Bupati Bengkalis Hadiri Pemusnahan Barang Bukti di Kejari

BENGKALIS, LINTASTIMURMEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum yang transparan dan berintegritas. Hal tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Bengkalis yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Syahruddin, dalam kegiatan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian proses penegakan hukum, khususnya terhadap barang bukti perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan barang bukti hasil penanganan perkara pidana.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkalis serta sejumlah instansi terkait. Di antaranya Perwakilan Kepolisian Resor Bengkalis yang diwakili Kabareskrim AKP M. Ali Hanafiah, Pelaksana Harian Danunit Intel Kodim 0303/Bengkalis Pelda Bong Bong Tapisan Simanjuntak, Perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Hakim Marata Binza Esha, S.H., M.H., serta Perwakilan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis Joko Dwi Mulyono.

Kehadiran berbagai unsur penegak hukum dan instansi terkait tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan setiap tahapan proses hukum berjalan sesuai aturan, termasuk dalam hal penyelesaian dan pemusnahan barang bukti perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemkab Bengkalis Dukung Pemberantasan Narkotika

Dalam kesempatan tersebut, Syahruddin menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap langkah Kejaksaan Negeri Bengkalis bersama jajaran aparat penegak hukum dalam melaksanakan penindakan terhadap berbagai bentuk tindak pidana.

Menurutnya, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menjadi salah satu perhatian penting karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga menyentuh aspek keamanan, ketertiban, sosial, dan masa depan masyarakat.

Syahruddin menegaskan, upaya mencegah dan memberantas peredaran narkotika membutuhkan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, serta partisipasi masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah peredaran narkotika serta menjaga Kabupaten Bengkalis tetap aman, tertib, dan kondusif,” tegas Syahruddin.

Ia menilai, penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan sesuai ketentuan merupakan bagian penting dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Karena itu, dukungan dan kolaborasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar berbagai potensi gangguan keamanan dan tindak pidana dapat ditekan.

Kejari Bengkalis: Wujud Penegakan Hukum Transparan dan Akuntabel

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti tersebut merupakan wujud komitmen institusi kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti yang berasal dari perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaannya mengacu pada putusan pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah tersebut menjadi bagian dari proses penyelesaian perkara setelah adanya putusan hukum tetap. Dengan demikian, barang bukti yang sudah tidak lagi diperlukan dalam proses pembuktian perkara dapat ditindaklanjuti sesuai amar putusan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan, pemusnahan barang bukti juga memiliki fungsi penting dalam mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan barang bukti setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud komitmen dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Ade Indrawan.

Menurutnya, pelaksanaan pemusnahan barang bukti juga menjadi bagian dari upaya mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Puluhan Barang Bukti Perkara Narkotika Dimusnahkan

Dalam kegiatan tersebut, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi 95 barang bukti perkara narkotika yang berasal dari 53 perkara. Selain itu, terdapat barang bukti dari 12 perkara terkait kehutanan, serta barang bukti dari 6 perkara terkait kebutuhan pokok, tindak pidana umum, dan perizinan.

Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara pidana di wilayah Kabupaten Bengkalis mencakup berbagai jenis tindak pidana yang memerlukan penanganan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum masing-masing.

Khusus perkara narkotika, jumlah barang bukti yang dimusnahkan menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan tersebut. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika membutuhkan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga membutuhkan upaya pencegahan serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam rangka menjaga efektivitas penegakan hukum. Pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, TNI, serta berbagai unsur terkait memiliki peran sesuai tugas dan kewenangannya dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban.

Perkuat Sinergi untuk Bengkalis yang Aman dan Kondusif

Melalui pemusnahan barang bukti tersebut, Kejaksaan Negeri Bengkalis bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan unsur Forkopimda menunjukkan adanya komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemusnahan barang bukti bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses penegakan hukum sekaligus bentuk akuntabilitas lembaga penegak hukum kepada masyarakat.

Kolaborasi yang kuat antarlembaga diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu mempertahankan situasi yang aman, tertib, kondusif, serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

(Redaksi)