain, Afni menyebut masih terdapat guru Non-ASN yang juga membutuhkan kejelasan mengenai masa depan pengabdian dan status kepegawaiannya. Mereka selama ini turut mengambil bagian dalam proses pendidikan dan pembentukan generasi muda di daerah, termasuk di wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan fasilitas.

Karena itu, Afni menilai persoalan status dan kesejahteraan guru bukan semata-mata persoalan administratif. Di balik persoalan tersebut terdapat pengabdian para tenaga pendidik yang selama bertahun-tahun menjalankan tugas di tengah kondisi dan tantangan yang tidak selalu mudah.

Afni menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah. Diperlukan sinergi dan perjuangan bersama antara pemerintah daerah, organisasi profesi guru, serta pemerintah pusat untuk melahirkan kebijakan yang memberikan kepastian bagi tenaga pendidik, terutama mereka yang selama ini menjadi garda terdepan pendidikan di daerah.

Ia juga menekankan bahwa kesejahteraan guru tidak semata-mata dapat diukur dari besaran pendapatan yang diterima. Menurutnya, perhatian terhadap guru juga merupakan bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka dalam mendidik, membimbing, dan mempersiapkan generasi muda untuk masa depan.

“Negeri kami termasuk negeri kaya, seharusnya guru-guru kami sejahtera. Masih banyak yang harus kita perjuangkan bersama,” kata Afni.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan harapan Pemerintah Kabupaten Siak agar pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk para tenaga pendidik yang memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Afni menyebut Kabupaten Siak memiliki sumber daya dan potensi ekonomi yang besar. Dengan potensi tersebut, ia berharap kekuatan ekonomi daerah pada akhirnya dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi, tetapi juga membutuhkan investasi jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks tersebut, guru memiliki posisi strategis karena berada di garis depan dalam proses mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi mengatakan PGRI merupakan mitra strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Posisi tersebut membuat organisasi profesi guru itu memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Karena itu, berbagai persoalan yang disampaikan Bupati Siak, termasuk mengenai kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan guru, menurut Unifah menjadi bagian dari agenda perjuangan PGRI.

“PGRI merupakan mitra strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan berbagai persoalan yang Ibu Bupati sampaikan, menjadi kewajiban kami untuk berjuang,” ujar Unifah.

Unifah menilai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah pengelolaan status PPPK. Menurutnya, diperlukan kebijakan yang mampu memberikan kepastian terhadap status para guru PPPK sekaligus tetap memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Dalam konteks tersebut, PGRI berharap pemerintah pusat dapat mengambil peran lebih besar dalam penanganan status PPPK, tanpa mengurangi kemampuan fiskal pemerintah daerah yang selama ini juga memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pendidikan melalui dukungan dana transfer ke daerah.

“Kami berharap status PPPK diambil alih pemerintah pusat, tetapi tidak mengurangi dana transfer ke daerah,” kata Unifah.

Persoalan guru di pelosok kampung pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai status kepegawaian. Di dalamnya terdapat persoalan pemerataan pendidikan, penghargaan terhadap pengabdian tenaga pendidik, keberlanjutan layanan pendidikan di daerah, serta bagaimana negara memberikan kepastian kepada mereka yang menjalankan tugas mencerdaskan generasi bangsa.

Dorongan Pemerintah Kabupaten Siak agar PGRI membawa aspirasi guru ke tingkat pemerintah pusat menjadi bagian dari upaya memperluas ruang dialog mengenai masa depan tenaga pendidik. Harapannya, kebijakan yang lahir nantinya tidak hanya memberikan kepastian administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan kesejahteraan dan penghargaan terhadap guru yang mengabdi, termasuk mereka yang bertugas di wilayah terpencil dan pelosok kampung.

Dengan demikian, suara guru dari daerah diharapkan tidak berhenti sebagai aspirasi di tingkat lokal, melainkan menjadi bagian dari pembahasan kebijakan pendidikan dan kepegawaian pada tingkat nasional.

(Dep/Eko/MC Siak)